Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 223 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 224 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”; 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indoensia yang berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Hakim. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa, misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon; 4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yang menyatakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu 225 maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (absolute immunity) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan para Pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan