Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali. Ini merupakan pengujian **formil** (prosedur pembentukan) atas [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] (UU MD3). Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan telah melewati tahap Pemeriksaan Pendahuluan, perbaikan permohonan, dan pemeriksaan persidangan (keterangan Presiden dan [[DPR]]) - Pemohon menyatakan penarikan kembali pada 3 November 2020, setelah hampir satu tahun proses persidangan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] dan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali beralasan menurut hukum dan mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali - Dasar hukum: [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] sebagaimana diubah terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon 2. Menyatakan Permohonan Nomor [[66/PUU-XVII/2019]] mengenai Pengujian Formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] terhadap [[UUD 1945]] ditarik kembali 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk mencatat penarikan kembali dan mengembalikan salinan berkas kepada para Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian formil [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] terhadap [[UUD 1945]]. Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak memberikan pertimbangan atas substansi pengujian formil pembentukan UU MD3. ### Catatan Prosedural Perkara ini berlangsung cukup lama (November 2019 hingga November 2020) sebelum akhirnya ditarik. Selama proses tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan [[DPR]] dan [[Presiden]], menunjukkan bahwa pemeriksaan telah memasuki tahap substansial sebelum penarikan dilakukan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (4 November 2020) - **[[Anwar Usman]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Aswanto]]** (Anggota) - **[[Enny Nurbaningsih]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Daniel Yusmic P. Foekh]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) Panitera Pengganti: Saiful Anwar ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MD3 - [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]] - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020]] tentang Perubahan Ketiga Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2019* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2019 on 2025-07-18 17:51:21 --> <!-- Enhanced with source extraction on 2026-02-16 -->