Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura [Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)] yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951/9, selanjutnya disebut RBg) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 25 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah 26 akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 206 ayat (1) RBg Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut. Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia; 3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pada saat eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo No. 2650K/PDT/2004 Pemohon kehilangan tanah hak milik Pemohon seluas 632 m2 padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara perdata dimaksud; 4. Bahwa menurut Pemohon, tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13765/Parit Tokaya tersebut telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang apabila hasil jual lelang tersebut digunakan 27 untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp.2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah). Namun sampai dengan permohonan a quo diajukan, uang hasil lelang dimaksud tidak diterima oleh Frendys Lu selaku Tereksekusi; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 206 ayat (1) RBg dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 tidak memberikan rambu-rambu yang jelas sebagai pembatas terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai diskresi. Akibatnya, terjadi eksekusi sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau eksekusi yang merugikan hak milik Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan telah dapat menjelaskan memiliki tanah seluas 635 m2 yang menurut Pemohon terletak di jalan Dewi Sartika sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 57/BPN/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Riza Emir Cyrillus Caloh, SH. Kota Pontianak dan telah bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13765/Parit Tokaya [vide Bukti P-5]. Menurut Pemohon hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan den