Peraturan Badan Nomor 18-12-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Operasi Moneter

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA dalam rangka pengelolaan moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan koridor suku bunga (Standing Facilities).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (lending facility) dari Bank INDONESIA kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank INDONESIA dalam

rangka Operasi Moneter.
5. Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
6. Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-Bank.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Surat Utang Negara.
11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
12. Suku Bunga Pasar Uang antar Bank Overnight yang selanjutnya disebut Suku Bunga PUAB O/N adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang Rupiah antar-Bank yang berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight).

(1) Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter.
(2) Dalam rangka mencapai stabilitas moneter, Operasi Moneter diarahkan untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N dan menjaga stabilitas nilai tukar.
(3) Suku Bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank INDONESIA.
(4) Nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental.
(5) Suku bunga kebijakan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Bank INDONESIA 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day Repo Rate).

Operasi Moneter dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi.

(1) Untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang Rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.
(2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

Operasi Moneter dilakukan dengan:
a. OPT; dan
b. Standing Facilities.

Kegiatan OPT meliputi:
a. penerbitan SBI dan SDBI;
b. transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga;
c. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright;
d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam Rupiah;
e. penempatan berjangka (term deposit) di Bank INDONESIA dalam valuta asing;
f. jual beli valuta asing terhadap Rupiah; dan
g. transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah maupun valuta asing.

(1) OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
(2) Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.

(1) Penempatan berjangka (term deposit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e dapat dicairkan oleh peserta Operasi Moneter sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan memenuhi persyaratan tertentu.
(2) Penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dialihkan oleh peserta Operasi Moneter menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap Rupiah Bank INDONESIA.

(1) Penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara peserta Operasi Moneter pada akhir hari kerja.
(2) Nilai penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:
a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing;
b. nilai penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing; atau
c. 5% (lima persen) dari modal peserta Operasi Moneter.
(3) Peserta Operasi Moneter wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagai pengurang.
(4) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa

neto.

Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

(1) Standing Facilities meliputi:
a. penyediaan dana Rupiah (lending facility); dan
b. penempatan dana Rupiah (deposit facility).
(2) Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

(1) Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Bank INDONESIA pada setiap hari kerja.
(2) Pelaksanaan Standing Facilities dilakukan melalui mekanisme nonlelang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) SBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan

dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); dan
d. dapat dipindahtangankan (negotiable).
(2) SDBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
c. diterbitkan tanpa warkat (scripless);
d. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
e. dapat dipindahtangankan (negotiable) hanya antar- Bank.

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBI dan SDBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis (book entry registry) di Bank INDONESIA.
(2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem penyelesaian transaksi dan pencatatan kepemilikan SBI dan SDBI.
(3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless).
(4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI dan SDBI sebagaimana dimaksud p-

ada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank INDONESIA dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

(1) Dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI, pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank INDONESIA.
(3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain Bank.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan Bank dengan Bank INDONESIA.
(3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Lembaga perantara wajib melakukan transaksi SDBI atas nama nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain Bank, Bank INDONESIA melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu (early redemption) tanpa persetujuan pemilik SDBI.

(1) Bank INDONESIA melunasi SBI dan SDBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
(2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBI dan SDBI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBI dan SDBI diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas:
a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan
b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank.
(2) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.
(3) Bank INDONESIA dapat menunjuk peserta OPT yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.
(4) Peserta Standing Facilities hanya dapat mengikuti Standing Facilities secara langsung.
(5) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan bagi peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara.

(1) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan.
(2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran transaksi dilarang membatalkan penawaran transaksinya.

(3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran transaksi dan persyaratan dalam transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan Bank INDONESIA.
(4) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki:
a. rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA; dan
b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT di pasar valuta asing.
(2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga yang cukup di rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian transaksi.
(4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT di pasar valuta asing wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank INDONESIA atau melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup

ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden untuk penyelesaian transaksi.
(5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.
(6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan:
a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing;
b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam rangka penyelesaian transaksi Operasi Moneter, Bank INDONESIA berwenang melakukan pendebetan rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank INDONESIA melakukan pemantauan pasar keuangan.
(2) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup pemantauan pasar

uang, pasar valuta asing, dan pasar SBN.
(3) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring transaksi secara langsung atau secara tidak langsung.

(1) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sehingga menyebabkan batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat first leg, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat first leg maupun second leg.
(3) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan

berjangka (term deposit) dalam Dolar Amerika Serikat;
2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat.
(4) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut- turut.
(5) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk transaksi repo lending facility peserta Operasi Moneter yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari.
(6) Bank INDONESIA dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(1) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(4), wajib membayar nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b.

(2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing Dolar Amerika Serikat;
2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat; atau
3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
(3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bank INDONESIA mendebet rekening giro valuta asing peserta Operasi Moneter di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing Dolar Amerika Serikat dan valuta asing non- Dolar Amerika Serikat;
b. Perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non-Dolar Amerika Serikat

sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penyelesaian transaksi;
c. Bank INDONESIA mendebet rekening giro Rupiah peserta Operasi Moneter di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta Operasi Moneter dalam Rupiah.
(4) Bank INDONESIA dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pemilik SBI yang merupakan peserta Operasi Moneter yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Bank INDONESIA dapat mengenakan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter bagi peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan/atau ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan perubahan besaran margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5141);
b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5321);
c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/5/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5440); dan
d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 17/20/PBI/2015

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5764), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY