Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2025 yang menyatakan, “perubahan UU 3/2025 tidak sah sebagai RUU prolegnas prioritas 2025 karena melanggar prosedur yang diamanatkan dalam Bab V UU P3 dan Tatib DPR, dan tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 UU P3, serta melanggar prinsip meaningful participation”. UU 3/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang-undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. 458 Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai seorang mahasiswa, yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV telah buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih (Bukti P-[41]). Selain itu, para Pemohon berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 3/2025 sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu yang tercatat dalam bukti-bukti tertulis (bukti P-[42], bukti P-[43], bukti P-[43], bukti P-[44], bukti P-[45], dan bukti P-[46]). Para Pemohon yang tidak mendapatkan kesempatan dan kemudahan akses dalam mengikuti serta mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dalam pembentukan UU 3/2025, oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dalam pembentukan kebijakan negara, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip-prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap terdapat pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi publik yang bermakna karena minimnya akses informasi publik terhadap dokumen pembentukan UU 3/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. 459 Selain itu, pada Pasal 5 huruf g UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang-undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh lima orang Pemohon, yaitu: Moch Rasyid Gumilar (Pemohon I), Kartika Eka Pertiwi (Pemohon II), Muhammad Abdullah (Pemohon III), Fadhil Wirdiyan Ihsan (Pemohon IV), dan Riyan Fernando (Pemohon V). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 3/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 460 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berkenaan dengan penilaian atas hubungan pertautan langsung para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa terhadap proses pembentukan UU 3/2025, perlu mencermati penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon pada perkara-perkara pengujian formil UU 3/2025 yang telah diputus sebelumnya. Berkenaan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025 telah mempertimbangkan sebagai berikut: ”[3.6] ...Terhadap kedudukan hukum para Pemohon sebagai mahasiswa, seharusnya para Pemohon dapat lebih aktif dalam menyikapi selama proses pembentukan UU 3/2025, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi/seminar yang berkaitan dengan proses pembentukan UU a quo, membuat kajian/tulisan mengenai proses pembentukan UU a quo, maupun menyuarakan penolakannya dalam berbagai bentuk aktivitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya berupa adanya kesadaran berkonstitusi yang dapat dilakukan mahasiswa, mulai dari mengikuti proses pembentukan suatu UU yang dianggap tidak terbuka dan tidak transparan sampai dengan tahap pengesahan UU dan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIII/2025 hlm. 53]. Bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, hubungan pertautan langsung mahasiswa dalam proses pembentukan UU 3/2025 dapat dinilai melalui ada atau tidaknya bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif yang dilakukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mengawal proses pembentukan UU 3/2025. Oleh karena itu, dalam menilai kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo perlu dilakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para Pemohon dalam pembentukan UU 3/2025 yang menunjukkan hubungan pertautan langsung dengan proses pembentukan UU 3/2025. Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda 461 Penduduk (KTP) masing-masing (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]). Para Pemohon juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) masing-masing (Bukti P-[10], P- [11], P-[12], P-[13], P-[14]). Selain itu, para Pemohon merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang Pemohon I s.d. Pemohon IV buktikan dengan data sebagai Pemilih dalam Pemilu 2024 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2024, dan Pemohon V buktikan dengan salinan DPT TPS tempat Pemohon V melaksanakan hak pilih. (Bukti P-[41]) Para Pemohon memiliki perhatian besar terhadap isu dibentuknya UU 3/2025, sebagaimana terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai aksi yang digelar di Bandung dan Jakarta sebagai bentuk protes dan dukungan terhadap penyusunan UU tersebut. Para Pemohon juga tidak ragu untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara langsung di berbagai forum publik maupun melalui platform media sosial yang mereka kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap isu ini. Tindak-tanduk ini tercatat dalam bukti- bukti tertulis (Bukti P-[42], Bukti P-[43], Bukti P-[43], Bukti P-[44], Bukti P-[45], dan Bukti P- [46]). Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-[5], P-[6], P-[7], P-[8], P-[9]) ) yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bukti P-[10], P-[11], P-[12], P-[13], P-[14]), memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam konstitusi. Bahwa para Pemohon sejak tahapan awal pembentukan UU TNI hingga setelah diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draf rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah. Selain itu, para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU TNI, berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Fakta empirik yang dikemukakan, UU a quo memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil menurut kami terdapat pertautan terhadap kepentingan para Pemohon sebagaimana uraian di atas. 462 [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon V oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang- undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang b