PANITIA NASIONAL

Membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+10), yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.

Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Panitia Nasional mempunyai tugas : 1. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan persiapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1). --- PRESIDEN ### Pasal 4 …

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak lain yang dianggap perlu.

Susunan Keanggotaan Panitia Nasional terdiri dari : - Pelindung : Wakil Presiden Republik Indonesia - Ketua Bersama : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup 1. Menteri Luar Negeri - Koordinator Harian : Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup - Ketua I Bidang Substansi : Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Global - Ketua II Bidang Substansi : Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri. - Ketua Pelaksana I/Ketua I : Staf Ahli Menteri Negara Dukungan Umum Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga - Ketua Pelaksana II/Ketua II : Sekretaris Jenderal Departemen Dukungan Umum Luar Negeri - Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup - Sekretaris II : Direktur Kerja Sama Ekonomi Multi- lateral, Departemen Luar Negeri

**(1) Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Komisi Persiapan** (Prepatory Committee Global). --- PRESIDEN **(2) komisi …** **(2) Komisi Persiapan (Prepatory Committee Global) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari** : - Ketua : Prof. Dr. Emil Salim; - Wakil Ketua : Dr. Makarim Wibisono.

Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya, memperhatikan saran dan pertimbangan dari Penasehat yang terdiri dari : 1. Menteri Keuangan; 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Sekretaris Negara; 1. Wakil Tetap Republik Indonesia Untuk PBB di New York; 1. Wakil Tetap Republik Indonesia Untuk PBB di Jenewa; 1. Wakil Tetap Republik Indonesia Untuk UNEP dan Habitat di Nairobi; 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia Nasional dapat membentuk Panitia** Penyelenggara. **(2) Keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh** Ketua Panitia Nasional.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2001 dan Tahun 2002 serta bantuan dari negara donor dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--- PRESIDEN **(1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia** Nasional kepada Presiden. **(2) Laporan …** **(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)** dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2001 INDONESIA, ttd.