Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 17 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 14A ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 20 Desember 2025 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan dan Daftar Alat Bukti (DAB) tanpa ditandatangani oleh para Pemohon dan tanpa disertai daftar alat bukti dan alat bukti (berkas alat bukti); 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2026, pukul 14.53 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 18 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 3 Februari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2026 pada pukul 12.02 WIB tanpa ditandatangani oleh para Pemohon dan juga tanpa dilengkapi dengan daftar alat bukti dan alat bukti (berkas alat bukti). Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan dan alat bukti yang dilakukan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Kemudian, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun, para Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak ditandatangani oleh para Pemohon dan tidak pula disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti yang menjadi bagian dari berkas alat bukti. Selanjutnya, berkenaan dengan perbaikan permohonan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PMK 7/2025 menyatakan, “Perbaikan Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau cara lain maupun secara daring (online) atau media elektronik lainnya”. Namun, pada saat mengajukan perbaikan permohonan secara daring (online), para Pemohon tidak menandatangani sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti, baik alat bukti yang diajukan bersamaan dengan permohonan awal maupun alat bukti yang diajukan pada saat perbaikan permohonan dan permohonan para Pemohon baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan tidak ditandatangani oleh para 19 Pemohon, maka Mahkamah ber