Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, pengujian materiil Pasal 47 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut UU 5/1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 43 Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, selanjutnya disebut UU 2/1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 44 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 5/1986 serta frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 50 UU 2/1986, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 47 UU 5/1986 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 77 UU 5/1986 (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 45 (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Pasal 50 UU 2/1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak untuk memberikan jasa hukum, mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan secara aktual hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan frasa “pengadilan bertugas dan berwenang” dalam Pasal 47 dan kata “eksepsi” dalam Pasal 77 UU 5/1986 serta frasa “pengadilan negeri bertugas dan berwenang” dalam Pasal 50 UU 2/1986 yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan lembaga yang memutus perkara sengketa kepemilikan sertifikat hak atas tanah, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pada bulan Juli 2022, para Pemohon diminta untuk memberikan analisis hukum dan pendapat hukum oleh PT Wahana Bara Sentosa terhadap sengketa tanah di Desa Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir; b. Bahwa terhadap pemeriksaan bukti kepemilikan 32 (tiga puluh dua) sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah milik PT. Wahana Bara Sentosa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kementerian ATR/BPN, Surat Nomor SK.05.02/71- 800/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 adalah cacat administrasi; c. Bahwa terhadap sengketa tersebut para Pemohon mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah diputus dengan Putusan Nomor 236/G/2022/PTUN.PLG yang menyatakan merupakan wewenang absolut pengadilan tata usaha negara sehingga Eksepsi Tergugat dan Pihak Intervenien tentang wewenang absolut Peradilan Umum cq. Peradilan Perdata dinyatakan tidak beralasan menurut 46 hukum sehingga ditolak. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.PLG menyatakan sengketa terhadap 32 (tiga p