Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 116 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan 117 dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa “keuntungan atau kerugian Badan”, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata “bukan”, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa “dengan tujuan tertentu”, Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (4) UU 1/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b (1) ... (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang: a. mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN; b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen; c. ...; 118 Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c (1) ... (2) Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari: a. ...; b. barang milik negara; dan/atau c. saham milik negara pada BUMN. Pasal 3H ayat (2) (1) ... (2) Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. (3) ... Pasal 3X ayat (1) (1) Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. (2) ... Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) (1) ... (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat bernama Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 3, tanggal 9 Oktober 2017 [vide Bukti P-1] dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan telah mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) Nomor 1 tanggal 01 November 2023 [vide Bukti P-3] yang kemudian mendapatkan 119 Persetujuan Perubahan Perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001527.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 03 November 2023 [vide Bukti P-2]. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) AD/ART menyatakan, Ketua Presidium berwenang mewakili organisasi di muka hukum baik di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya [vide Bukti P-3]. Adapun Ketua Presidium organisasi adalah Gunawan, sebagaimana tertuang dalam struktur organisiasi [vide Bukti P-3] dan merupakan wajib pajak dengan pemegang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 44.215.176.7-436.00. IHCS merupakan perkumpulan yang berperan memajukan dan membela Hak Asasi Manusia serta mewujudkan keadilan sosial yang secara nyata telah melakukan kegiatan advokasi khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola keuangan yang berasal dari negara in casu, BUMN dan menjadikan keuangan tersebut bukan menjadi keuangan negara serta dikelola oleh orang atau pegawai yang bukan penyelenggara negara; 5. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, wajib pajak, da