Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim pada Peradilan Agama diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bagi:
a. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama, golongan IV, adalah Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.
b. Hakim pada Peradilan Tinggi Agama, golongan III, adalah Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) sebulan.
c. Hakim pada Peradilan Agama, golongan IV, adalah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.
d. Hakim pada Peradilan Agama, golongan III adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan.
e. Hakim pada Peradilan Agama, golongan II adalah Rp.62.000,-(enam puluh ribu rupiah) sebulan.
f. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan IV, adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebulan.
g. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan III, adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
h. Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Agama, golongan II, adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang diangkat menjadi Hakim pada Peradilan Agama, diberikan tunjangan jabatan Hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Hakim pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim pada Peradilan Agama, tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Keputusan PRESIDEN Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO