Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a 45 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 15 ayat (2) Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 30/2004), Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, selanjutnya disebut UU 4/1996), dan Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, selanjutnya disebut UU 20/2011), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan terutama mengenai pertentangan antara norma atau pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan 46 UUD NRI Tahun 1945 [vide risalah sidang tanggal 21 Mei 2025, hlm. 16-36]. Berkenaan dengan saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 13.06 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan syarat formal permohonan Pemohon, khususnya berkaitan dengan uraian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo, harus memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yakni yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.3.3] Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 47 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.3.4] Bahwa selain itu Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya juga harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021 yang menentukan: (1) .... (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. ... d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-udang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. [3.3.5] Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat formal tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon a quo, khususnya pada bagian kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak disusun secara sistematis sebagaimana dimaksudkan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] tersebut di atas yang mewajibkan Pemohon untuk menguraikan secara jelas mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 yang dimiliki oleh Pemohon dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Meskipun pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyebut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang dijadikan dasar pengujian, namun pada bagian kedudukan hukum Pemohon tidak menyebutkan atau menjelaskan secara 48 spesifik berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud. Demikian pula berkaitan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan berkenaan dengan norma undang-undang yang menyebabkan timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan bukti keterpenuhan syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.3.6] Bahwa di samping itu dalam menjelaskan atau menguraikan kedudukan hukumnya, Pemohon hanya menguraikan kasus konkret berkenaan dengan ditolaknya perpanjangan status Pemohon sebagai PPAT dan adanya permi