Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon a quo tertulis “Pengujian Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 48 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang memuat perubahan Pasal 48 Angka 9 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021; [3.3.2] Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, yang pada pokoknya substansi kedua permohonan a quo adalah sama, serta telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 18 Maret 2025. Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format 25 permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun pada bagian alasan- alasan permohonan (posita), Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal- pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan masalah para pihak yang bertugas dalam sistem jaminan produk halal yaitu antara lain auditor halal dan penyelia halal yang menurut Pemohon memiliki peran yang sama dalam menjamin proses produksi halal di perusahaan, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan antara apa yang akan diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilainya. Selain itu, Pemohon salah menempatkan uraian mengenai penjelasan kedudukan hukum Pemohon serta hak konstitusional Pemohon yang telah dianggap dirugikan pada bagian alasan- alasan permohonan. Selanjutnya permintaan Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum, sekalipun telah diberi nasihat oleh Majelis Panel, dapat ditemukan Petitum angka 3, “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dengan menyesuaikan klausa syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)” dan Petitum angka 4, “Memerintahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk menyesuaikan regulasi terkait syarat pendidikan auditor halal menjadi “berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu)”. Menurut Mahkamah, rumusan kedua petitum a quo adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, kedua rumusan petitum tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terlebih, apabila dikaitkan dengan syarat formil pengajuan permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) PMK 2/2021, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus 26 pengesahan alat bukti, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan namun tidak dibubuhi materai pada seluruh bukti yang diajukan yang menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (5) PMK 2/2021. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena adanya posita yang tidak relevan dan tidak jelas, petitum tidak lazim, dan alat bukti yang tidak dibubuhi materai, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.