KEPMEN No. 12 Tahun 2015 — law.crpg.info

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Undang-
Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, terdiri atas:
www.peraturan.go.id

2015, No.219
1.
Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2.
Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3.
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4.
Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1)
Realisasi
Pendapatan
Negara
dan
Hibah
Tahun
Anggaran
adalah
sebesar
Rp1.550.490.813.616.979
(satu
kuadriliun
lima
ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh
miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus
enam
belas
ribu
sembilan
ratus
tujuh
puluh
sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh
empat
koma
delapan
satu)
persen
dari
APBN-P
Tahun
Anggaran
sebesar
Rp1.635.378.485.045.000
(satu
kuadriliun
enam
ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh
delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta
empat puluh lima ribu rupiah).
(2)
Realisasi
Belanja
Negara
Tahun
Anggaran
adalah
sebesar
Rp1.777.182.855.786.411
(satu
kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun
seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima
puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam
ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69
(sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen
dari
APBN-P
Tahun
Anggaran
sebesar
Rp1.876.872.758.707.000 (satu kuadriliun delapan
ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh
puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan
juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
(3)
Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi
Defisit
Anggaran
Tahun
Anggaran
sebesar
Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam
triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat
www.peraturan.go.id

2015, No.219
puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu
empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti
93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh)
persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp241.494.273.662.000
(dua
ratus
empat
puluh
satu
triliun
empat
ratus
sembilan
puluh
empat
miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus
enam puluh dua ribu rupiah).
(4)
Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus
empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan
puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta
enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua
puluh
rupiah)
yang
berarti
103,06
(seratus
tiga
koma
nol
enam)
persen
dari
APBN-P
Tahun
Anggaran
sebesar
Rp
241.494.273.662.000
(dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus
sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh
tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(5)
Berdasarkan
Defisit
Anggaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
dan
Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA)
sebesar
Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua
ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima
ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
(6)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir
Tahun
Anggaran
adalah
sebesar
Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun
seratus
tiga
puluh
enam
miliar
sembilan
ratus
sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh
tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)
yang berasal dari:
a.
SAL
sampai
dengan
akhir
Tahun
Anggaran
2013,
yakni
sebesar
Rp66.594.149.777.346
(enam puluh enam triliun lima ratus sembilan
www.peraturan.go.id

2015, No.219
puluh
empat
miliar
seratus
empat
puluh
sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
b.
ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua
triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan
puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan
puluh delapan rupiah);
c.
ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua
ratus
lima
puluh
delapan
juta
seratus
tiga
puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam
rupiah); dan
d.
ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas
SAL
dan
SiLPA
sebesar
minus
Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus
enam
puluh
miliar
seratus
sembilan
puluh
tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu
tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
(7)
Koreksi
dan
penyesuaian
atas
SAL
dan
SiLPA
sebesar
minus
Rp2.660.197.831.744
(dua
triliun
enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan
puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu
tujuh
ratus
empat
puluh
empat
rupiah)
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri
atas:
a.
Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus
Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh
puluh
lima
juta
sembilan
puluh
satu
ribu
empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
b.
Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan
Umum (BLU) sebesar minus Rp10.266.475.988
(sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam
juta
empat
ratus
tujuh
puluh
lima
ribu
sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
www.peraturan.go.id

2015, No.219
c.
Penyesuaian
catatan
SAL
sebesar
Rp17.684.542.811
(tujuh
belas
miliar
enam
ratus delapan puluh empat juta lima ratus
empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas
rupiah);
d.
Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun
lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam
puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta
dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus
sembilan belas rupiah);
e.
Penyesuaian
Kas
Hibah
Langsung
sebesar
minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh
sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
f.
Penyesuaian
saldo
Kas
KPPN
sebesar
Rp2.000.001 (dua juta satu rupiah);
g.
Selisih
kurs
unrealized
sebesar
minus
Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus
sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh
juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus
sebelas rupiah);
h.
Koreksi
pembulatan
sebesar
minus
Rp155
(seratus lima puluh lima rupiah).
(8)
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan
gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

(1)
Neraca
Pemerintah
Pusat
per
Desember
memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a.
jumlah Aset sebesar Rp3.910.922.331.111.792
(tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun
sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus
tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh
ratus sembilan puluh dua rupiah);
www.peraturan.go.id

2015, No.219
b.
jumlah
Kewajiban
sebesar
Rp2.898.383.597.986.114
(dua
kuadriliun
delapan ratus sembilan puluh delapan triliun
tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus
sembilan
puluh
tujuh
juta
sembilan
ratus
delapan puluh enam ribu seratus empat belas
rupiah); dan
c.
jumlah
Ekuitas
Dana
sebesar
Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua
belas
triliun
lima
ratus
tiga
puluh
delapan
miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus
dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh
delapan rupiah).
(2)
Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember
telah
mencakup
pelaporan
rekening-rekening
Kementerian Negara/ Lembaga.
(3)
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan
penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset
yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan
legalitas
aset
tetap
pada
seluruh
Kementerian
Negara/Lembaga.

Pasal 5

Laporan
Arus
Kas
Tahun
Anggaran
memberikan
informasi keuangan sebagai berikut:
a.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar
minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun
tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh
satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu
rupiah);
b.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset
non
keuangan
sebesar
minus
Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam
triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima
puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua
ratus sembilan puluh satu rupiah);
www.peraturan.go.id

2015, No.219
c.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan
sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat
puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh
dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam
ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh
rupiah); dan
d.
jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran
sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus
lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh
sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu
enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan
Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan
Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum,
dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi
pendapatan dan belanja secara akrual.

Pasal 8

SAL
dapat
digunakan
dalam
hal
realisasi
anggaran
pengeluaran
melebihi
realisasi
anggaran
penerimaan
tahun
anggaran
berjalan,
dan/atau
terdapat
pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 9

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
telah
diperiksa
oleh
BPK
dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
www.peraturan.go.id

2015, No.219

Pasal 10

(1)
Pemerintah
menindaklanjuti
rekomendasi
BPK
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan
komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
(2)
Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan
dalam
sistem
pengendalian
intern
dalam
pengelolaan
keuangan
negara
untuk
tujuan
meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas
pelaporan keuangan.
(3)
Pemerintah
menerapkan
sistem
pemberian
penghargaan
dan
sanksi
kepada
Kementerian
Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
(4)
Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam
bentuk
penambahan
atau
pengurangan
alokasi
anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(5)
DPR
dapat
meminta
BPK
untuk
menyampaikan
laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam
rangka
pelaksanaan
perbaikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id

2015, No.219
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini,
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id

2015, No.219
www.peraturan.go.id

2015, No.219
VII.
Penutup
Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam
rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara, dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui
secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang
Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang
transparan, profesional dan bertanggung jawab.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id