Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Biak ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari:
Ketua : … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Ketua :
Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Idonesia Anggota :
- Para anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur INDONESIA.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya."
2. Menambah ketentuan baru sebagai Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Biak diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan PRESIDEN Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 9 Tahun 1998.
(2) Selain perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Biak diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas:
a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Biak yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Biak, untuk diolah lebih lanjut;
c. Penyerahan ...
PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Biak kepada pengusaha di KAPET Biak, untuk diolah lebih lanjut;
d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Biak atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Biak;
e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Biak kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Biak kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Biak;
f. Penyerahan jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Biak kepada atau antar pengusaha di KAPET Biak, sepanjang jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Biak;
g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Biat, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Biak;
h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Biak sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Biak."
#### Pasal II
Keputusan PRESIDEN ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.
PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 18 PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
