PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN

Membubarkan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1988 tentang Badan
Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.

(1) Sebagai tindak lanjut dibubarkannya Badan Koordinasi Bantuan

Pemantapan Stabilitas Nasional, Panglima TNI mengkoordinasikan
pelaksanaan penyelesaian di bidang keuangan, sarana dan prasarana, dan
dokumentasi dengan pimpinan Departemen/Instansi terkait sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.

(2) Penyelesaian di bidang keuangan, sarana dan prasarana, dan dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

---

PRESIDEN

Panglima TNI melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian di bidang keuangan,
sarana dan prasarana, dan dokumentasi kepada Presiden.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden
ini diatur oleh Panglima TNI dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2000

INDONESIA,

ttd