Peraturan Badan Nomor 18-20-pbi-2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut Banknotes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar INDONESIA yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).
2. Cek Pelawat atau dapat disebut Traveller’s Cheque adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat.
5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
9. Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
10. Underlying Transaksi atau dapat disebut Underlying Transaction adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah.

(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:
a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
b. pembelian Cek Pelawat.
(2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA.
(3) Mekanisme jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu

(threshold) per bulan per Nasabah wajib memiliki Underlying Transaksi; dan
d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku.
(4) Jumlah tertentu (threshold) per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing terkait pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
(5) Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer intrabank atau antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
(7) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
(8) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi seluruh kegiatan:
a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
b. investasi di dalam dan di luar negeri.
(2) Underlying Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perkiraan kebutuhan UKA.
(3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tidak termasuk pembelian UKA dalam rangka:
a. penempatan dana pada bank;
b. pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana; dan
c. pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah.

(1) Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf c dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.
(2) Nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam nominal kelipatan tertentu.
(3) Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

(1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas jumlah tertentu (threshold) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf c, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:
a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
1. dokumen yang bersifat final antara lain berupa fotokopi dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran dan fotokopi kontrak atau perjanjian; dan/atau
2. dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan biaya.
b. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah;
3. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah yang memuat informasi mengenai:
a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi, dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian UKA paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi di industri KUPVA nasional; dan b) jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA; dan
c. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain.
(2) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian UKA belum melebihi jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal pembelian UKA.
(4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menatausahakan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung pembelian UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi secara reguler dari waktu ke waktu dan dokumen Underlying Transaksi Nasabah telah bersifat final, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditatausahakan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank INDONESIA;
d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan
e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan
c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau
b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib MENETAPKAN:
a. kurs jual dan beli UKA; dan
b. kurs beli Cek Pelawat, sesuai dengan mekanisme pasar.
(2) Dalam rangka MENETAPKAN kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib paling sedikit:
a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penetapan kurs;

b. menggunakan dasar penetapan kurs yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten; dan
c. membuat catatan dan/atau kertas kerja dalam penetapan kurs yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan.
(3) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap penetapan kurs oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Dalam melakukan kegiatan, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen.
(2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
b. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah;
dan
c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif.
(3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank INDONESIA.

(2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA.
(3) Untuk memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
1. warga negara INDONESIA; dan/atau
2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA;
b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan
d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
(4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) diberikan oleh Bank INDONESIA melalui tahapan sebagai berikut:
a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;
c. pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan
d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank INDONESIA dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1).
(2) Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

(1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank INDONESIA.
(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
a. hasil pengawasan Bank INDONESIA selama masa berlakunya izin; dan/atau
b. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk MENETAPKAN kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa:
a. memperpanjang masa berlaku izin;
b. mempersingkat masa berlaku izin;
c. membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau
d. mencabut izin.

(1) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat.
(2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
b. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu;

c. penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
d. pembatasan kegiatan usaha.

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank INDONESIA menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara INDONESIA;
b. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
c. memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
d. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
e. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai dengan data dalam sistem informasi debitur;
f. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
g. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank INDONESIA dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
j. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
k. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank INDONESIA sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.
(2) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Anggota Direksi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.
(2) Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah anggota Direksi mendapat persetujuan dari Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau sertifikasi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA;
b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai dengan data dalam sistem informasi debitur;
d. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank INDONESIA dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
g. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
h. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank INDONESIA sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.
(2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dari badan hukum tersebut.
(3) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Pemegang Saham.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank INDONESIA.
(2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 serta mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
(3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pemegang Saham wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pengalihan saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara tindak pidana tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang:
a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA;
b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan
c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (“Authorized Money Changer”), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
(2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya.
(3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan
b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memiliki rekening pada bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha maupun kegiatan operasional sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang menggunakan rekening bank selain atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.
(2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabang.
(3) Dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA juga mempertimbangkan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan. yang berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan serta prosedur pemberian persetujuan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pembukaan gerai (counter) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh penegasan.
(2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan jangka waktu serta tujuan pembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.
(2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan persyaratan kelayakan lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas:
a. perintah Bank INDONESIA; atau
b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkan alasan tertentu.
(2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling sedikit dengan:
a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang;
b. pernyataan dari Pemegang Saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari;
c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA; dan
d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(4) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank INDONESIA dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA yang meliputi:
a. laporan berkala; dan
b. laporan insidental.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara online melalui sistem aplikasi pelaporan Bank INDONESIA.
(4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank INDONESIA secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
(5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat disampaikan secara online, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Bank INDONESIA berwenang meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Pengawasan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengawasan langsung; dan
b. pengawasan tidak langsung.
(3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank INDONESIA berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.
(4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan
b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank INDONESIA.

Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini, Bank INDONESIA berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait.

(1) Pada wilayah tertentu, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat bekerja sama dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk melakukan kegiatan layanan pembelian UKA dengan persetujuan Bank INDONESIA.
(2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan hotel.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank INDONESIA yang memuat tujuan dan alasan rencana kerja sama, serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
a. profil pihak yang akan menjadi mitra kerja sama;
b. kondisi geografis wilayah kerja sama;
c. keberadaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar wilayah kerja sama; dan
d. hal lain yang dianggap perlu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan INDONESIA wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA.
(2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank INDONESIA yang memuat tujuan dan alasan permohonan serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
a. profil pemohon;
b. kondisi geografis kawasan perbatasan yang akan menjadi lokasi usaha pemohon;
c. keberadaan Bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar lokasi usaha pemohon;
d. kesiapan operasional, termasuk sumber daya manusia untuk melakukan jual beli UKA; dan
e. hal lain yang dianggap perlu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli UKA di kawasan perbatasan INDONESIA oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin Bank INDONESIA, wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang telah melakukan kegiatan usaha

penukaran valuta asing tanpa izin Bank INDONESIA wajib mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan.
(3) Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA mengetahui adanya pihak yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat:
a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 2 ayat (7), Pasal 2 ayat (8), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat
(1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan/atau Pasal 37 ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. kewajiban membayar;
c. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan izin.

(2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan selisih antara total pembelian UKA dengan jumlah tertentu (threshold) kewajiban pemenuhan Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
(4) Nilai Rupiah sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
(2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diberikan sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. semua ketentuan Bank INDONESIA yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5577), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA ini.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank INDONESIA ini diundangkan.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY