Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
12. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
18. Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
21. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
24. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

25. Pengawasan Kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pelaksanaan kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
26. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
27. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
28. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
29. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
30. Petugas Kampanye Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.

Pengawasan kampanye Pemilu bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu secara berintegritas melalui:
a. adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan media massa cetak dan elektronik terhadap semua Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye;
b. kepatuhan peserta Pemilu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Kampanye Pemilu; dan
c. keterbukaan dan kepatuhan penyelenggara Pemilu pada peraturan perundang-undangan kampanye.

Pengawasan tahapan kampanye dilaksanakan oleh:
a. Bawaslu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan luar negeri;
b. Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan untuk wilayah Kecamatan atau nama lain;
e. PPL untuk wilayah desa atau nama lain/kelurahan; dan
f. Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk wilayah luar Negeri.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu adalah:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Pendaftaran pelaksana kampanye dan/ atau petugas Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Penyusunan jadual Kampanye rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
d. Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang meliputi:
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2) Larangan kampanye;
3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain.
e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah:
a. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Pendaftaran pelaksana kampanye dan/ atau petugas Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Penyusunan jadual kampanye rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
d. Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang meliputi:
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2) Larangan kampanye;
3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU provinsi dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
a. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Pendaftaran pelaksana kampanye dan/ atau petugas Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Penyusunan jadual kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
d. Pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/Kota,yang meliputi;
1) Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3) Larangan Kampanye;
4) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain;
e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan adalah pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat kecamatan, meliputi;
a. Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Larangan Kampanye;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain; dan
e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan adalah pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat desa/kelurahan, meliputi:
a. Materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Larangan Kampanye;
d. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk kegiatan lain; dan
e. Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPS dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Ruang lingkup Pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR di luar negeri, meliputi:
a. materi dan metode kampanye Pemilu Anggota DPR;
b. pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR;
c. Kampanye Pemilu Anggota DPR dalam bentuk kegiatan lain; dan
d. Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPLN, KPPSLN dan pemangku kepentingan lainnya atas rekomendasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Potensi rawan dalam penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. KPU tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya;
b. Penetapan lokasi alat peraga tidak memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye;
c. penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, tidak mengindahkan nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Pengawas Pemilu.

Potensi rawan dalam pendaftaran Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Anggota DPD meliputi:
a. Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu tidak didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu oleh peserta pemilu melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
c. KPU sesuai tingkatannya tidak menyerahkan

daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. KPU sesuai tingkatannya tidak menyerahkan

daftar perubahan dan atau pergantian Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Peserta Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
e. Keikutsertaan pihak yang dilarang sebagai Pelaksana Kampanye pada daftar pelaksana kampanye Peserta Pemilu, yaitu sebagai berikut :
1) Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank INDONESIA;
www.djpp.kemenkumham.go.id

4) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5) pegawai negeri sipil;
6) anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
7) kepala desa; dan 8) perangkat desa.
f. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan dari Pengawas Pemilu.

Potensi rawan dalam penyusunan jadual kampanye rapat umum meliputi:
a. penyusunan jadual kampanye rapat umum tidak melibatkan Peserta Pemilu;
b. jadual kampanye rapat umum tidak memperhatikan pertimbangan dan usulan Peserta Pemilu;
c. hasil penyusunan jadual rapat umum tidak mencerminkan keadilan terkait pembagian wilayah dan waktu kampanye rapat umum bagi seluruh Peserta Pemilu;
d. Jadual kampanye Pemilu calon anggota DPR dan DPRD untuk setiap daerah pemilihan tidak disusun berdasarkan nomor urut parpol Peserta Pemilu, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya;
e. jadual kampanye untuk calon anggota DPD perseorangan tidak disusun berdasarkan abjad;
f. susunan jadual kampanye yang disepakati diterima oleh Peserta Pemilu melewati dari 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye;
g. Pengawas Pemilu tidak mendapatkan salinan susunan jadual kampanye yang telah disepakati;
h. KPU sesuai tingkatanya, tidak mengadakan perbaikan jadual kampanye setelah ada pemberitahuan dari peserta Pemilu yang tidak menggunakan kesempatan kampanye;
i. KPU sesuai tingkatannya tidak menyampaikan salinan jadual Kampanye hasil perbaikan kepada pemerintah daerah, kepolisian dan Pengawas Pemilu; dan
j. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Pengawas Pemilu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas pertemuan Tatap Muka dan Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum meliputi:
a. Peserta Pemilu melakukan Kampanye di luar jadual yang ditentukan;
b. Peserta Pemilu tidak medaftarkan pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye;
c. Peserta Pemilu tidak memberikan tembusan daftar pelaksana Kampanye kepada Pengawas Pemilu;
d. pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka tidak terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu kepada KPU;
e. Peserta Pemilu tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian;
f. pelaksana dan/atau petugas kampanye Pemilu tidak mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi dan larangan kampanye yaitu sebagai berikut :
1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5) mengganggu ketertiban umum;
6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
www.djpp.kemenkumham.go.id

7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 10) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
g. pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang-orang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye oleh peraturan perundang- undangan;
h. pejabat negara yang menjadi pelaksana kampanye atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye tidak memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara;
i. pejabat negara Pelaksana Kampanye menggunakan kewenangan dan atau kekuasaannya dalam memobilisasi PNS untuk ikut sebagai peserta kampanye;
j. memobilisasi Warga Negara INDONESIA yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
k. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Pengawas Pemilu.

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye melalui pemasangan alat peraga meliputi:
a. tidak ada keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga.
b. alat peraga ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung atau sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
c. terdapat foto calon Anggota DPR dan DPRD pada baliho atau papan reklame yang dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
d. Partai Politik Peserta Pemilu memasang baliho atau papan reklame (billboard) lebih dari 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya ;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Calon Anggota DPD memasang baliho atau papan reklame (billboard) lebih dari 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;
f. Calon anggota DPR/DPRD memasang umbul-umbul/bendera;
g. Partai Politik Peserta Pemilu memasang umbul-umbul/bendera diluar zona atau wilayah yang ditetapkan;
h. Calon anggota DPD memasang umbul-umbul/bendera diluar zona atau wilayah yang ditetapkan;
i. Partai Politik peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD memasang spanduk dengan ukuran melebihi ketentuan maksimal 1,5 x 7 meter;
j. Partai Politik peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD memasang spanduk di luar zona atau wilayah yang ditetapkan;
k. Peserta Pemilu tidak mempunyai ijin dari pemilik tempat pada pemasangan alat peraga di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;
l. Alat Peraga masih terpasang di masa tenang; dan
m. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi dan masukan dari Pengawas Pemilu.

Potensi rawan dalam pelaksanaan Kampanye Melalui Rapat Umum Dan Iklan Media Massa Cetak Dan Elektronik meliputi:
a. pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye menggunakan materi dan metode kampanye yang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
b. pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye melalui rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik tidak terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye yang didaftarkan Peserta Pemilu;
c. pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye melalui rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah orang-seorang yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye oleh perturan perundang- undangan;
d. pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye rapat umum, iklan media massa dan elektronik adalah pejabat negara yang tidak www.djpp.kemenkumham.go.id

memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye;
e. pejabat negara pelaksana kampanye dan/atau petugas kampanye, menggunakan fasilitas Negara dalam kampanye rapat umum, iklan media massa, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
f. pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara .
g. pelaksanaan kampanye rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik dilakukan pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan;
h. pelaksanaan kampanye melalui rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan di luar waktu 21 (dua puluh satu) hari yang telah ditentukan;
i. pelaksanaan rapat umum dimulai sebelum jam 09.00 dan berakhir melebihi pukul 17.00 waktu setempat;
j. jumlah peserta kampanye melebihi daya tampung tempat pelaksanaan kampanye;
k. terdapat pelaksana, petugas dan atau peserta kampanye yang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
l. pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) spot dan berdurasi lebih dari 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu;
m. pelaksana Kampanye melakukan pemasangan iklan kampanye di radio secara kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) spot dan berdurasi lebih dari 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu;
n. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan tidak memberikan alokasi yang sama dan tidak memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu dalam menyampaikan materi kampanye;
o. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan harga yang tinggi untuk kampanye media massa dan elektronik www.djpp.kemenkumham.go.id

kepada Peserta Pemilu yang akan menggunakan jasa media yang bersangkutan;
p. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan melakukan diskriminasi kepada Peserta Pemilu atas iklan kampanye layanan masyarakat;
q. lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan melakukan pemberitaan aktivitas Peserta Pemilu yang menjadi larangan kampanye;
r. KPU sesuai tingkatannya tidak memberikan sanksi atas pelanggaran kampanye rapat umum yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu; dan
s. KPU sesuai tingkatannya tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu atas dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu.

Pengawasan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD difokuskan pada kepatuhan penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
a. kebenaran dan ketepatan prosedur;
b. keterbukaan prosedur;
c. ketepatan waktu proses; dan
d. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

(1) Pengawasan proses tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara:
a. koordinasi;
b. kerjasama;
c. sosialisasi;
d. publikasi;
e. himbauan;
f. pengawasan melekat;
g. rekomendasi; dan
h. pelibatan masyarakat.

Koordinasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan dengan cara:
a. surat menyurat; dan
b. rapat koordinasi;

Sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada pemangku kepentingan melalui:
a. siaran pers;
b. iklan layanan masyarakat;
c. penerbitan media informasi;
d. media elektronik;
e. penerbitan buku saku; dan/atau
f. metode lainnya yang tidak dilarang UNDANG-UNDANG.

Himbauan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara lisan dan tulisan kepada pemangku kepentingan.

Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, www.djpp.kemenkumham.go.id

DPD, dan DPRD dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui aktivitas pengawasan langsung terhadap subjek dan objek kampanye.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara:
a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pemilu;
b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pengawasan Pemilu;
c. melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat;
d. membuat kelompok kerja pengawasan;
e. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; dan
f. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
(2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya.
d. melakukan koordinasi ulang dengan Pelaksana Kampanye menjelang dan pada hari Kampanye untuk menegaskan larangan Kampanye dan sanksinya;
e. meminta dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye untuk mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Petugas Kampanye, peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; dan
g. melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap persiapan kampanye Peserta Pemilu, dengan cara;
a. melakukan koordinasi dengan KPU, Pemerintah dimasing-masing tingkatan terkait prosedur dan tata cara pemasangan alat peraga beserta penetapan lokasinya;
b. Pengawas Pemilu disetiap tingkatan memastikan tidak ada penetapan lokasi dan prosedur pemasangan alat peraga yang diskriminatif terhadap Peserta Pemilu; dan
c. mendapatkan lokasi pemasangan alat peraga dan Surat keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat dan pemeriksaan dokumen terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu, meliputi;
a. kesesuaian dan keabsahan dokumen daftar pelaksana dan Petugas Kampanye yang didaftarkan Peserta Pemilu; dan
b. kesesuaian dan keabsahan dokumen perubahan daftar pelaksana dan Petugas Kampanye yang telah mengalami perubahan.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap penyusunan jadual kampanye rapat umum Peserta Pemilu, untuk memastikan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. penyusunan jadual Kampanye rapat umum melibatkan Peserta Pemilu dan pemerintah
b. penetapan jadual Kampanye rapat umum telah memperhatikan usulan Peserta Pemilu dan pertimbangan pemerintah,
c. KPU sesuai tingkatannya memberikan salinan jadual Kampanye rapat umum kepada kepolisian dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
d. KPU sesuai tingkatanya menyusun jadual Kampanye pemilu calon anggota DPR dan DPRD berdasarkan nomor urut partai politik Peserta Pemilu 1 (satu) dimulai dari nomor urut;
e. KPU sesuai tingkatanya menyusun jadual kampanye pemilu calon anggota DPD berdasarkan abjad;
f. KPU sesuai tingkatanya menyerahkan susunan jadual kampanye anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Peserta Pemilu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye;
g. KPU sesuai tingkatanya memberikan tembusan susunan jadual kampanye yang telah disepakati tersebut kepada pemerintah daerah, Pengawas Pemilu, dan kepolisian sesuai tingkatannya;
h. KPU sesuai tingkatanya mengadakan perbaikan jadual kampanye setelah ada pemberitahuan dari Peserta Pemilu yang tidak menggunakan kesempatan kampanye;
i. KPU sesuai tingkatannya menyampaikan salinan jadual kampanye hasil perbaikan kepada pengurus partai politik calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai tingkatannya; dan
j. KPU sesuai tingkatanya memberikan tembusan susunan jadual kampanye hasil perbaikan tersebut kepada pemerintah daerah, Pengawas Pemilu, dan kepolisian sesuai tingkatannya.

Pengawas Pemilu di setiap tingkatan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye, dan pemasangan alat peraga Peserta Pemilu, dengan memastikan:
a. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk menggunakan materi dan metode kampanye yang tidak dilarang dalam pelaksanaan kampanye;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu;
c. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah orang yang tidak dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye;
d. kebenaran dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah pejabat negara yang telah memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye;
e. kepatuhan pelaksana kampanye dan/atau petugas kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka untuk tidak memobilisasi warga negara INDONESIA yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih;
f. kepatuhan pejabat negara Pelaksana Kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, kewenangan dan atau kekuasaannya dalam kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;
g. kepatuhan pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye untuk tidak menggunakan kewenangan dan/atau kekuasaannya dalam memobilisasi PNS untuk ikut sebagai peserta kampanye;
h. kepatuhan pelaksanaan kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan;
i. kesesuaian Alat Peraga Kampanye dipasang ditempat yang telah ditentukan; dan
j. tindak lanjut KPU sesuai tingkatannya menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu disetiap tingkatan melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kampanye rapat umum dengan memastikan:
a. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye tidak menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye rapat umum terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu;
c. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye rapat umum tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye;
d. kebenaran dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye rapat umum adalah pejabat negara yang telah memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi pelaksana dan atau ikut sebagai peserta dalam kegiatan kampanye;
e. kepatuhan pejabat negara Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye rapat umum;
f. kepatuhan peserta pemilu untuk tidak melaksanakan kampanye Rapat umum di luar waktu 21 (dua puluh satu) hari yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
g. kepatuhan pelaksanaan kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan/atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan.
(2) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik dengan memastikan:
a. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk tidak menggunakan materi dan metode kampanye yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye;
b. kesesuaian dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye melalui media massa cetak dan elektronik terdaftar dalam daftar Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu yang didaftarkan Peserta Pemilu;
c. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik;
d. kebenaran dan keabsahan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik adalah pejabat negara yang telah memiliki ijin cuti diluar tanggungan negara untuk menjadi Pelaksana Kampanye;
e. kepatuhan pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. kepatuhan peserta pemilu untuk tidak melaksanakan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik di luar waktu 21 (dua puluh satu) hari yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g. kepatuhan pelaksanaan kampanye tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan atau dilaksanakan diluar jadual yang telah ditentukan;
h. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk melakukan pemasangan iklan kampanye paling banyak 10 (sepuluh) spot dan berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik perhari di stasiun televisi;
i. kepatuhan Pelaksana Kampanye dan/atau petugas kampanye untuk melakukan pemasangan iklan kampanye paling banyak 10 (sepuluh) spot dan berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik perhari di stasiun televisi;
j. kepatuhan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu dalam menyampaikan materi iklan kampanye;
k. kepatuhan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan untuk berlaku adil dan sama kepada Peserta Pemilu atas iklan kampanye layanan masyarakat; dan
l. kepatuhan KPU sesuai tingkatannya dalam menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu.

Pengawas pemilu diseluruh tingkatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya dengan memastikan:
a. Kepatuhan pelaksana kampanye dan/atau petugas kampanye untuk tidak menyampaikan materi kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
b. Kampanye dalam bentuk kegiatan lain tidak berubah menjadi kampanye dalam bentuk rapat umum.

(1) Hasil pengawasan dapat berupa informasi awal potensi pelanggaran dan atau temuan pelanggaran.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung dan atau laporan yang tidak memenuhi syarat administrasi dikategorikan sebagai informasi awal untuk Pengawas Pemilu.
(3) Hasil pengawasan berupa informasi awal dan atau temuan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pengawasan Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, maka Pengawas Pemilu:
a. membuat uraian tentang temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A-2 dan dilengkapi dengan bukti awal;
b. meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A- 3;
c. melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
(2) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
a. keterangan saksi;
b. surat atau dokumen;
c. foto dan/atau video;
d. dokumen elektronik; dan/atau
e. Alat Peraga Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan menyusun laporan hasil Pengawasan Kampanye.
(2) Laporan hasil Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik dan berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan;
b. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi;
d. Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu; dan
e. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan proses dan hasil pengawasan kepada Bawaslu.
(3) Pengawas Pemilu menyusun laporan kegiatan pengawasan dengan menggunakan formulir model A-1.
(4) pengawas pemilu melakukan pengawasan dengan menggunakan formulir-formulir pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan berdasarkan penggunaan formulir tersebut.
(5) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran, maka Pengawas Pemilu:
a. membuat uraian tentang temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model A-2 dan dilengkapi dengan bukti awal;
b. meneruskan temuan dugaan pelanggaran kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A- 3; dan
c. melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
(6) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
a. keterangan saksi;
b. surat atau dokumen;
c. foto dan/atau video;
d. dokumen elektronik; dan/atau
e. alat peraga kampanye.

(1) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Umum calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tata cara penanganan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pengawasan dana kampanye akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bawaslu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini juga berlaku untuk pengawasan tahapan kampanye di Provinsi Aceh.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bawaslu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 201429 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

MUHAMMAD 2013

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 201429 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id