Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
20. Verifikasi Kelengkapan Administasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi/penelitian terhadap kelengkapan dokumen administrasi pengajuan calon, ketentuan paling sedikit keterwakilan perempuan, dan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD, dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
22. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan bakal calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
23. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota www.djpp.kemenkumham.go.id

berpedoman kepada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektivitas.

Pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh:
a. Bawaslu untuk seluruh wilayah INDONESIA;
b. Bawaslu Provinsi untuk seluruh wilayah provinsi di wilayah kerjanya;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
d. Panwaslu Kecamatan untuk seluruh wilayah kecamatan atau nama lain di wilayah kerjanya; dan
e. Pengawas Pemilu Lapangan untuk seluruh wilayah desa atau nama lain/kelurahan di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan pengawasan, pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menerima laporan dan/atau masukan dari masyarakat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
a. pengumuman pendaftaran bakal calon;
b. pengajuan dan pendaftaran bakal calon;
c. verifikasi pemenuhan kelengkapan syarat pengajuan bakal calon;
d. penelitian kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan calon;
e. penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara; dan
f. penyusunan dan pengumuman daftar calon tetap.

(1) Pengawasan pencalonan difokuskan pada:
a. proses pengajuan dan pendaftaran bakal calon;
b. proses verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon;
c. kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan calon;
d. proses penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara; dan
e. proses Penyusunan dan Pengumuman daftar calon tetap.
(2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran dan ketepatan proses pengajuan dan pendaftaran bakal calon, verifikasi pemenuhan syarat pengajuan serta penyusunan dan pengumuman daftar calon sementara dan daftar calon tetap;
b. kebenaran dan keabsahan syarat bakal calon;
c. ketepatan waktu pengumuman daftar calon sementara, masa perbaikan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
d. transparansi proses penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap; dan
e. kemudahan masyarakat dan peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara dan daftar calon tetap.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawasan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam bentuk:
a. pengawasan langsung proses pencalonan;
b. sosialisasi;
c. penyampaian peringatan dini;
d. penyampaian himbauan;
e. pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
f. penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan;
g. penyampaian rekomendasi; dan
h. tindak lanjut dugaan pelanggaran.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara INDONESIA yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri;
b. surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa INDONESIA dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1954, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
c. fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan www.djpp.kemenkumham.go.id

lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
e. surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri:
1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut; dan
2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
g. surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota bahwa telah terdaftar sebagai pemilih;
h. surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
i. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi:
1. kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
2. anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik partai politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal;
3. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan; dan
4. kepala desa dan perangkat desa.
j. dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD www.djpp.kemenkumham.go.id

Kabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
k. dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
l. surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
m. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku;
o. surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan;
p. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan; dan
q. pas foto bakal calon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal terdapat masukan masyarakat, informasi, atau indikasi adanya ketidak lengkapan, ketidak benaran dan ketidak absahan persyaratan bakal calon, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan

dokumen persyaratan administrasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap daftar nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik.
(2) Dalam mengawasi daftar nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan :
a. daftar nama-nama calon ditetapkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat, yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat partai politik atau sebutan lain untuk bakal calon Anggota DPR, pengurus partai politik tingkat provinsi, yaitu Ketua Dewan pimpinan daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lain, dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, yaitu Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
b. memuat paling banyak 100% (seratus persen) atau sama dengan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
c. memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan;
d. disusun berdasarkan nomor urut, dengan ketentuan dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon, nama bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada nomor urut 1, atau 2, atau 3 dan seterusnya dan tidak pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya; dan
e. disertai dengan pas foto diri terbaru berwarna ukuran 2x3 cm pada tempat yang disediakan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi secara langsung pelaksanaan pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Dalam mengawasi pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota taat tata cara.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Taat tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. menerima berkas pendaftaran bakal calon dari partai politik yang bersangkutan;
b. menerima salinan keputusan partai politik tentang penetapan nama pengurus partai politik dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
c. mencatat dalam buku registrasi:
1. nama pengurus partai politik;
2. nama partai politik yang mengajukan bakal calon, terdiri dari surat pencalonan dan lampirannya (Model BA) serta berkas dokumen pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon
3. hari, tanggal dan waktu penerimaan;
4. nama dan jabatan penghubung dalam kepengurusan partai politik; dan
5. alamat, nomor telepon dan nomor fax, alamat email kantor sekretariat partai politik.
d. jumlah jenis dan jumlah berkas persyaratan kelengkapan administrasi partai politik yang mengajukan bakal calon serta kelengkapan persyaratan masing-masing bakal calon memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memeriksa buku registrasi pendaftaran.
(5) Berdasarkan pemeriksaan terhadap buku registrasi pendaftaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menentukan sasaran pemeriksaan untuk memastikan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon secara sampling.
(6) Selain penentuan secara sampling, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi awal yang disampaikan masyarakat.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepatuhan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan verifikasi;
b. ketepatan tata cara verfikasi; dan
c. kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal:
a. penelitian hari dan tanggal pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. penelitian surat pencalonan (Model B) dan Lampirannya (Model BA) untuk memastikan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris partai politik serta dibubuhi cap;
c. penelitian kebenaran jumlah bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan dalam daftar nama bakal calon, sebanyak- banyaknya 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan setiap daerah pemilihan;
d. penelitian kebenaran jumlah bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan untuk setiap daerah pemilihan berkenaan dengan prosentase keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah bakal calon yang diajukan dalam daftar nama bakal calon;
dan
e. penelitian kebenaran tentang komposisi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, berkenaan dengan ketentuan bahwa setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1, atau 2, atau 3 dan seterusnya.

(1) Dalam pengawasan ketepatan tata cara pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon.
(2) Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (sampling).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Selain penelitian secara sampling, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon yang terindikasi tidak lengkap dan/atau tidak sah berdasarkan informasi awal dari masyarakat.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan ketepatan waktu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan syarat pengajuan bakal calon yaitu mulai 1 (satu) hari setelah partai politik menyampaikan berkas pengajuan bakal calon.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon selama 2 (dua) hari terhitung setelah menerima berkas pengajuan bakal calon dari partai politik.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan Partai Politik:
a. mengembalikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
b. mengembalikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon hasil perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kembali dokumen persyaratan pengajuan bakal calon hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil verifikasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon hasil perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen dari partai politik.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hasil penelitian kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tindak lanjut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam hal terdapat:
a. partai politik yang mengajukan bakal calon melebihi batas waktu pengajuan;
b. surat pencalonan yang ditanda tangani bukan oleh Ketua Umum/Ketua atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lain;
c. jumlah bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melebihi ketentuan 100% (seratus persen) untuk setiap daerah pemilihan; dan
d. jumlah keterwakilan perempuan kurang dari 30% (tiga puluh persen).
(3) Terhadap ketentuan ayat (2) huruf a, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan partai politik yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berkenaan dengan jangka waktu pengajuan bakal calon.
(4) Terhadap surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyatakan partai politik yang bersangkutan memenuhi syarat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah.
(6) Terhadap surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dimuat dalam berita acara.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan berita acara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi/penelitian terhadap keterpenuhan syarat masing-masing bakal calon yang meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing bakal calon.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat memberi peringatan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian secara obyektif.
(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui surat secara resmi dan/atau melalui media massa.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi dengan instansi lain.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi:
a. memberitahukan secara tertulis kepada partai politik yang mengajukan bakal calon untuk melengkapi atau melakukan perbaikan; dan
b. meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengingatkan kepada Partai Politik:
a. menyampaikan hasil perbaikan pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
b. batas akhir melakukan perbaikan pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencocokan antara identitas yang tercantum dalam fotokopi kartu tanda anggota partai politik dengan identitas calon yang tercantum dalam pengajuan bakal calon dan daftar nama bakal calon.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sampling secara acak terhadap identitas fotokopi kartu tanda anggota dengan identitas calon yang tercantum dalam pengajuan bakal calon dan daftar nama bakal calon.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara identitas kartu tanda anggota dengan identitas yang tercantum dalam pengajuan bakal calon.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan tindak lanjut temuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan mengecek pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada:
a. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
b. pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar calon sementara dengan:
a. memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Calon Sementara berdasarkan konsep Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diparaf oleh pengurus partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi; dan
b. memeriksa secara langsung paraf pengurus partai politik.
(2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. disusun berdasarkan nomor urut; dan
b. ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan pengumuman daftar calon sementara untuk memastikan:
a. pengumuman dilakukan pada media massa cetak harian dan elektronik baik nasional maupun daerah serta sarana pengumuman lainnya; dan
b. pengumuman dilakukan selama 5 (lima) hari setelah ditetapkannya daftar calon sementara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pengumuman daftar calon sementara termasuk pengumuman prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menghimbau masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terkait daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(6) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan tindak lanjut dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terkait daftar calon sementara.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan penyusunan dan/atau penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari www.djpp.kemenkumham.go.id

daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diumumkan dan mendapat tanggapan dari masyarakat serta telah memenuhi ketentuan.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi secara langsung pelaksanaan pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disetujui oleh pimpinan partai politik dan/atau pengurus partai politik, sesuai dengan tingkatannya.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memeriksa lembaran daftar calon tetap dan/atau berita acara pleno secara langsung.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan pengumuman daftar calon tetap untuk memastikan:
a. daftar calon tetap yang diumumkan disetujui oleh pimpinan partai politik dan/atau pengurus partai politik, sesuai dengan tingkatannya;
b. daftar calon tetap yang diumumkan adalah yang ditetapkan dalam pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
c. pengumuman dilakukan pada media massa cetak harian dan elektronik baik nasional maupun daerah serta sarana pengumuman lainnya; dan
d. prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan upaya-upaya tindak lanjut dalam hal ditemukan/menerima laporan terkait penggunaan dokumen yang diduga palsu.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perselisihan yang terjadi akibat adanya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, diselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:
a. penyusunan dan penetapan daftar calon sementara; dan
b. penyusunan dan penetapan daftar calon tetap.

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
a. pendaftaran bakal calon Anggota DPD;
b. penelitian dan verifikasi dokumen berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPD;
c. penelitian dan verifikasi dukungan pemilih calon perseorangan; dan
d. rekapitulasi dukungan pemilih.

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan pengumuman pendaftaran calon Anggota DPD.
(2) Pengawasan pengumuman difokuskan pada :
a. masa/waktu pelaksanaan pengumuman; dan
b. lokasi/tempat pengumuman.
(3) Untuk memastikan pelaksanaan pengumuman, Bawaslu Provinsi melakukan:
a. koordinasi dengan KPU Provinsi terkait media cetak/media elektronik yang ditunjuk sebagai sarana pengumuman; dan
b. pengecekan terhadap media cetak/media elektronik yang ditunjuk sebagai sarana pengumuman.

(1) Bawaslu Provinsi mengawasi secara langsung pelaksanaan pendaftaran bakal calon anggota DPD.
(2) Pengawasan pendaftaran dilakukan untuk memastikan KPU Provinsi taat tata cara.
(3) Taat tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. menerima berkas pendaftaran bakal calon Anggota DPD;
b. mencatat dalam buku registrasi:
1. nama bakal calon Anggota DPD;
2. hari, tanggal dan waktu penerimaan; dan
3. alamat dan nomor telepon.
c. mencatat jenis dan jumlah berkas kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPD; dan
d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran.
(4) Dalam hal ditemukan bukti bakal calon Anggota DPD menggunakan data dukungan palsu atau data yang sengaja digandakan, Bawaslu www.djpp.kemenkumham.go.id

Provinsi memastikan KPU Provinsi melakukan pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali jumlah temuan.

(1) Bawaslu Provinsi dalam memastikan ketaatan KPU Provinsi dapat memeriksa buku registrasi pendaftaran.
(2) Berdasarkan pemeriksaan terhadap buku registrasi pendaftaran, Bawaslu Provinsi menentukan sasaran pemeriksaan untuk memastikan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon Anggota DPD secara sampling.
(3) Selain penentuan secara sampling, Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi awal yang disampaikan masyarakat.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan:
a. berkas pendaftaran; dan
b. surat pernyataan dan surat keterangan.
(3) Pengawasan terhadap kebenaran berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memastikan jumlah dukungan pemilih dan sebarannya, serta daftar nama pendukung pemilih dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
(4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian/ketidakbenaran, Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon Anggota DPD untuk dilakukan perbaikan.
(5) Bawaslu Provinsi menghimbau calon Anggota DPD untuk melakukan perbaikan berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan oleh KPU Provinsi terhadap hasil penelitian administrasi.

(1) Bawaslu Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap berkas :
a. syarat pengajuan bakal calon Anggota DPD; dan
b. perbaikan yang disampaikan terhadap hasil penelitian administrasi calon Anggota DPD.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan, Bawaslu Provinsi melakukan penelusuran.
(3) Selain dengan melakukan penelusuran, Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait keabsahan dan kebenaran berkas pengajuan bakal calon Anggota DPD.

(1) Terhadap perbaikan yang disampaikan oleh bakal calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penelitian ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
(2) Bawaslu Provinsi meminta

berita acara hasil verifikasi/penelitian ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan pelaksanaan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pengunduran diri TNI/Polri/PNS/Pejabat BUMN/BUMND; dan
b. dukungan pemilih.

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan verifikasi pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan dengan melakukan konfirmasi terhadap instansi terkait disertai dengan bukti tertulis.
(2) Panwaslu Kabupaten/ Kota mendapatkan salinan berita acara hasil pelaksanaan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan terhadap dukungan pemilih yang ditentukan oleh KPU Provinsi secara sampling.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan

berita acara pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap dukungan pemilih.

(1) Berdasarkan hasil temuan terhadap dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi terkait dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar.
(3) Bawaslu Provinsi memastikan pelaksanaan tindak lanjut terhadap dukungan pemilih yang terindikasi tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemberitahuan oleh KPU Provinsi kepada bakal calon Anggota DPD;
dan
b. penyampaian perbaikan dukungan yang dilakukan bakal calon Anggota DPD.
(4) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap Verifikasi Faktual dukungan pemilih.
(5) Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan berita acara Verifikasi Faktual perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemeriksaan berita acara pleno rekapitulasi dukungan pemilih dan penetapan calon Anggota DPD.
(2) Bawaslu menyampaikan rekomendasi terkait pelaksanaan penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual berdasarkan laporan dari Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
(3) Bawaslu menghadiri pleno penyusunan daftar calon sementara Anggota DPD dan mendapatkan salinan berita acara.

(1) Bawaslu mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon sementara Anggota DPD yang disampaikan oleh KPU baik melalui media cetak maupun elektronik di berbagai tempat di daerah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bawaslu menghimbau masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap susunan daftar calon sementara Anggota DPD.
(3) Bawaslu memastikan tindak lanjut terhadap masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

(1) Bawaslu mengawasi pelaksanaan pengumuman daftar calon tetap Anggota DPD.
(2) Bawaslu memastikan susunan daftar calon tetap Anggota DPD sesuai dengan daftar calon sementara yang telah mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

(1) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
(2) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Pengawas Pemilu setingkat diatasnya.
(3) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya sesuai tingkatan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berulang di tempat lain.
(4) Tata cara penanganan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti adanya sengketa Pemilu pada tahapan penyusunan daftar calon tetap.
(2) Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawas Pemilu dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, meliputi:
a. perguruan tinggi;
b. pemantau Pemilu;
c. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi kemasyarakatan
e. organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan;
f. organisasi keagamaan; dan/atau
g. media massa; dan
h. lembaga lainnya.

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara periodik dan berjenjang.
(2) Laporan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. perkembangan penyelenggaraan dan permasalahan;
b. kegiatan pencegahan dan hasil evaluasi terhadap efektivitas pencegahan;
c. kegiatan pengawasan; dan
d. temuan dan tindak lanjut temuan.

Bentuk dan jenis formulir daftar pertanyaan untuk keperluan pengawasan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2013 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id