Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertimbangan Hukum Mahkamah #### Pokok Permohonan 1) Bahwa secara khusus, Pasal 28H ayat (2) mengatur HAM berkaitan dengan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Pasal 28H ayat (2) menghendaki adanya jaminan negara untuk memberi kemudahan dan perlakuan khusus tertentu, di mana setiap orang secara adil mendapat kesempatan dan manfaat yang sama dalam penyelenggaraan negara. Paham negara hukum, baik menurut konsep Rechsstaat, Etat de droit, maupun Rule of Law, menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu (yang kemudian menjadi hak konstitusional) sebagai salah satu ciri atau syarat utamanya. Hak asasi manusia secara definitif adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Evolusi dari doktrin hak-hak alamiah (yang kemudian dikenal sebagai hak-hak asasi manusia) menjadi hak-hak konstitusional- yakni tatkala hak-hak tersebut dijamin oleh konstitusi, yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan- sangat panjang. Dimasukkannya HAM ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik yang dijamin secara tegas maupun tersirat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi b... terhadap Terpidana Gayus Halomoan Tambunan. Saat itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan Gayus Tambunan ke persidangan dalam 4 (empat) perkara secara terpisah yaitu Nomor 1231 K/Pid.Sus/2013, Nomor 38 PK/Pid.Sus/2013, Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016, dan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2015 dengan total pidana penjara 31 tahun. Bahwa kemudian Mahkamah Agung memberi pertimbangan, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 270 KUHAP, Jaksa berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa putusan hakim tidak dapat diubah kecuali dengan putusan hakim Pula. Oleh karenanya, pemidanaan terhadap Gayus Halomoan Tambunan hanya dapat diubah melalui putusan hakim. C. Penutup Bahwa batu uji yang dipakai oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Tetapi hendaknya saat menguraikan hak-hak asasi tersebut, Pemohon juga tidak lupa dengan kewajiban asasi yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2): (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kep... - terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2018 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada persidangan tanggal 5 Desember 2018, menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Merujuk pada permohonan Para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP, dan Pasal 272 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan: A. Bahwa terkait pengujian formil Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP, Pemohon mendalilkan tidak ada penjelasan dalam KUHP yang menjelaskan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang mana perbuatan itu semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (locus delicti dan tempus delicti yang sama) seperti yang dialami oleh Pemohon, yang oleh pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja perkaranya diajukan secara terpisah-pisah menjadi 6 (enam) Laporan Polisi (LP) dan di P-21 nya dengan cara dicicil-cicil, padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (locus delicti dan tempus delicti yang sama). Sehingga Pemohon harus menjalani 4 kali Persidangan di PN Jakarta Pusat selama 6 (enam) tahun dan mendapatkan 4 (empat) Putusan Pengadilan. B. Apabila dicermati, perkara Pemohon seharusnya masuk ke dalam “perbarengan tindak pidana” (concursus realis). Namun para aparatur penegak hukum tidak melihatnya sebagai perbarengan tin... ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji ketentuan terhadap: - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 28H ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28H UUD 1945]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ##