Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 634 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 635 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5), Pasal 55 ayat (6), Pasal 55 ayat (7), dan Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 636 Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 ”Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.” Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.” Pasal 55 ayat (6) UU 12/2012 “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.” Pasal 55 ayat (7) UU 12/2012 “Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.” Pasal 55 ayat (8) UU 12/2012 “Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.” 2. Bahwa Pemohon I menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat bernama Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se- Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 Tanggal 19 November 2018, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yulias, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Maros, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031117.AH.01.07 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001461.AH.01.08 Tahun 2024, tanggal 26 September 2024, serta berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pertemuan Nasional Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) bertanggal 30 November 2024 menyatakan, Pengurus berwenang mewakili organisasi untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat/musyawarah dalam menyikapi ketentuan penerapan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui permohonan pengujian materiil undang-undang ke Mahkamah. 637 3. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat bernama Yayasan Sehati Indonesia Maju yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Notaris Herlina, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dan telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU- 0010101.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Sehati Indonesia Maju Nomor 1, bertanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang dan perubahannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.06-0042532 tanggal 6 Oktober 2023, serta berdasarkan Pasal 16 angka 5 Anggaran Dasar menyatakan, Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan, yang kemudian dalam hal ini Dewan Pengurus Yayasan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 006/YSIM/SK/V/2025 bertanggal 23 Mei 2025, mem