Peraturan Badan Nomor pk-02 Tahun 2014 tentang PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahliannya dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan Fungsional Umum adalah adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Informasi jabatan adalah data-data yang diperlukan dalam rangka penataan program kepegawaian berdasarkan hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
7. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
8. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
9. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab tertinggi dalam melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan.

Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis jabatan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas.

Tujuan disusunnya pedoman analisis jabatan adalah:
a. Untuk membantu dan memudahkan dalam melakukan analisis jabatan di lingkungan Basarnas dengan format data serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas.
b. Untuk membantu dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

Analisis jabatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan
b. Pelaksanaan lapangan; dan
c. Penetapan hasil analisis jabatan.

Persiapan Analisis Jabatan dilakukan dengan cara:
a. Pembentukan tim Analisis Jabatan; dan
b. Pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan.

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dibentuk Tim www.djpp.kemenkumham.go.id

Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Biro yang membidangi keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
(3) Tim Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
1. Pegawai yang telah dibekali pelatihan analisis jabatan; dan
2. Pejabat struktural dan/atau fungsional pada masing-masing unit kerja yang akan dianalisis.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan;
b. Memberikan bimbingan kepada anggota terkait pelaksanaan analisis jabatan; dan
c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan kepada Sekretaris Utama sebagai koordinator pelaksanaan analisis jabatan.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. Membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
b. Menyiapkan bahan rapat, diskusi, seminar atau lokakarya;
c. Menyelenggarakan rapat, diskusi, seminar atau lokakarya; dan
d. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
a. Menentukan metode pengumpulan data yang akan dipergunakan;
b. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusun menjadi informasi jabatan;
c. Melakukan rapat, diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan; dan
d. Menyusun hasil analisis jabatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemberitahuan pelaksanaan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan melalui surat pemberitahuan dari Ketua kegiatan Analisis Jabatan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang akan dianalisis dengan tembusan Sekretaris Utama dan/atau Deputi terkait yang akan dianalisis.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan tujuan dan jadwal pelaksanaan.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diterima pimpinan unit kerja Eselon II yang akan dianalisis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan analisis untuk pertama kali.

Pelaksanaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. verifikasi data; dan
d. penyempurnaan hasil olahan.

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:
a. menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden;
b. wawancara;
c. pengamatan langsung;
d. referensi; dan/atau
e. gabungan.
(2) Data yang dipergunakan untuk Analisis Jabatan meliputi:
a. data para pimpinan unit kerja;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. data para pegawai;
c. peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
d. laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
e. literatur atau referensi lain yang berkaitan dengan misi atau fungsi organisasi.

(1) Pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui formulir isian untuk para pejabat struktural dan pejabat fungsional.
(2) Jangka waktu pengisian daftar pertanyaan kepada pegawai untuk pejabat struktural dan pejabat fungsional dilaksanakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal data para pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional dianggap kurang jelas dapat dikembalikan untuk dilengkapi.
(4) Format formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh Formulir Pengumpulan Data Jabatan yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Pengumpulan data dengan cara wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden.
(2) Dalam hal wawancara dengan bertatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan masih memerlukan informasi tambahan, dapat dilakukan wawancara lebih lanjut melalui alat komunikasi.

(1) Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang bersifat fisik.
(2) Pekerjaan yang bersifat fisik sebagaimana dalam ayat (1) merupakan pekerjaan yang banyak menggunakan tenaga fisik/jasmani dan sedikit menggunakan mental atau pikiran.

(1) Pengumpulan data dengan cara referensi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara mengumpulkan data www.djpp.kemenkumham.go.id

dari buku atau dokumen yang dapat memberikan informasi tentang pekerjaan yang dianalisis.
(2) Buku atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. laporan kegiatan unit kerja;
b. peraturan tentang organisasi;
c. pedoman keorganisasian dan ketatalaksanaan; dan/atau
d. referensi yang berkaitan dengan misi, fungsi, tugas pokok, program kerja atau program pembangunan, dan kegiatan keorganisasian.

Pengumpulan data dengan cara gabungan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan menggabungkan beberapa cara pengumpulan data sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk :
a. penyusunan Peta Jabatan;
b. penyusunan Uraian Jabatan;
c. penyusunan formasi pegawai dan kelembagaan; dan
d. kepentingan manajemen kepegawaian.
(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan:
a. rumusan nomenklatur jabatan;
b. Uraian Jabatan;
c. Peta Jabatan; dan
d. laporan hasil Analisis Jabatan.
(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam formulir informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

(1) Rumusan nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal www.djpp.kemenkumham.go.id

16 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Jabatan manajerial atau Jabatan Struktural; dan
b. Jabatan non manajerial atau jabatan fungsional.
(2) Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rumusan nomenklaturnya ditetapkan menurut nama unit kerja.
(3) Jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rumusan nomenklaturnya mencerminkan pekerjaan atau tugas- tugasnya.

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Nama jabatan;
b. Kode jabatan;
c. Unit organisasi;
d. Kedudukan dalam struktur organisasi;
e. Ikhtisar jabatan;
f. Uraian tugas;
g. Bahan kerja;
h. Perangkat / alat kerja;
i. Hasil kerja;
j. Tanggung jawab;
k. Wewenang;
l. Korelasi jabatan;
m. Kondisi lingkungan kerja;
n. Risiko bahaya;
o. Syarat jabatan;
p. Prestasi kerja yang diharapkan;
q. Butir informasi lain.

(1) Nama Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a rumusannya mencerminkan tugas dari Jabatan dimaksud.
(2) Nama Jabatan dirumuskan sesuai dengan syarat sebagai berikut:
a. ringkas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bersifat substantif;
c. ditulis menggunakan huruf kapital setiap huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata sambung;
d. jelas; dan
e. rumusan kata diambil dari kata-kata dalam hakekat Analisis Jabatan tersebut diatas.

Kode Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan pengadministrasian jabatan.

Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan susunan nama jabatan di atas pemangku jabatan tersebut.

Kedudukan dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan posisi jabatan dalam struktur organisasi.

Ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan ringkasan dari uraian tugas yang disusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

(1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu;
(2) Uraian tugas ditulis dengan singkat, jelas dan disusun secara berurutan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan.

Bahan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri atas data, orang, benda yang berwujud atau tidak berwujud yang merupakan suatu masukan untuk diproses menjadi hasil kerja.

(1) Perangkat/alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h merupakan sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk memperoses bahan kerja menjadi hasil kerja.
(2) Perangkat/alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat www.djpp.kemenkumham.go.id

berupa mesin, perkakas, perlengkapan dan alat kerja bantu lainnya.

(1) Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i merupakan suatu produk berupa barang, jasa dan informasi yang dihasilkan dari proses pelaksanaan tugas dengan menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu.
(2) Hasil kerja terdiri atas:
a. hasil kerja manajerial; dan
b. hasil kerja non manajerial.
(3) Hasil kerja manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi petunjuk kerja, pembagian tugas, dan koordinasi kerja.
(4) Hasil kerja non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan tugas teknis dan/atau tugas lain yang tidak berhubungan dengan bawahan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.

Korelasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l merupakan hubungan kerja antara jabatan yang satu dengan jabatan lainnya ataupun orang lain yang berhubungan dengan jabatan tersebut, baik secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di dalam maupun di luar instansi.

(1) Kondisi/lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m merupakan kondisi di dalam dan sekitar PNS dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan mengolah bahan kerja dengan peralatan kerja menjadi hasil kerja.
(2) Aspek kondisi/lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id

meliputi:
a. keadaan tempat kerja;
b. suhu;
c. udara;
d. keadaan ruangan;
e. letak;
f. penerangan;
g. suara;
h. keadaan tempat kerja; dan
i. getaran.

(1) Risiko bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n merupakan kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan.
(2) Risiko bahaya terdiri atas:
a. fisik; dan
b. mental.
(3) Risiko bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kecelakaan yang menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia.
(4) Risiko bahaya mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa terganggunya mental atau kejiwaan seorang pegawai.

(1) Syarat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh PNS untuk dapat melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
(2) Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pangkat/Golongan Ruang;
b. Pendidikan;
c. Kursus/diklat;
d. Pengalaman kerja;
e. Pengetahuan kerja;
f. Keterampilan kerja;
g. Bakat kerja;
www.djpp.kemenkumham.go.id

h. Temperamen kerja;
i. Minat kerja;
j. Upaya fisik;
k. Kondisi fisik; dan
l. Fungsi pekerjaan.

Prestasi kerja yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf p merupakan pencapaian kerja suatu jabatan dalam satu tahun.

Butir informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf q menggambarkan informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

(1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja.
(2) Peta Jabatan menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Laporan hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
(2) huruf d disusun dalam bentuk format pelaporan sebagai berikut:
a. Kata Pengantar;
b. Daftar Isi;
c. Bab I Pendahuluan;
d. Bab II Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan;
e. Bab III Identifikasi Permasalahan dan Solusi;
f. Bab IV Rekomendasi;
g. Bab V Penutup; dan
h. Lampiran.

(1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pengujian kembali hasil olahan data untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit kerja yang dianalisis.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Verifikasi dilakukan melalui pengiriman hasil olahan data dan/atau diskusi.
(3) Pengiriman hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perumusan nomenklatur Jabatan dan Uraian Jabatan kepada pimpinan unit kerja Eselon II yang dianalisis untuk klarifikasi, koreksi, dan memperoleh masukan penyempurnaan.
(4) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Analisis Jabatan, narasumber, pimpinan unit kerja yang dianalisis, dan pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya.
(5) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan guna mendapatkan usul, saran, masukan, dan tanggapan untuk penyempurnaan Analisis Jabatan.

Penyempurnaan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan perbaikan hasil olahan data berdasarkan hasil verifikasi dari unit kerja yang dianalisis.

Penetapan hasil Analisis Jabatan dilakukan dengan cara:
a. presentasi hasil; dan
b. pengesahan hasil.

(1) Presentasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) kepada para pimpinan unit kerja eselon I dan II serta Kepala Badan.
(2) Hasil pokok yang dipresentasikan terdiri atas:
a. Peta Jabatan;
b. Uraian Jabatan;
c. rekomendasi atas temuan lapangan; dan
d. Hasil Penyusunan Analisis Jabatan.

Pengesahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Analisis Jabatan dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan yang bersifat teknis maupun strategis.

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.