Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

(1) Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) daerah provinsi atau lebih.
(2) Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan

sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Provinsi dari Tim Seleksi.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan kegiatan seleksi dimulai.
(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat.
(3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran.
(2) Penyampaian berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau melalui pos.
(3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. surat Pendaftaran/lamaran;
b. fotokopi kartu tanda penduduk;
c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, dan disertai surat keterangan bebas narkoba; dan

e. surat pernyataan yang terdiri atas:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
4. tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
5. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
6. bersedia bekerja penuh waktu;
7. kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
8. tidak berada dalam satu ikatan

perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(4) Bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bagi Anggota dan calon pengganti antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyampaikan berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi.
(2) Berkas persyaratan sebagaimana ayat (1) meliputi:
a. surat pendaftaran/lamaran;
b. fotokopi kartu tanda penduduk;
c. surat keterangan bebas narkoba; dan
d. surat pernyataan yang terdiri atas:
1. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
3. tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun

pada saat mendaftar sebagai calon;
4. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; dan
5. kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), peserta yang mendaftar kurang dari 8 (delapan) kali dari jumlah yang dibutuhkan, masa pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara.
(2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggaraan Pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak.
(3) Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan

UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(4) Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah dan di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga Pasal 45 dan Pasal 45A berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu.
(2) Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno.
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu untuk ditetapkan.
(4) Dalam hal terdapat kekeliruan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melakukan rapat pleno.

(1) Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, dan

PPL urutan berikutnya.
(2) Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhirnya masa tugas.
9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyebutan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kelurahan/Desa menurut UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaknai sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPL berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis bagi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh.

#### Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA