Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang KESELAMATAN RADIASI DALAM PENYIMPANAN TECHNOLOGICALLY ENHANCED NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIAL

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
2. Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi.
4. Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material yang selanjutnya disingkat TENORM adalah zat radioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atau proses teknologi terjadi peningkatan paparan potensial jika dibandingkan dengan keadaan awal.
5. Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalah jumlah radiasi yang terdapat dalam medan radiasi atau jumlah energi radiasi yang diserap atau diterima oleh materi yang dilaluinya.
6. Nilai Batas Dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh BAPETEN yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir.
7. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir.
8. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN.
9. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemegang www.djpp.kemenkumham.go.id

Izin dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan Proteksi Radiasi.
10. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yang diperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosis untuk masyarakat umum.
11. Kontaminasi adalah keberadaan zat radioaktif berbentuk padatan, cairan, atau gas yang tidak semestinya pada permukaan bahan, benda, atau dalam suatu ruangan dan di dalam tubuh manusia, yang dapat menimbulkan bahaya Paparan Radiasi.
12. Intervensi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau menghindari paparan atau kemungkinan terjadinya paparan kronik dan paparan darurat.
13. Protokol Tambahan adalah tindakan untuk memperkuat efektifitas dan meningkatkan efisiensi safeguards IAEA yang tidak dapat diimplementasikan melalui perjanjian safeguards.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang persyaratan izin, persyaratan Keselamatan Radiasi, pengangkutan TENORM, tindakan korektif terhadap kondisi abnormal, dan Rekaman dan laporan dalam penyimpanan TENORM.

(1) TENORM sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi:
a. TENORM yang setelah tindakan Intervensi dilakukan tidak berhasil mencapai nilai konsentrasi aktivitas di bawah 1 Bq/gr (satu becquerel per gram) untuk radionuklida anggota deret uranium dan thorium atau 10 Bq/gr (sepuluh becquerel per gram) untuk kalium; dan/atau
b. TENORM yang tidak mendapatkan tindakan Intervensi.
(2) Ketentuan intervensi TENORM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruh b diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tentang Intervensi terhadap Paparan yang Berasal dari Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material.

Setiap badan yang akan melakukan penyimpanan TENORM wajib memiliki izin penyimpanan zat radioaktif dari Kepala BAPETEN dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemohon, untuk memperoleh izin penyimpanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir, melengkapi dokumen persyaratan izin dan menyampaikan kepada Kepala BAPETEN.

(1) Persyaratan izin penyimpanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a. fotokopi identitas pemohon izin, berupa kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemohon izin berkewarganegaraan INDONESIA, atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) dan paspor bagi pemohon izin berkewarganegaraan asing;
b. fotokopi akta pendirian atau perubahan terakhir badan hukum bagi instansi swasta, atau surat pengangkatan sebagai pimpinan bagi instansi pemerintah;
c. fotokopi izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang, paling kurang meliputi:
1. surat keterangan domisili perusahaan untuk pemohon izin yang berbentuk badan hukum atau badan usaha;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
3. Izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait bidang industri atau energi dan sumber daya mineral, dan/atau izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau kementerian terkait lingkungan hidup.
d. lokasi penyimpanan TENORM;
e. dokumen fasilitas penyimpanan TENORM yang paling kurang meliputi:
1. desain dan konstruksi fasilitas penyimpanan TENORM;
dan/atau
2. rona lingkungan awal radioaktivitas fasilitas penyimpanan TENORM;
f. fotokopi surat izin bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi Industri Tingkat 3 (tiga);
g. fotokopi bukti permohonan pelayanan pemantauan Dosis perorangan atau hasil evaluasi pemantauan Dosis perorangan;
h. fotokopi hasil pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi;
berkewarganegaraan … www.djpp.kemenkumham.go.id

i. fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter dan monitor kontaminasi yang masih berlaku;
j. dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi;
(2) Format dan isi program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Dalam hal Pekerja Radiasi merupakan pindahan dari badan usaha atau badan hukum lain, selain memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf f, pemohon harus memenuhi persyaratan izin tambahan, meliputi:
a. hasil evaluasi pemantauan Dosis perorangan Pekerja Radiasi selama bekerja di badan usaha atau badan hukum sebelumnya;
b. dokumen hasil pemantauan kesehatan terakhir Pekerja Radiasi; dan
c. surat keterangan berhenti bekerja dari badan hukum atau perorangan tempat bekerja sebelumnya.

(1) Izin penyimpanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sejak tanggal diterbitkannya izin sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Izin penyimpanan zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin.
(3) Persyaratan perpanjangan izin penyimpanan zat radioaktif meliputi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. persyaratan manajemen;
b. persyaratan Proteksi Radiasi;
c. persyaratan teknik; dan
d. verifikasi keselamatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
b. personil; dan
c. pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi.
(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi terkait dengan penanganan TENORM.

Penanggung Jawab Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a adalah
a. Pemegang Izin; dan
b. Petugas Proteksi Radiasi.

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
a. MENETAPKAN penyelenggaraan proteksi dan keselamatan radiasi;
b. menyusun, MENETAPKAN, mengembangkan, melaksanakan dan mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi;
c. menyusun dan MENETAPKAN prosedur tindakan korektif terhadap kondisi abnormal pada fasilitas penyimpanan TENORM sebagai bagian dari program proteksi dan keselamatan radiasi;
d. menjamin setiap personil memiliki kompetensi yang memadai;
e. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi setiap personil melalui pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi;
f. menyelenggarakan pemantauan kesehatan bagi Pekerja Radiasi;
g. menyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi; dan
h. melaporkan kepada Kepala BAPETEN mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi, dan verifikasi Keselamatan Radiasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. membuat dan memutakhirkan program proteksi dan keselamatan radiasi;
b. memantau penerapan program proteksi dan keselamatan radiasi;
c. memastikan bahwa perlengkapan Proteksi Radiasi tersedia dan berfungsi dengan baik;
d. memantau pemakaian perlengkapan Proteksi Radiasi;
e. memberikan konsultasi dan pelatihan yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi kepada personil lain;
f. memantau dan melaporkan hasil tindakan korektif terhadap kondisi abnormal kepada Pemegang Izin; dan
g. memelihara Rekaman.

(1) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c paling kurang mencakup materi:
a. peraturan perundang-undangan terkait keselamatan radiasi dan keselamatan kerja;
b. pengenalan jenis, karakteristik dan efek radiasi; dan
c. prinsip dan penerapan proteksi dan keselamatan radiasi.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Pekerja Radiasi terkait dengan penanganan TENORM.
(3) Pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi untuk Petugas Proteksi Radiasi diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN mengenai persyaratan untuk memperoleh surat izin bekerja bagi Petugas Proteksi Radiasi.

Persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
a. justifikasi kegiatan penyimpanan TENORM;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. limitasi dosis; dan
c. penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi.

(1) Justifikasi penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dari pada risiko bahaya radiasi yang ditimbulkan.
(2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada pengembangan atau pemilihan desain dan konstruksi fasilitas penyimpanan TENORM.

(1) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mengacu pada Nilai Batas Dosis.
(2) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilampaui.
(3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
a. personil; dan
b. anggota masyarakat.

Nilai Batas Dosis untuk personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, tidak boleh melampaui:
a. Dosis efektif sebesar 20 mSv (dua puluh milisievert) per tahun rata- rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
b. Dosis efektif sebesar 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu;
c. Dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 20 mSv (dua puluh milisievert) per tahun rata-rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun tertentu;
dan
d. Dosis ekivalen untuk tangan dan kaki, atau kulit sebesar 500 mSv (lima ratus milisievert) dalam 1 (satu) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, tidak boleh melampaui:
a. Dosis efektif sebesar 1 mSv (satu milisievert) dalam 1 (satu) tahun;
b. Dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 15 mSv (lima belas milisievert) dalam 1 (satu) tahun; dan
c. Dosis ekivalen untuk kulit sebesar 50 mSv (lima puluh milisievert) dalam 1 (satu) tahun.

Dosis efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, dan Pasal 19 huruf a didasarkan pada akumulasi penerimaan dosis yang berasal dari paparan radiasi eksterna dan paparan radiasi interna.

(1) Penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus diupayakan Pemegang Izin agar personil dan anggota masyarakat menerima paparan radiasi serendah mungkin yang dapat dicapai.
(2) Dalam menerapkan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pemegang Izin harus mempertimbangkan faktor teknologi, ekonomi, dan sosial.

Optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus diterapkan pada:
a. desain fasilitas penyimpanan TENORM; dan
b. perencanaan kerja bagi Pekerja Radiasi.

Desain fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus memenuhi pembatas dosis untuk masyarakat yang tidak melebihi 0,3 mSv (tiga persepuluh milisievert) dalam satu tahun.

(1) Perencanaan kerja bagi Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus dilaksanakan melalui pengembangan prosedur operasional yang menjamin penerimaan dosis radiasi tidak melampaui Pembatas Dosis.
(2) Pembatas dosis sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemegang Izin dan diuraikan secara lengkap di dalam program proteksi dan keselamatan radiasi.

Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi persyaratan:
a. fasilitas penyimpanan TENORM;
b. prosedur operasional penyimpanan TENORM;

Fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a harus memberikan perlindungan terhadap:
a. publik dari bahaya paparan radiasi dan kontaminasi; dan
b. lingkungan hidup dari bahaya kontaminasi.

(1) Perlindungan publik dari bahaya paparan radiasi dan kontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:
a. membangun fasilitas penyimpanan TENORM pada lokasi yang tidak mudah dijangkau oleh publik;
b. mengendalikan akses ke fasilitas penyimpanan TENORM; dan
c. memasang tanda radiasi pada fasilitas penyimpanan TENORM.
(2) Tanda radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Perlindungan lingkungan hidup dari bahaya kontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan:
a. menghindari atau meminimalisasi potensi penyebaran TENORM ke lingkungan melalui air, angin atau udara;
b. membangun sistem untuk mencegah kontaminasi air permukaan dan air tanah; dan
c. membangun fasilitas penyimpanan TENORM pada lokasi jauh dari jangkauan air pasang (gelombang) dan bebas banjir.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Prosedur operasional penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. TENORM harus dikondisikan dalam bentuk yang mudah ditangani untuk disimpan; dan
b. dalam proses pengkondisian, penanganan, dan penyimpanan TENORM, Petugas Proteksi Radiasi dan Pekerja Radiasi harus menggunakan peralatan pelindung diri dan peralatan pemantau dosis perorangan.
(2) Peralatan pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. alat pelindung pernapasan;
b. sarung tangan;
c. sepatu boot pelindung; dan/atau
d. kacamata pelindung
(3) Peralatan pemantau dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. film badge; atau
b. thermoluminisence dosimeter (TLD) badge.

Untuk memastikan Keselamatan penyimpanan TENORM, Pemegang Izin harus melakukan verifikasi keselamatan melalui:
a. menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
b. menyelenggarakan pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas penyimpanan TENORM; dan
c. menyelenggarakan pemantauan dosis yang diterima Personil.

(1) Pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus dilakukan setiap hari pada saat sebelum dan sesudah bekerja.
(2) Untuk melaksanakan pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus menyediakan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surveymeter; dan
b. monitor kontaminasi permukaan dan/atau monitor kontaminasi udara.
(3) Surveymeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan monitor kontaminasi permukaan dan/atau monitor kontaminasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki respon energi yang sesuai dengan energi radiasi;
b. memiliki rentang pengukuran yang cukup dengan tingkat energi dan intensitas radiasi yang diukur; dan
c. terkalibrasi.

(1) Pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b harus dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Hasil pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam logbook.
(3) Hasil pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas penyimpanan TENORM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui nilai batas radioaktivitas lingkungan.
(4) Nilai batas radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Pemantauan Dosis yang diterima Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c harus dilakukan secara periodik paling sedikit:
a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan Dosis perorangan jenis film badge; atau
b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan Dosis perorangan jenis thermoluminisence dosimeter (TLD) badge.
(2) Peralatan pemantauan Dosis perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang terakreditasi.
(3) Dalam hal laboratorium dosimetri yang terakreditasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peralatan pemantauan Dosis www.djpp.kemenkumham.go.id

perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.

Pengangkutan TENORM yang dilakukan melalui jaringan lalu lintas umum, Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan keselamatan terkait:
a. kendaraan pengangkut;
b. bungkusan;
c. tingkat radiasi maksimum;
d. tanda; dan
e. plakat.

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang digunakan untuk mengangkut TENORM harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan.

(1) TENORM dapat diangkut dengan atau tanpa menggunakan bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
(2) Dalam hal TENORM diangkut dengan menggunakan bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bungkusan harus dipastikan dapat mencegah terlepasnya TENORM ke lingkungan.
(3) Dalam hal TENORM diangkut tanpa menggunakan bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkutan TENORM harus dilakukan dengan memastikan:
a. jaminan kondisi pengangkutan tidak memungkinkan TENORM keluar dari kendaraan pengangkut atau tersebar ke lingkungan;
dan
b. pengangkutan TENORM tidak bercampur dengan pengangkutan bahan selain TENORM.

Tingkat radiasi maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c pada setiap titik pada jarak 1 m dari permukaan luar bungkusan TENORM atau kendaraan pengangkut paling tinggi 0,4 mSv/jam (empat per sepuluh milisievert per jam).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus dicantumkan pada bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi informasi:
a. identitas pengirim dan/atau penerima;
b. nomor United Nation 2912; dan
c. keterangan massa, bila bungkusan TENORM melebihi 50 kg (limapuluh kilogram).
(3) Dalam hal TENORM diangkut tanpa menggunakan bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), pemberian tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dilakukan dengan mencantumkan tulisan “Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah” pada penutup luar TENORM.

(1) Plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e harus diberikan pada kendaraan pengangkut TENORM.
(2) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) Dalam hal terjadi kondisi abnormal pada fasilitas penyimpanan TENORM, Pemegang Izin harus melakukan tindakan korektif terhadap kondisi abnormal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kondisi abnormal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. terjadi kontaminasi lingkungan yang melewati nilai batas radioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); dan/atau
b. terjadi kontaminasi pada daerah kerja yang menyebabkan terlampauinya Nilai Batas Dosis untuk personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(3) Tindakan korektif terhadap kondisi abnormal harus dinyatakan dalam prosedur sebagai bagian dari program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.
(4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus www.djpp.kemenkumham.go.id

memepertimbangkan antara lain:
a. hasil identifikasi penyebab kondisi abnormal sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. tindakan protektif atau tindakan remedial yang diperlukan untuk mengatasi kondisi abnormal;
c. hasil evaluasi terhadap keandalan sistem keselamatan termasuk prosedur administrasi dan operasional, serta desain fasilitas penyimpanan TENORM;
d. tanggung jawab tiap personil dalam tindakan korektif terhadap kondisi anormal;
e. ketersedian alat dan perlengkapan; dan
f. pelatihan dan penyegaran secara periodik.

(1) Rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi harus dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh Pemegang Izin.
(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data inventarisasi TENORM yang disimpan;
b. catatan dosis yang diterima personil setiap 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan;
c. hasil verifikasi keselamatan;
d. sertifikat kalibrasi surveymeter dan monitor kontaminasi;
e. hasil pemantauan kesehatan Pekerja Radiasi;
f. logbook kegiatan Penyimpanan Zat Radioaktif; dan
g. pelatihan yang paling kurang memuat informasi:
1. nama personil;
2. tanggal dan jangka waktu pelatihan;
3. topik yang diberikan; dan
4. fotokopi sertifikat pelatihan atau surat keterangan mengikuti pelatihan.
h. Tindakan korektif terhadap kondisi abnormal.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dengan jelas di dalam program proteksi dan keselamatan radiasi.

Pemegang Izin harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala BAPETEN mengenai:
a. pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
b. pelaksanaan verifikasi Keselamatan Radiasi;
c. perubahan inventori TENORM; dan
d. tindakan korektif terhadap kondisi abnormal.

Laporan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, laporan pelaksanaan verifikasi Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dan laporan perubahan inventori TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

(1) Dalam hal TENORM mengandung 1 ton atau lebih uranium, thorium atau kombinasi keduanya, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemegang izin harus menyampaikan deklarasi atas fasilitas dan/atau kegiatannya kepada Kepala BAPETEN sesuai ketentuan Protokol Tambahan pada sistem pertanggungjawaban bahan nuklir.
(2) Ketentuan Protokol tambahan pada sistem pertanggungjawaban bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Bapeten mengenai Protokol Tambahan pada Sistem Pertanggungjawaban Bahan Nuklir.

(1) Pemegang izin penyimpanan zat radioaktif, selama masa berlakunya izin, dapat memanfaatkan TENORM untuk kegiatan tertentu.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan:
a. sandblasting;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pengambilan mineral logam dan bukan logam;
c. kegiatan industri keramik; atau
d. kegiatan industri lainnya yang memanfaatkan TENORM.

(1) Pemanfaatan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pemanfaatan terkait dengan TENORM.
(2) BAPETEN mengeluarkan rekomendasi teknis tentang keselamatan kerja terhadap radiasi sebagai bagian dari perizinan pemanfaatan TENORM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemegang izin penyimpanan zat radioaktif harus membuat laporan kepada kepala BAPETEN, jika akan memanfaatkan TENORM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. jenis dan lokasi pemanfaatan;
b. kuantitas atau jumlah TENORM yang akan dimanfaatkan;
c. kandungan radioaktivitas dalam TENORM berdasarkan hasil analisis laboratorium yang terakreditasi;
d. asal TENORM; dan
e. rencana pengelolaan sisa dan/atau limbah pemanfaatan TENORM.
(3) Dalam hal analisis laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak tersedia, kandungan radioaktivitas dalam TENORM dapat berdasarkan hasil analisis laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.

(1) Ketentuan mengenai Nilai Batas Dosis lensa mata untuk Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib dipenuhi Pemegang Izin paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
(2) Nilai Batas Dosis lensa mata untuk Pekerja Radiasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 150 mSv (seratus limapuluh milisievert).
www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2013 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id