Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Pertimbangan Hukum Mahkamah Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan tentang pemilihan pimpinan [[DPRD]] Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU MD3 merupakan pilihan **kebijakan hukum terbuka** (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]. Pertimbangan kunci [3.14]: 1. Model pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota [[DPRD]] menegakkan prinsip demokrasi di parlemen, sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih 2. Merujuk [[Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003]] yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) dijamin oleh konstitusi; pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara 3. Merujuk [[Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014]] yang menyatakan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan [[DPR]] dan alat kelengkapan [[DPR]] adalah **kebijakan hukum terbuka** dari pembentuk Undang-Undang 4. [[UUD 1945]] tidak menentukan bagaimana susunan lembaga [[DPRD]] Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya; [[Pasal 18 ayat (3) UUD 1945]] hanya menentukan bahwa anggota [[DPRD]] dipilih melalui [[pemilihan umum]] 5. Putusan [[MK]] bersifat **erga omnes**, sehingga tidak dapat diberlakukan terbatas untuk wilayah tertentu (menjawab permohonan Pemohon agar putusan hanya berlaku untuk [[DPRD]] [[Kabupaten Purwakarta]]) ### Konklusi 1. Mahkamah berwenang