Ditetapkan: 1999-01-01
(1) Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPTKI, adalah
lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden.
(2) BKPTKI dipimpin oleh seorang Ketua.
BKPTKI mempunyai tugas membantu Presiden dalam meningkatkan
program dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
BKPTKI mempunyai fungsi :
negeri;
Indonesia ke luar negeri;
negeri.
## BAB II …
---
PRESIDEN
Susunan keanggotaan BKPTKI terdiri dari :
- Ketua merangkap Anggota :
Menteri Tenaga Kerja
- Anggota
1. Menteri Dalam Negeri;
1. Menteri Luar Negeri;
1. Menteri Kehakiman;
1. Menteri Penerangan;
1. Menteri Agama;
1. Menteri Negara Peranan Wanita;
1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
1. Gubernur Bank Indonesia.
- Sekretaris merangkap
Pelaksana harian :
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,
Departemen Tenaga Kerja.
BKPTKI mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setiap 3 (tiga) bulan.
### Pasal 6 …
---
PRESIDEN
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretaris
selaku Pelaksana Harian, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.
(2) Sekretaris BKPTKI dapat membentuk Tim Kerja yang selanjutnya
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas BKPTKI
dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja.
Pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan
secara koordinatif dan terpadu oleh instansi terkait dalam pelayanan satu
atap dengan memanfaatkan unit pelayanan penempatan tenaga kerja
Indonesia yang ada di Departemen Tenaga Kerja.
## BAB V …
---
PRESIDEN
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1999
INDONESIA
ttd.
