Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 16 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 17 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa selain syarat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam menguraikan kedudukan hukumnya juga harus menguraikan keterpenuhan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yang menyatakan: (1) .... (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. ... d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, berkenaan dengan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah, setelah Mahkamah membaca secara saksama berkaitan dengan permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak diuraikan secara jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] tersebut di atas, yaitu adanya uraian jelas mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan 18 berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Artinya, para Pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berakibat secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial menyebabkan para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik, di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal- verband), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian dan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian yang telah diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, meskipun telah disebutkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan dengan hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996, maka Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan a quo memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah ber