TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekayasa adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh** dalam Jabatan Fungsional Perekayasa diberikan Tunjangan Perekayasa setiap bulan. **(2) Kepada …** --- PRESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA **(2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh** dalam Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan diberikan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan setiap bulan.

**(1) Besarnya Tunjangan Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat** **(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.** **(2) Besarnya Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2003.

Pemberian Tunjangan Perekayasa dan Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka : - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan; - Keputusan .... --- PRESIDEN ### REPUBLIK INDONESIA - Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasa; dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2003 ### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. ### MEGAWATI SOEKARNOPUTRI