Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 52 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 53 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 54 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi” dalam Pasal 14 ayat (1) dan frasa “urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat” dalam Pasal 14 ayat (3) UU 23/2014, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. … (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif, baik melalui partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam pembangunan daerahnya serta hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum privat berupa perkumpulan dengan nama Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) yang konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik terkait tata kelola energi dan pertambangan di Indonesia, pemenuhan hak warga negara indonesia yang terdampak industri energi dan pertambangan, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta aktif melakukan kajian dan upaya perbaikan dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. 55 a. Bahwa Pemohon I yang merupakan warga asli Morowali Utara dan aktif dalam memperjuangkan hak kolektif masyarakatnya, mengangap telah kehilangan akses dan saluran hukum yang memadai untuk berpartisipasi secara substantif dalam pengambilan kebijakan, karena pemerintahan lokal (kabupaten/kota) tidak memiliki kewenangan untuk mengurus sektor energi dan sumber daya mineral akibat dari berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 yang dimohonkan pengujian. b. Bahwa selanjutnya, meskipun Pemohon I sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki akses secara politis melalui struktur partai maupun koordinasi kelembagaan dengan tingkat pusat, akan tetapi menurut Pemohon I, aspirasi tersebut tidak memiliki daya ikat maupun kewajiban tindak lanjut, karena kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan formal untuk mengatur sektor energi dan sumber daya mineral. c. Bahwa Pemohon II beranggapan dengan tidak diberikannya kewenangan di sektor energi dan sumber daya mineral kepada pemerintahan kabupaten/kota, maka sebagai representasi dari masyarakat tambang menjadi kehilangan saluran advokasi, pengawasan, dan pelayanan yang dekat dan kontekstual terhadap realitas lokal dalam upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang adil, transparan, dan akuntabel. d. Bahwa menurut para Pemohon, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi. Setelah memeriksa sec