Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan persuratan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan aset;
c. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa;
dan
d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Biro Umum dan Kepegawaian terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan;
b. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset;
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
d. Bagian Kepegawaian dan Organisasi.
3. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan para Deputi, persuratan dan kearsipan.
4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala;
b. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Kepala;
c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Utama;
d. pelaksanaan urusan tata usaha para Deputi;
e. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; dan
f. pelaksanaan tata usaha Biro.
5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas:
(1) Subbagian Tata Usaha Kepala;
(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala;
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
(5) Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan;
(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur;
(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran;
(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
(9) Subbagian Tata Usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah; dan
(10) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan.
6. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Kepala;
(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Kepala;
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Utama;
(4) Subbagian Tata Usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
(5) Subbagian Tata Usaha Deputi Akses Permodalan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Akses Permodalan;
(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Infrastruktur;
(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Pemasaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Pemasaran;
(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi;
(9) Subbagian Tata Usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah; dan
(10) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan dokumentasi serta tata usaha Biro.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan analisis kebutuhan pengadaan barang inventaris kantor, rumah tangga, protokol dan pengamanan, penatusahaan dan pemeliharaan barang milik negara.
8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan analisis kebutuhan perkantoran dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
b. pelaksanaan urusan protokol dan pengamanan; dan
c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan penatausahaan barang milik Negara.
9. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Aset terdiri atas:
a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Protokol dan Pengamanan; dan
c. Subbagian Aset.
10. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan analisa kebutuhan dan pengelolaan operasional kantor, sarana dan prasarana, kendaraan dinas dan fasilitas pendukung lainnya serta koordinasi penanganan dan keselamatan kerja.
(2) Subbagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan protokol dan pengamanan.
(3) Subbagian Aset mempunyai tugas melakukan inventarisasi,penyimpanan,pendistribusian,pemeliha raan dan penyiapan penghapusan serta pelaporan barang milik negara.
11. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 52A, Pasal 52B, Pasal 52C, Pasal 52D yang berbunyi:
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa bagi satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, layanan pengadaan secara elektronik dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk pengadaan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
b. analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
c. analisis dan penyiapan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
d. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
e. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Badan Ekonomi Kreatif;
f. pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Badan Ekonomi Kreatif;
g. analisis dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan
h. konsep rumusan kebijakan dan pedoman, pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
a. Subbagian Layanan Pengadaan;
b. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
(1) Subbagian layanan pengadaan mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, serta konsultansi pengadaan bagi satuan organisasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik.
(3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman, pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:
a. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan;
b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
13. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural, mutasi, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, administrasi tenaga diperbantukan/dipekerjakan, kepangkatan pegawai, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai.
(2) Subbagian Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan penataan organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyiapan peraturan kepegawaian.
(3) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan penyiapan rencana kebutuhan diklat pengembangan SDM, penyusunan program pengembangan pegawai, layanan pemberian tugas belajar, beasiswa, pembangunan karakter, assesmen pegawai, pelaksanaan ujian dinas, penyesuaian ijazah dan pengelolaan kesejahteraan pegawai.
14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Riset dan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas :
a. Subdirektorat Informasi dan Pengolahan Data;
b. Subdirektorat Metodologi dan Analisa Riset; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
15. Diantara Pasal 63 dan 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63 A yang berbunyi:
Pasal 63 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
16. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Edukasi Ekonomi Kreatif terdiri atas:
a. Subdirektorat Edukasi Subsektor Ekonomi Kreatif;
b. Subdirektorat Edukasi Ekonomi Kreatif Publik; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
17. Diantara Pasal 67 dan 68 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 67 A yang berbunyi:
Pasal 67 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
18. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Direktorat Akses Perbankan terdiri atas :
a. Subdirektorat Perbankan Konvensional;
b. Subdirektorat Perbankan Syariah; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
19. Diantara Pasal 75 dan 76 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 75 A yang berbunyi:
Pasal 75 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
20. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Akses Non-Perbankan terdiri atas :
a. Subdirektorat Dana Masyarakat;
b. Subdirektorat Modal Ventura; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
21. Diantara Pasal 79 dan 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79 A yang berbunyi:
Pasal 79 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
22. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengembangan Kota Kreatif;
b. Subdirektorat Infrastruktur Subsektor Ekonomi Kreatif; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
23. Diantara Pasal 87 dan 88 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 87 A yang berbunyi:
Pasal 87 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
24. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Perancangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b. Subdirektorat Manajemen Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
25. Diantara Pasal 91 dan 92 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 91 A yang berbunyi:
Pasal 91 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
26. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri terdiri atas:
a. Subdirektorat Pasar Segmen Retail;
b. Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah;
dan
c. Subbagian Tata Usaha.
27. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 99 A yang berbunyi:
Pasal 99 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
28. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri terdiri atas :
a. Subdirektorat Pasar Segmen Retail;
b. Subdirektorat Pasar Segmen Bisnis dan Pemerintah;
dan
c. Subbagian Tata Usaha.
29. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 103 A yang berbunyi:
Pasal 103 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
30. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual;
b. Subdirektorat Advokasi Hak Kekayaan Intelektual;
dan
c. Subbagian Tata Usaha.
31. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 111 A yang berbunyi:
Pasal 111 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
32. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi terdiri atas:
a. Subdirektorat Harmonisasi Regulasi;
b. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
33. Diantara Pasal 115 dan 116 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 115 A yang berbunyi:
Pasal 115 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
34. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri terdiri atas:
a. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Dalam Negeri;
b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non- Pemerintah Dalam Negeri; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
35. Diantara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 123 A yang berbunyi:
Pasal 123 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
36. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Direktorat Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri terdiri atas:
a. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Luar Negeri;
b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non- Pemerintah Luar Negeri; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
37. Diantara Pasal 127 dan 128 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 127 A yang berbunyi:
Pasal 127 A Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan rencana program, keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat
#### Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TRIAWAN MUNAF
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
