KEWENANGAN AKSES UNTUK BERBAGI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Data dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan bagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah sebagaimana tercanturn dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Data dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 1 diperuntukan untuk pemegang akses yang terdiri atas: - Presiden dan Wakil Presiden; - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; - Kepala Badan Informasi Geospasial; - Menteri atau pimpinan lembaga; - Gubernur... --- PRESIDEN -3 f, Gubernur; dan - Bupati/Wali Kota.

Kewenangan akses Data dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan bagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, berupa: - Mengunduh : yaitu pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; - Melihat : yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; - Tertutup : yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat Data dan Informasi Geospasial.

Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d memiliki kewenangan akses untuk Mengunduh dan Melihat. ### Pasal 5... --- PRESIDEN 4

**(1) Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan** bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f, dan huruf g memiliki kewenangan akses untuk Mengunduh, Melihat, dan/atau Tertutup. **(2) Kewenangan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

**(1) Pemegang akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(2) Pemegang akses dan penerima mandat akses** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kerahasiaan Data dan Informasi Geospasial. **(3) Selain pemegang akses dan penerima mandat akses** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk melakukan akses atas Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Dalam hal Jaringan Informasi Geospasial Nasional tidak beroperasi, penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial dilakukan tanpa melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. ### Pasal 8... --- PRESIDEN 5

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018 INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya ng Perekonomian,