Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang TUNJANGAN KHUSUS PENSIUN PEGAWAI NEGERI PESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Pensiunan Pegawai Negeri adalah:
a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
b. Pensiunan ABRI termasuk onderstand;
c. Pensiunan Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis, beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal serta menjalani masa pensiun di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur.

(1) Kepada pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan

bertempat tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain menerima penghasilan pensiun yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan tunjangan khusus setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah meninggal dunia, dan mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tunjangan khusus dibagi rata kepada para penerima bagian pensiun jandanya.

(1) Apabila Pegawai Negeri tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak, maka tunjangan khusus diberikan kepada orang tuanya sebagai penerima bagian pensiun janda.
(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah tunjangan khusus yang diberikan.

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dihentikan apabila:
a. Yang bersangkutan tidak lagi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur;
b. Hak untuk menerima pensiun hapus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996