Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertimbangan Hukum Mahkamah #### Pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. I. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A. PASAL 1 ANGKA 12 DAN PASAL 35 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TIDAK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM 1. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum merupakan asas utama yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” artinya adalah setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran berbeda-beda. 2. Perbedaan penafsiran (ambiguitas) ini akan berakibat membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, yang bergantung pada penafsiran yang dianut. 3. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepastian karena hukum” adalah norma hukum itu sendiri merupakan sebuah kepastian. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan algemene regels (peraturan/ketentuan umum) yang diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk masyarakat. 4. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara a... #### Pokok Permohonan PEMOHON 1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya keberatan atas berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU PP. Kedua pasal dimaksud selengkapnya mengatur: Pasal 1 angka 12: “Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.” Pasal 35 ayat (2): “Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”. 2. Bahwa menurut Pemohon kedua pasal tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena mengurangi tenggang waktu bagi Pemohon dalam mengajukan upaya hukum banding. Selain itu kedua pasal tersebut juga dianggap saling bertentangan karena di satu sisi tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima dan di sisi lain tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak Surat Keputusan yang dimohonkan banding diterima. 3. Bahwa akibatnya Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik, karena Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/ KEP/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (yang dikirim melalui Pos tanggal 9 Maret 2017 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Maret 2017), dengan Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji ketentuan terhadap: - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28D UUD 1945]] ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 14 Tahun 2002]] tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 1]] - [[Pasal 35 ayat (2)]] - [[Pasal 28]] - [[Pasal 7]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:12 -->