KEPPRES No. 53 Tahun 1995

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KERAJAAN SPANYOL MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
SECARA RESIPROKAL ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol, untuk selanjutnya
disebut sebagai "Para Pihak",

BERKEHENDAK untuk meningkatkan kerjasama ekonomi untuk keuntungan bersama
bagi kedua negara,

BERKEINGINAN
untuk
menciptakan
kondisi-kondisi
yang menguntungkan bagi
penanaman modal yang dilakukan oleh para penanaman modal dari masing-masing
Pihak di wilayah Pihak lainnya, dan

MENYADARI bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal di bawah
Persetujuan ini akan mendorong inisiatif-inisiatif di bidang penanaman modal,

Telah menyepakati sebagai berikut:

PASAL I
DEFENISI

Untuk maksud Persetujuan ini,

1. Istilah "Penanaman modal" berarti setiap bentuk aset, seperti barang-barang dan
hak-hak
dalam
segala
bentuknya,
yang
ditetapkan
sesuai
hukum
dan
peraturan-peraturan dari negara penerima penanaman modal dan khususnya,
walaupun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

-saham-saham dan bentuk-bentuk lain atas partisipasi di perusahaan-perusahaan;

-hak-hak yang muncul dari seluruh bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan dengan
maksud menciptakan sehingga mempunyai nilai ekonomi, termasu setiap pinjaman
yang diberikan untuk tujuan ini, baik yang dikapitalisasikan maupun tidak;

-benda bergerak atau tidak bergerak dan setiap hak atas kepemilikan lain seperti
hipotek, jaminan atau gadai;

-Setiap hak atas kepemilikan intelektual termasuk paten, merk dagang, lisensi
manufaktur dan keahlian;

-hak-hak berusaha di bidang ekonomi dankomersial yang sesuai dengan hukum atau
berdasarkan suatu kontrak, terutama hak-hak untuk mencari, mengolah,
menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.

2. Istilah "Penanaman modal" berarti:

a. dalam hubungan dengan Republik Indonesia, orang yang menurut hukum Republik
Indonesia adalah warga negara Indonesia dan, dalam hubungan dengan Kerajaan
Spanyol, orang yang menurut hukum Kerajaan Spanyol adalah penduduk Spanyol.

b. setiap bentuk badan hukum, termasuk perusahaan-perusahaan, asosiasi-asosiasi
perusahaan, perusahaan-perusahaan dagang dan organisasi-organisasi lain yang
dibentuk atau, pada setiap saat, dijalankan sesuai dengan hukum dan dikelola
secara nyata di wilayah Pihak yang dimaksud.

3. Istilah "Penghasilan-penghasilan penanaman modal" merujuk pada penghasilan yang
diperoleh dari suatu penanaman modal sesuai dengan defenisi tersebut di atas,
yangmeliputi khususnya keuntungan-keuntungan, dividen-dividen dan bunga.

4. Istilah "wilayah" berarti:

a. dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia
sebagaimana dinyatakan di dalam perundang-undangannya
serta
laut-laut
yangberbatasan dimana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang
Hukum Laut tahun 1982;

b. dalam hubungan dengan Kerajaan Spanyol wilayah daratan dan perairannya
termasuk zona ekonomi eksklusif dan kelanjutan landas kontinen di luar batas
perairan teritorialnya yang memiliki atau mungkin dapat memiliki yurisdiksi dan
hak-hak berdaulat yang dapat digunakan dalam mencari cadangan tambang
bawah laut, eksplorasi dan konservasi sumber daya alam, sesuai dengan hukum
internasional.

PASAL II
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

1. Dalam usaha-usaha untuk meningkatkan penanaman modal, masing-masing Pihak
harus mendorong dan menciptakan kondisi-kondisi yangmenguntungkan bagi para
penanam modal dari salah satu Pihak untuk menanamkan modal di wilayahnya dan
harus menerima penanaman modal dimaksud sesuai dengan hukum dan peraturan di
negara tersebut.

2. Masing-masing Pihak harus melindungi penanaman-penanaman modal di wilayahnya
yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, oleh para
penanam modal dari Pihak lain, dan harus tidak mencampuri, dengan
langkah-langkah yang tidak dibenarkan atau diskriminatif atas pengelolaan,
pemeliharaan, pemanfaatan perluasan, penjualan dan apabila diperlukan, likuidasi
atas penanaman modal dimaksud.

3. Masing-masing Pihak harus memberikan ijin-ijin yang diperlukan berkaitan dengan
penanaman-penanaman modal dan memperkenankan, dalam kerangka hukumnya,
pelaksanaan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan lisensi manufaktur dan tehnik,
komersial, keuangan dan bantuan administratif.

4. Masing-masing Pihak juga harus berusaha bilamana perlu, untuk memberikan ijin-ijin
yang diperlukan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dari para konsultan atau
tenaga ahli yang digunakan oleh para penanam modal dari Pihak lain.

PASAL III
RUANG LINGKUP PERSETUJUAN

Dengan memperhatikan penanaman-penanaman modal yang dilakukan sebelum
berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan ini pada prinsipnya harus berlaku terhadap
penanaman modal oleh para penanam modal dari Kerajaan Spanyol di wilayah
Republik Indonesia yang sebelumnya telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang
no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan setiap Undang-undang dan
peraturan yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh
para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Kerajaan Spanyol yang telah
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan-ketentuan
hukum
Spanyol
tentang
penanaman-penanaman modal asing.

PASAL IV
PERLAKUAN

1. Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang adil dan seimbang di wilayahnya
terhadap penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari
Pihak lain.

2. Perlakuan ini harus tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan
oleh masing-masing Pihak terhadap penanaman-penanaman modal yang dilakukan oleh
para penanam modal dari suatu negara ketiga.

3. Namun, perlakuan ini harus tidak berlaku terhadap hak-hak istimewa yang diberikan
oleh salah satu pihak kepada para penanam modal dari suatu negara ketiga
berdasarkan keanggotaannya dalam:
- suatu wilayah perdagangan bebas
- suatu penyatuan pabean
- suatu pasar bersama
- Suatu kerjasama ekonomi atau berdasarkan suatu persetujuan yang berlaku
sebelum penandatangan persetujuan ini yang memuat ketentuan-ketentuan sejenis
bagi mereka yang diberikan oleh Pihak dimaksud kepada anggota-anggota dari
organisasi itu.
- suatu pengaturan perdagangan lintas batas.

4. Perlakuan yang diberikan sesuai dengan pasal ini harus tidak berlaku pada
pengurangan dan pembebasan pajak atau hak istimewa sejenis lainnya yang diberikan
oleh salah satu Pihak kepada para penanam modal dari negara-negara ketiga
berdasarkan suatu persetujuan penghindaran pajak berganda atau persetujuan pajak
lainnya.

PASAL V
KOMPENSASI ATAS KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Para penanam modal dari satu Pihak yang penanaman modal atau penanaman
penghasilan-penghasilannya di wilayah Pihak lain menderita kerugian karena perang
atau konflik bersenjata lainnya, negara dalam keadaan darurat nasional atau
keadaan-keadaan sejenis lainnya di wilayah yang disebutkan kemudian harus diberikan
semacam restitusi, idemnifikasi, penggantian atau penyelesaian lainnya, perlakuan
yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak
yang disebutkan kemudian kepada para penanam modal dari negara ketiga. Setiap
pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal ini harus segera, memadai, efektif dan
dapat ditransfer secara bebas.

PASAL VI
NASIONALISASI DAN EKSPROPRIASI

Nasionalisasi, ekspropriasi atau setiap tindakan lain yang sifatnya atau berdampak
sejenis yangmungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang dari satu Pihak
terhadap penanaman-penanaman modal di wilayahnya sendiri dari para penanam
modal Pihak lain, harus dilaksanakan semata-mata untuk alasan kepentingan umum
sesuai dengan hukum, dan tidak bersifat diskriminatif. Pihak yangmengadopsi
tindakan-tindakan termasuk harus membayar kepada para penanam modal atau kuasa
hukumnya suatu ganti rugi dalam mata uang yang dapat dipertukarkan tanpa
penundaan yang tidak dapat dibenarkan.

PASAL VII
TRANSFER

Berkenaan dengan penanaman-penanaman modal yang dilakukan di wilayahnya,
masing-masing Pihak harus memberikan hak kepada para penanam modal dari Pihak
lain untuk mentransfer secara bebas penghasilan yang didapat dari penanaman modal
dan pembayaran lain yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terbatas, pada hal-hal
sebagai berikut:
a) modal dan tambahan modal yang digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan
penanaman-penanaman modal;
b) keuntungan-keuntungan bersih operasional termasuk deviden dan bunga sebagai
bagian kepemilikan saham dari penyertaan asing;
c) pembayaran kembali setiap pinjaman dan bunganya, yang berkaitan dengan
penanaman modal;
d) pembayaran royalti dan jasa yang berkaitan dengan penanaman modal;
e) pendapatan dari penjualan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham asing;
f) penggantian atas kerusakan atau kerugian;
g) penggantian atas ekspropriasi;
h) pendapatan yang diterima oleh penanam modal dari likuidasi;
i) penghasilan dari para warganegara dari satu Pihak yangdiperbolehkan bekerja
dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.

Transfer harus dilakukan di dalam matauang asing yang dapat dipertukarkan.

Pihak penerima penanaman modal harus memperbolehkan penanam modal dari Pihak
lainnya, atau perusahaan di mana penanam modal menanamkan dana, untuk memiliki
akses pada pasar valuta asing secara tidak diskriminatif sehingga penanam modal
dapat membeli valuta asing yang diperlukan untuk melakukan transfer seuai dengan
Pasal ini.

Transfer harus dilakukan setelah pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan oleh
para penanam modal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Pihak penerima
penanaman modal.

Para Pihak menyediakan fasilitas prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan transfer
tanpa penundaan-penundaan yang melampaui batas, Khususnya, tidak lebih dari 3
(tiga) bulan setelah tanggal saat penanam modal mengajukan permohonan sampai
dengan tanggal transfer terjadi. Oleh karena itu, kedua Pihak melakukan tata cara
yang diperlukan, baik untuk pembelian mata uang asing dan untuk pelaksanaan
transfer ke luar negeri, selama periode dimaksud.

PASAL VIII
SYARAT-SYARAT YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN

Syarat-syarat yanglebih menguntungkan yang terdapat dalam Persetujuan ini dimana
telah disetujui oleh salah satu dari para Pihak dengan menanam modal dari pihak
lainnya tidak akan dipergunakan dalam Persetujuan ini.

PASAL IX
SUBROGASI

Jika suatu Pihak atau wakilnya yang ditunjuk telah memberikan suatu jaminan
terhadaap resiko non-komersial mengenai suatu penanaman modal oleh penanam
modal di wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanam modal
dimaksud sesuai penjaminan, Pihak lain harus mengakui, sesuai dengan ketentuan
hukum yang bersangkutan, pengalihan hak-hak penanaman modal tersebut kepada
Pihak yang disebut terdahulu atau setiap wakil yang ditunjuknya. Subrogasi dari yang
disebutkan terakhir tidak boleh melebihi hak-hak asal penanaman modal. Berkenaan
dengan pengalihan pembayaran yang dilakukan kepada Pihak lain dengan kelayakan
subrogasi tersebut, ketentuan pasal VI dan VII harus berlaku.

PASAL X
PENYELSAIAN PERSELISIHAN ANTARA SATU
PIHAK DAN PARA PENANAM MODAL DARI PIHAK LAIN

1. Perselisihan antara salah satu dari para Pihak dengan satu penanam modl di pihak
lain harus diberitahukan secara tertulis, termasuk keterangan terperinci dari pihak
penanam modal kepada pihak penyelenggara investasi. Sedapat mungkin para pihak
harus berusaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui kesepakatan
yang bersahabat.
2. Bilamana perselisihan ini tidak dapat diselesaikan melalui cara ini dalam jangka
waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis seperti yang
disebut dlam paragraf 1 melalui pengadilan lokal, maka perselisihan bisa diajukan
kepada:
- arbitrase ad hoc yang didirikan berdasarkan "Arbitration Rules of Procedure of the
United Nation Commission for International Trade Law"
-"The International Centre for Settlement of Invesment Disputes between States
and Nationals of Other States", dalam hal kedua Pihak menjadi penandatangan
dari Konvensi ini.
3. Keputusan Arbitrase harus merupakan keputusan akhir dan mengikat para Pihak
dalam perselisihan. Masing-masing Pihak akan melaksanakan keputusan ini menurut
hukum nasionalnya.

PASAL XI
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK
TENTANG PENAFSIRAN ATAS PERSETUJUAN

1. Setiap perselisihan antara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau
penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan sebaik mungkin oleh Pemerintah
dari kedua belah Pihak melalui saluran diplomatik.

2. Bilamana perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas ini,
maka dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak dimulainya negosiasi, maka
permohonan salah satu Pihak dapat diajukan kepada peradilan arbitrase.

3. Peradilan arbitrase dibentuk menurut cara sebagai berikut: setiap Pihak harus
menunjuk satu arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk ini harus memilih
seorang arbitrator yang berkewarganegaraan dari negara ketiga sebagai ketua.
Arbitrator tersebut harus ditunjuk dalam waktu enam dari tanggal di mana kedua
Pihak telah memberitahukan Pihak lain atas niatnya untuk menyerahkan
perselisihan ke suatu peradlan arbitrase.

4. Bilamana penunjkan dari anggota-anggota peradilan arbitrase belum terbentuk
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal permohonan kepada arbitrase,
setiap Pihak dapat, karena tidak adanya pengaturan lain, memeinta Ketua
Mahkamah Internasional untuk mengadkan pertemuan yang diperlukan dalam
waktu
(tiga)
bulan.
Bilamana
Ketua
disyaratkan
harus
mempunyai
kewarganegaraan dari satu Pihak atau dia idak sanggup melaksanakan penunjukan
ini karena alasan-alasan lain, maka tugas ini harus dipercayakan kepada Wakil
Ketua Mahkamah Internasional atau Hakim senior Mahkamah Internasional
berikutnya yang tidak berkewarganegaraan dari kedua Pihak.

5. Peradilan arbitrase harus mengeluarkan keputusannya berdasarkan atas hukum,
aturan-aturan yang terdapat dalam Persetujuan ini atau pengaturan lainnya
yangmemaksa kedua
Pihak dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang diakui
secara universal.

6. Bilamana kedua belah pihak tidak menentukan lain, peradilan harus meletakkan
prosedur-prosedur tersendiri.

7. Peradilan harus mengambil keputusan dengan suara mayoritas dan keputusan ini
harus merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua Pihak.

8. Setiap pihak harus menanggung biaya pengeluaran bagi arbitrator yang ditunjuknya
dan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses arbitrase untuk Ketua harus
ditanggung secara seimbang oleh kedua Pihak.

PASAL XII
KONSULTASI DAN AMANDEMEN

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi terhadap setiap
masalah dimana yang disetujui kedua Pihak untuk didiskusikan.

2. Persetujuan ini dapat berubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan
persetujuan bersama.

PASAL XIII
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA MASA BERLAKU

1. Persetujuan ini akam mulai berlaku pada tanggal di mana kedua Pihak telah saling
memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional formal yang diperlukan
masing-masing untuk perberlakuan persetujuan internasional telah dipenuhi.
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan
seterusnya.
Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya
secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan.

2. Dalam hal penanaman modal yang dibuat sebelum tanggal berakhirnya Persetujuan
ini, ketentuan-ketentuan pasal I sampai XII akan berlaku (efektif) selama jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun periode selanjutnya sejak tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, seluruhnya
adalah autentik, di Jakarta, tanggal 30 Mei 1995.

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

KERAJAAN SPANYOL

ttd.

ALI ALATAS, SH.

JAVIER GOMEZ NAVARRO

---------------

--------------------

Menteri Luar Negeri

Menteri Perdagangan dan

Pariwisata

ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS
DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Y EL REINO DE ESPAÑA

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno del Reino de España, en
adelante denominados "las Partes",
DESEANDO intensificar su cooperación económica en beneficio mutuo de ambos paises,
PROPONIÉNDOSE crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por
inversores de una de las Partes en el territorio de la otra Parte,y
RECONOCIENDO que la promotión y protección de las inversiones en virtud del
presente Acuerdo estimulará las iniciativas en este campo,
Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I
DEFENICIONES

A los efeotos del presente Acuerdo,
1. Por "inversiones" se entendrá toda clase de activos, tales como bienes y derechos de
cualquier clase, adqiridos de conformidad con las disposiciones legales y
reglementarias del pais receptor de la inversión y en particular, aunque no
exclusivamente, los siguientes:
-
acciones y otras formas de participación en cosiedades;
-
derechos derivados de toda clase de aportaciones realizadas con el fin de crear
valor económico incluido cualquier préstamo concedido con esta finalidad, haya
sido o no capitalizado;
-
biene muebles e inmuebles y otros derechos reales tales como hipotecas,
gravámenes o prendas;
-
cualesquiera derechos en el campo de la propiedad intelectual, incluidas las
patentes y marcas comerciales, así como las licencias de fabricacion y
know-how;
-
los derechos para desarrollar actividades económicas y comerciales reconocidos
por la ley o en virtud de un contrato, en particular los destinados a la
prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

2.
Por "inversores" se entenderá:
a) en el caso de la República de Indonesia, las personas fisicas que conarreglo al
derecho indonesio sean nacionales indonesios y, en el caso del Reino de
España, las personas fisicas que con arreglo al derecho español sean
residentes en España y,;
b) toda entidad jurídica, incluidas sociedades, asociaciones de sociedades,
etidades mercantiles y otras organizaciones que seencuentren constituidas o,
en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa Parte y
cuya dirección efectiva se lleve a cabo desde el teritorio de dicha Parte.

3. Por "rentas de inversón" se entenderán los rendimientos derivados de una inversión
de conformidad con la definición contenida en el presente articulo e incluirá, en
particular, los beneficios, dividendos e intereses.

4. Pos "territorio" se entenderá:

a) Con respecto a la República de Indonesia, el territorio de la República de
Indonesia según se define en sus leyes y las zonas adyacentes sobre las cuales la
República de Indonesia tenga derechos soberanos o jurisdicción de conformidad
con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de
Lar de 1982.

b) Con repeoto al Reino de España, el territorio terrestre y sus aguas territoriales,
asi como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se
extiende fuera del límite de sus aguas territoriales y sobre la cual tiene o puede
tener, según el derecho internacional, jurisdicción y derechos soberanos a
efectos de prospección, exploración y conservación de recursos naturales.

ARTICULO II
PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES

1. En sus esfuerzos por promover las inversiones, cada una de las Partes fomentará y
creará las condiciones favorables para que los inversores de la otra Parte inviertan
en su territorio, y admitirá dichas inversioes de conformidad consus leyes y
reglamentos.
2. Cada Parte protegerá en su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con
sus leyes y reglementos por inversores de la otra Parte y no obstaculizará mediante
medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, utilización,
disfrute, extensión, venta ni, en su caso, la liquidación de dichas inversiones.
3. Cada Parte procurará conceder los permisos necesarios en relación con estas
inversiones y permitirá, dentro de su marco legal, la celebración de contratos en
materia de licencias de fabricación y de asistencia técnica, comercial, financiera y
administrativa.
4. Cada Parte procurará también, siempre que sea necesario, otorgar las
autorizaciones necesarias en relación con las actividades de los consultores o
expertos contratados por los inversores de la otra Parte.

ARTICULO III
AMBITO DEL ACUERDO

Respecto de las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, éste será aplicable asimismo a las inversiones efectuadas por inversores del
Reino de España en el territorio de la República de Indonesia que hubieren sido
admitidas previamente de conformidad con la ley n
o 1 de 1967 sobre Inversiones de
Capital Extranjero y de cualquier otra ley que la modifique o sustituya, y a las
inversiones efectuadas por inversores de la República de Indonesia en el territorio del
Reino de España que se hayan efectuado de conformidad con las disposiones legales
españolas en materia de inversión extranjera.

ARTICULO IV
TRATAMIENTO

1. Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las
inversiones realizadas por inversores de la otra Parte.
2. Este tratamiento na será menos favorable que el otorgado por cada Parte a las
inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer pais.
3. Este tratamiento no será extensivo, sin embargo, a los privilegios que una Parte
conceda a los inversores de un tercer pais en virtud de su pertenencia a:

una zona de libre cambio,

una unión aduanera,

- un mercado común,
- una organización de asistencia económica mutua o en virtud de un acuerdo
celebrado antes de la firma del presente Acuerdo y en el que figuren
disposiciones similares a las concedidas por dicha Parte a los miembros de esa
organización o

un arreglo comercial transfronterizo.

4. El tratamiento concedido con arreglo al presente articulo no se extenderá a las
deducciones y exenciones fiscales u otros privilegios análogos concedidos por
cualquiera de las Partes a inversores de terceros paises en virtud de un acuerdo
para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de
tributación.

ARTICULO V
COMPENSACION POR DAÑOS Y PERDIAS

A los inversores de una parte cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de
la otra Parte sufran perdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, estado de
emergencia nacional u otras circunstancias similares en el territorio de la segunda se
les concederá, por lo que respecta a la restitución, indemnización, compensación u
otra liquidación, un tratamiento no menos favorable que el que esa seguna Parte
conceda a los inversores de cualquier tercer Estado. Todo pago efectuado al amparo
del presente articulo será pronto, adecuado, efectivo y libremente transferible.

ARTICULO VI
NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

La nacionalización, expropiación o cualquier otra medida de caracteristicas o efectos
similares que puedan aplicar las autoridades de una Parte contra las inversiones
efectuadas en su propio territorio por inversores de la otra Parte deberán aplicarse
exclusivamente por razones de interés público conforme a la ley, y en ningún caso
tendrán carácter discriminatorio. La Parte que adopte dichas medidas pagará a los
inversores o a sus derechohabientes una indemnización adecuada en moneda
convertible y sin demora injustificada.

ARTICULO VII
TRANSFERENCIAS

Con respecto a las inversiones efectuadas en su territorio, cada Parte concederá a los
inversores de la otra Parte el derecho a transferir libremente las rentas derivadas de
aquéllas y otros pagos relacionados con ellas, en particular, pero no exclusivamente,
os siguientes:
a) los importes del capital y del capital adicional utilizados para mantener y ampliar
las inversiones;

b) los beneficios netos de explotacion, incluidos los dividendos e intereses
proporcionales a la participación accionarial del socio extranjero;
c) el reembolso de cualquier préstamo y de los intereses correspondientes al mismo,
en la medida en que estén relacionados con la inversion;
d) el pago de cánones de licencia y honorarios por servicios en la medida en que estén
relacionados con la inversión;

e) el producto de la venta de acciones que pertenezcan a los accionistas extranjeros;

f) la compensación por daños o pérdidas;

g) la compensación por expropiación;

h) el producto recibido por el inversor en caso de liquidación;
i) las rentas de trabajo de los nacionales de una Parte a quienes sehaya permitido
trabajar en relación con la inversión en el territorio de la otra Parte.

Las transferencias se harán en divisas libremente convertibles.

El Pais receptor de la inversión permitirá al inversor de la otra Parte, o a la sociedad
en que hanya invertido, el acceso al mercado oficial de divisas de manera no
discriminatoria, de tal modo que el inversor pueda adquirir las divisas necesarias para
realizar las transferencias previstas en el presente articulo.

Las transferencias se efectuarán una vez que el inversor haya cumplido las
obligaciones fiscales establecidas por las leyes vigentes en el pais receptor de la
inversión.

Las Partes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para que estas
transferencias se efectúen sin demoras excesivas. En particular, no transcurrirán más
de tres meses desde la fecha en que el inversor presente debidamente las solicitudes
necesarias con el fin de efectuar la transferencia hasta la fecha en que tenga lugar
efectivamente la transferencia. Por tanto, ambas Partes se comprometen a llevar a
cabo dentro de dicho plazo las formalidades necesarias tanto para la adquisición de la
divisa como para su transferencia efectiva al extranjero.

ARTICULO VIII
CONDICIONES MAS FAVORABLES

En el caso de que una de las Partes hubiera convenido con los inversores de la otra
Patre condiciones más favorables que las establecidas en el presente Acuerdo, las
mismas no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

ARTICULO IX
SUBROGACION
En el caso de que una Parte o cualquiera de sus organismos designados haya otorgado
una garantia contra riesgos no comerciales respecto de una inversión efectuada por
uno de sus inversores en el territorio de la otra Parte y de que haya efectuado pagos a
dicho inversor de conformidad con esa garantia, la otra Parte reconocerá, de
conformidad con sus leyes, el traspaso de los derechos de dicho inversor a la primera
Parte o a cualquiera de sus organismos designados.
La subrogación de la segunda Parte no excederá de los derechos originales de dicho
inversor. Por lo que respecta a la transferencia de los pagos que hayan de efectuarse a
la otra Parte en virtud de dicha subrogación, se aplicarán respectivamente las
disposociones del articulo VI y del articulo VII.

ARTICULO X
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y
LOS INVERSORES DE LA OTRA PARTE

1. Las controversias entre otra de las Partes y un inversor de la otra Parte serán
notificadas por escrito, con una informacion detallada, por el inversor a la Parte
receptora de la inversión. En la medica de lo posible, las partes eztarán de resolver
estas controversias mediante acuerdo amistoso.

2. Si estas controversias an pudieran ser resueltas de esa mode en tra plazo de doce
meses a contar desoe a fecha de la notificacion escrima mencionada en el apartado
1 recurriendo a medidas de caracter local, la controversia podrá ser sometida a:

- el tribunal de ....... ad hoc establecido según el Reglamento de Arbitraje de la
commision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI);

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)
creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias ...... a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados en caso de que ambas Partes lleguen a ser
signatarias de ese conven.

3. Las sentencias arbitrates ..... definitivas y vinculantes para todas las partes en la
controversia. Cada Parte se compromete a ejecutar las decisiones de conformidad
con su derecho nacional.

ARTICULO XI
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE INTERPRETACION
DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES

1. Toda controversia entre las Partes referente a la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo será resuelta, en la medida de la psible, por los Gobiernos de las
dos Partes por conducto diplomático.

2. Si no fuere posible resolver la controversia de ese modo en el plazo de seis meses a
partir de la iniciación de las negociaciones, podrá ser sometida, a petición de
cualquiera de las Partes, a un tribunal de arbitraje.

3. El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo; cada Parte nombrará un
árbitro y estos dos árbitros elegirán a unciudadano de un tercer pais como
presidente. Los árbitros serán nombrados en el plazo de tres meses y el presidente
en en plazo de seis meses a partir de fecha en que cualquiera de las dos Partes haya
informado a la otra de su intencióde someter la controversia a un tribunal de
arbitraje.

4. Si los nombramientos de los miembros del tribunal arbitral no se hubieren
efectuado en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud de arbitraje,
cualquiera de las Partes podrá, a falta de cualquier otra solución, invitar al
Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos
necesarios en un plazo de tres meses. Si el Presidente fuera nacional de una de las
Partes o no pudiera desempeñar esta función por otras razones, se encomendará
este cometido al Vicepresidente de la Corte o al Juez de la Corte que le siga en
categoria y que no sea nacional de ninguna de las Partes.

5. El tribunal arbitral dictará su decisión sobre la base del respeto del derecho, de las
normas contenidas en el presente Acuerdo o en cualesquiera otros acuerdos
vigentes entre las Partes asi como de los principios universalmente reconocidos del
derecho internacional.

6. A menos que las Partes decidan otra cosa, el tribunal establecerá su propio
procedimiento.

7. El tribunal tomará su decisión por mayoria de votos y dicha decisión será definitiva
y vinculante para ambas Partes.

8. Cada Parte correrá con los gastos del árbitro nombrado por ella y con los
relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás
gastos, incluidos los del presidente, serán sufragados a partes iguales por las Partes.

ARTICULO XII
CONSULTAS Y ENMIENDA

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar la celebración de consultas sobre cualquier
asunto que ambas Partes convengan en debatir.

2. El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por
consentimiento mutuo, si asi se juzga necesario.

ARTICULO XIII
ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las dos Partes sehayan
notificado mutuamente el cumplimiento de las respectivas formalidades
constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales.
Permanecerá en vigor por un periodo inicial de diez años y por tácita reconducción
por periodos consecutivos de diez años.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo previa notificación por
escrito seis meses antes de la fecha de su expiración.

2. Con respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de denuncia del
presente Acuerdo, las disposiciones de los articulos I a XII seguirán estando en vigor
por un periodo adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia del presente
Acuerdo.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios firman el presente Acuerdo.

HECHO en originales en indonesio, español e inglés, todos ellos egualmente
auténticos, en Yakarta a 30 de mayo de 195.

POR EL GOBIERNO DE LA

POR EL GOBIERNO DEL
REPUBLICA DE INDONESIA

REINO DE ESPAÑA

ALI ALATAS, SH

JAVIER GOMEZ NAVARRO
--------------

--------------------
Ministro de Asundos Exteriores
Ministro de Comercio y Turismo

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE KINGDOM OF SPAIN ON THE RECIPROCAL
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of
Spain, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to intensify their economic cooperation for the mutual benefit of both
countries,

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either Party
in the territory of the other Party.

and

RECOGNIZING that the promotion and protection of investments under this Agreement
will stimulate initiatives in this field,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

DEFENITIONS

For the purposes of the present Agreement,

1. The term "Investment" means any kind of assets, such as goods and rights of all
sorts, acquired under the law and regulations of the host country of the investment
and in particular, although not exclusively, the following:

-
shares and other forms of participation in companies;

-
rights arising from all types of contributions made for the purpose of creating
economic value, including every loan granted for this purpose, whether
capitalized or not;
-
movable and immovable property and any other property rights such as
mortgages, liens or pledges;
-
any rights in the field of intellectual property, including patents and
trademarks, as well as manufacturing licenses and know-how;
-
rights to engage in economic and commercial activities authorized by law or
bay virtue of a contract particularly those rights to search for cultivate, extract
or exploit natural resources.

2. The term " Investor" means:

a. in respect of the Republic of Indonesia, a nutaral person who according to the
laws of the Republic of Indonesia is an Indonesian national and, in respect of the
Kingdom of Spain, a nutural person who according to the laws of the Kingdom of
Spain is a resident in Spain;

b. any legal entity, including companies, associations of companies, trading
corporate entities and other organizations which is incorporated or, in any event,
is properly organized under the law of that Party and is actually managed from
the territory of that Party.

3. The term "Investment incomes" refers to the income derived from an investment in
accordance with the definition contained above, and includes, in particular, profits,
dividends and interests.

4. The term "territory" means:

a) In respect of the Republic of Indonesia the territory of the Republic of Indonesia
as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of
Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with the

provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

b) In respect of the Kingdom of Spain, the land territory and its territorial waters,
as well as the exclusive economic zone and the continental shelf that extends
outside the limits of its territorial waters over which it has or may have
jurisdiction and sovereign rights for the purposes of prospectioning, exploration
and conservation of natural resources, pursuant to international law.

ARTICLE II

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. In the efforts to promote investments, either Party shall encourage and create
favourable conditions for investors of the other Party to invest in its territory, and
shall admit such investments in accordance with its law and regulations.

2. Each Party shall protect in its territory the investments made in accordance with
its laws and regulatons, by investors of the other Party and shall not hamper, by
means of unjustified or discriminatory measures, the management, maintenance
use, enjoyment, expansion, sale and if appropriate, the liquidation of such
investments.

3. Each Party shall endeavour to grant the necessary permits relating to these
investments and shall allow, within the framework of its law, the execution of
contracts related to manufacturing-licenses and technical, commercial, financial
and administrative assistance.

4. Each Party shall also endeavour, whenever necessary, to grant the permits required
in connection with the activities of consultants or experts engaged by investors of
the other Party.

ARTICLE III

SCOPE OF AGREEMENT

With regard to the investments made before the enter into force of this Agreement,
this Agreement shall likewise apply to investments by investors of the Kingdom of
Spain in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted
admission in accordance with the law No. 1 of the 1967 on Foreign Capital Investments
and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic
of Indonesia in the territory of the Kingdom of Spain which have been made in
accordance with legal Spanish provisions on foreign investments.

ARTICLE IV

TREATMENT

1. Each Party shall guarantee in its territory fair and equitable treatment for the
investments made by investors of the other Party.

2. This treatment shall not be less favourable than that extended by each Party to
the investments made in its territory by investors of a third country.

3. However, this treatment shall not extend to the privileges that one Party may
grant to investors of a third country by virtue of its membership in:

-
a free-trade area,

-
a customs union,

-
a common market,

-
a mutual economic assistance organization or by virtue of an agreement
entered into before the signature of this agreement which contains provisions
similar to those granted by that Party to the members of such organization or

-
a cross border trade arrangement.

4. The treatment given pursuant to this article shall not extend to tax deducations
and exemptions or other similar privileges granted by either of the Parties to
investors of third countries by virtue of a double-taxation avoidance agreement or
any other taxation agreement.

ARTICLE V

COMPENSATION FOR DAMAGES OR LOSSES

Investors of one whose investments or investment incomes in the territory of the other
Party suffer losses owing to war, other armed conflicts, a state of national emergency
or other similar circumstances in the territory of the latter shall be accorded, as
regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no
less favourable than that which the letter Party grants to investors of any third State.
Any payment made under this Article shall be prompt, adequate, effective and freely
transferable.

ARTICLE VI

NATIONALIZATION AND EXPROPRIATION

The nationalization, expropriation or any other measure of similar characteristics or
effects that may be applied by the authorities of one Party againts the investments in
its own territory of investors of the other Party must be applied exclusively for reasons
of public interest pursuant to the law, and shall in no case be discriminatory.
The Party adopting such measures shall pay to the investors or his legal beneficiary an
adequate indemnity in convertible currency without unjustified delay.

ARTICLE VII

TRANSFER

With regard to the investments made in its territory, each Party shall grant to
investors of the other Party the right to freely transfer the income deriving therefrom
and other payments related thereto, including particularly but not exclusively, the
following:
a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
b) net operating profits including dividends and interests in proportion to the
share-holding of the foreign participant;
c). repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to
the investment;
d) payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;
e) prodeeds from sales of shares owned by the foreign share-holders;
f) compensation for damages or losses;
g) compensation for expropriation;
h) proceeds received by investor in case of liquidation;
i) the earnings of nationals of one Party who are allowed to work in connection with
investment in the territory of the other Party.

The transfers shall be made in freely-convertible foreign currencies.

The host Party of the investment shall allow the investor of the other Party, or the
company in which he has invested, to have access to the official foreign-exchange
market in a non-discriminatory manner so that the investor may purchase the
necessary foreign currency to make the transfers pursuant to this article.

The transfer shall be made after compliance by the investor with the tax obligations
laid down by current law in force in the host Party of the investment.

The Parties undertake to facilitate the procedures needed to make these transfers
without excessive delays. In particular, no more that three months must elapse from
the date on which the investor properly submits the necessary applications in order to
make the transfer until the date the transfer actually takes place. Therefore, both for
the purchase of foreign currency and for its effective transfer abroad, within that
period of time.

ARTICLE VIII

MORE FAVOURABLE TERMS

More favourable terms than those of this Agreement which have been agreed to by one
of the Parties with investors of the other Party shall not be affected by this
Agreement.

ARTICLE IX

SUBROGATION

In case one party or any of its designated agency has granted any guarantee against
non- commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the
other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other
Party shall recognize, in accordance with its law, the transfer of this rights of such
investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the
latter shall no exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of
payments to be made to the other Party by virtue of such subrogation, the provisions
of Article VI and VII shall apply respectively.

ARTICLE X

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN ONE PARTY
AND
INVESTORS OF THR OTHER PARTY

1. Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party shall be
notified in writing, including a detailed information, by the investor to the host
Party of the investment. As far as possible the Parties shall endeavour to settle
these differences by means of a friendly agreement.

2. If these disputes cannot be settled in this way within twelve months from the date
of the written notification mentioned in paragraph 1 through the pursuit of local
remedies, the dispute may be submitted to:
-
the ad hoc of arbitration established under the Arbitration Rules of Procedure
of the United Nations Commission for International Trade Law or
-
the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by
the "Convention on Settlement of Invenstment Disputes between States and
nationals of other States", in case both Parties become signatories of this
Convention. nationals of other States", in case both Parties become
signatories of this
Convention.
the "Convention on Settlement of Invenstment Disputes between States and

3. The arbitration decisions shall be final and binding for the parties in dispute.
Each Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national law.

ARTICLE XI

SETTLEMENT OF CONFLICTS OF INTERPRETATION
OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES

1. Any dispute between the Parties relative to the interpretation or application of
this Agreement shall as for as possible be settled by the Governments of the two
Parties through diplomatic channels.

2. If it were not possible to settle the dispute in this way within six months from the
start of the negotiations, it may be submitted, at the request of either of the two
Parties, to a court of arbitration.

3. The court of arbitration shall be set up in the following way: each Party shall
appoint an arbitrator and these two arbitrators shall elect a citizen from a third
country as president. The arbitrators shall be appointed within three months and
the president within six months from the date on which either of the two Parties
informed the other Party of its intention to submit the dispute to a court of
arbitration.

4. If the appointments of the members of the Court of Arbitration are not made
within a period of six months from the date of request for arbitration, either Party
may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the
International Court of Justice to make necessary appointments within three
months. Should the President be a national of one Party or should he not be able
to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted
to the Vice-Presicent of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is
not a national of either Party.

5. The court of arbitration shall issues its decision on the basis of repect for the law,
of the rules contained in this Agreement or in other agreements in force between
the Parties, and well as op the universally recognized principles of international
law.

6. Unless the Parties decide otherwise, the court shall lay down its own procedure.

7. The court shall take its decision by majority vote and that decision shall be final
and binding for both Parties.

8. Each Party shall bear the expenses of the arbitrator appointed by it and those
connected with representing it in the arbitration proceedings. The other expenses,
including those of the President, shall be borne in equal parts by the Parties.

ARTICLE XII
CONSULTATION AND AMENDMENT

1. Either Party may request that a consultation be held on any matter that both
Parties agree to discuss.

2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual
consent.

ARTICLE XIII
ANTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the two Parties shall
have notified each other that the respective constitutional formalities required for
the entry into force of international agreements have been completed. It shall
remain in force for an initial period of ten years and, by tacital renewal, for
consecutive ten years periods.

Either Party may terminate this Agreement by prior notification in writing, six
months before the date of its expiration.

2. In respect on investments made prior to the date of termination of the present
Agreement, the provisions of Article 1 to XII shall continue to be effective for a
further perior of ten years from the date of termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.

DONE in originals in Indonesia, Spanish and English, all of which are equally authentic,
in Jakarta, May 30, 1995.

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE KINGDOM OF SPAIN

ALI ALATAS, SH.

JAVIER GOMEZ NAVARRO

---------------

--------------------
Minister of Foreign Affairs
Minister of Trade and

Tourism

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1995 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA RI DENGAN KERAJAAN SPANYOL MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN SECARA RESIPROKAL ATAS PENANAMAN MODAL

Pasal 1

Pasal 2