Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 179 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 180 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang menyatakan: Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) [vide Bukti P-2], yang memiliki Sertifikat Pendidik [vide Bukti P- 3], yang saat ini mengajar sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Semarang [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon menganggap kerugian yang nyata bagi guru akan dialami saat guru pensiun di usia 60 (enam puluh) tahun, karena usia pensiun guru lebih awal dibandingkan tenaga pendidik yang lain, yakni dosen. Pembedaan ini menurut 181 Pemohon merupakan kebijakan yang diskriminatif menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan potensial bagi Pemohon. 5. Bahwa Pemohon menganggap saat guru pensiun di usia 60 tahun, maka guru akan kehilangan hak untuk bekerja dan menerima gaji/tunjangan, padahal dosen di usia yang sama masih berhak bekerja. Hal ini juga menyebabkan guru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat yang bisa dicapai dalam rentang usia 60 tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun. Karena akumulasi masa kerja yang lebih singkat bagi guru maka secara langsung akan memengaruhi penghitungan besaran tunjangan pensiun yang diterima. Pada usia 60 tahun, guru masih sangat produktif, negara dan sistem pendidikan akan kehilangan potensi kontribusi pengajaran yang dilakukan oleh guru yang terpaksa harus pensiun di usia 60 tahun, sehingga negara akan mengalami kerugian. 6. Bahwa Pemohon menganggap terdapat potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon sebagai dampak lanjutan dari perbedaan perlakuan tersebut yang bersifat jangka panjang bagi korps profesi guru di mana Pemohon ikut di dalamnya. Hal ini terjadi karena perbedaan usia pensiun diduga dapat mengurangi daya tarik profesi guru di mata generasi muda. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas SDM yang akan menjadi guru di masa depan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Adanya perbedaan antara usia pensiun guru dengan dosen dapat secara tidak langsung menciptakan persepsi publik bahwa profesi guru dianggap kurang penting atau kurang dihargai dibandingkan profesi dosen. Ketidakpuasan ini kemudian akan menyebabkan gesekan di kalangan pendidik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai guru ASN [vide Bukti P-2], yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMAN 15 Semarang [vide Bukti P-4]. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan Pemohon, telah ternyata Pemohon yang lahir tanggal 24 Juni 1966 akan berusia 60 tahun dan akan pensiun pada bulan Juni tahun 2026 sebagaimana yang ditentukan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005. Dengan demikian, dalam batas 182 penalaran yang wajar, pada saat mencapai usia 60 tahun, Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang didalilkannya yaitu tidak dapat lagi bekerja sebagaimana tenaga pendidik lain, yaitu dosen yang masih dapat bekerja sampai usia 65 tahun. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru, Pemohon t