Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang, tanggal 22 Mei 2025, hlm. 25 sampai dengan hlm. 44]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2025, pukul 15.34 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui melalui surat elektronik (e-mail) dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 4 Juni 2025. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut pada bagian kewenangan Mahkamah sekalipun Mahkamah berwenang, para Pemohon telah mencampuradukan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah dengan alasan argumentasi yang seharusnya merupakan bagian dari alasan permohonan, yaitu pada angka 2 dan angka 3. 46 Bahwa selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, para Pemohon hanya terfokus pada uraian mengenai pengisian jabatan dan kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), in casu Listyo Sigit Prabowo, serta kasus konkret yang dialami Pemohon II tanpa disertai dengan uraian yang menjelaskan keterkaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, secara umum para Pemohon telah mencampuradukan uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan hal-hal yang seharusnya merupakan bagian dari alasan-alasan permohonan. Bahwa tidak hanya berkenaan dengan uraian kewenangan dan kedudukan hukum di atas, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon sekalipun menyebutkan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan permohonan (posita), tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, alasan-alasan permohonan para Pemohon lebih banyak menguraikan kutipan-kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, dalam alasan-alasan permohonan a quo, para Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami Pemohon II serta penilaian para Pemohon terhadap kinerja Kapolri yang tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengapa norma yang diuji konstititusionalitasnya, in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan antara yang diuraikan pada bagian kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam petitum. Artinya, posita permohonan para 47 Pemohon tidak jelas membangun argumentasi yang memiliki ketersambungan dengan petitum, sehingga posita demikian tidak dapat dikatakan sebagai posita yang jelas. [3.3.4] Bahwa dengan demikian, sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dengan tidak sesuai dan tidak jelasnya uraian alasan-alasan permohonan (posita) pertentangannya dengan dasar pengujian dan ketidaksinkronan dengan petitum para Pemohon, Mahkamah berpendapat fakta hukum demikian menyebabkan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.