Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana dijelaskan oleh [[Pasal 36]] KUHP, bukan wewenang [[Pasal 87 ayat (4) huruf b]] [[UU Nomor 5 Tahun 2014]], menjadi tidak singkron dengan [[Pasal 36]] KUHP. Padahal dalam perkara Pemohon, dalam amar putusan Pemohon sama sekali tidak ada perintah hakim mencabut hak para Pemohon memegang jabatan tertentu ataupun mencabut hak pekerjaan tertentu para Pemohon. 21. Bahwa, perintah hakim yang dijelaskan di dalam [[Pasal 36]] KUHP diperkuat oleh Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] Nomor 11-[[17/PUU-I/2003]] halaman 35 menyatakan; “Menimbang bahwa memang [[Pasal 28]]J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan [[Pasal 60 huruf g]] [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003]] tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.“ Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif; 22. Bahwa, setelah para Pemohon pelajari dengan seksama, kalimat di dalam [[Pasal 87 ayat (4) huruf b]] mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam [[Pasal 28]]D ayat (1) [[UUD 1945]] karena pasal a quo tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Karena frasa pidana penjara atau kurungan tentu bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari. Maka jika menggunakan logika original kalimat yang diatur di dalam [[Pasal 87 ayat (4) huruf b]], dihukum bersalah 1 hari juga bisa terkena pemberhentian dengan tidak hormat. 23. Bahwa, pembentuk UU membedakan kejahatan berhubungan dengan jabatan dan kejahatan tidak berhubungan dengan jabatan. Bahwa, Pemohon memaknai kejahatan berhubungan dengan jabatan adalah, perbuatan pidana yang dilakukan oleh ASN dengan menggunakan jabatannya secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya melakukan korupsi, tentu ini adalah perbuatan pidana yang menggunakan jabatannya secara langsung untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi ada perbuatan pidana yang menggunakan pengaruh jabatan a quo tidak secara langsung. Misalnya, seoarang ASN yang menipu seoarang gadis untuk b