Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dalam peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.
2. Kepala adalah Kepala Badan Narkotika Nasional.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasionalyang selanjutnya disebut Ittama BNN adalahunsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BNN.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
9. Benda Gratifikasi adalah barang berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang diterima oleh dan/atau diberikan kepada pegawai.
10. Uang/Barang/Fasilitas Lainnya adalah uang/barang/ fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh pegawai/tamupemberi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuanpemangkukewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya.
11. Fasilitas Lainnya Berbentuk Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk benda, yang dinikmati baik bersama-sama dengan pemberi maupun dinikmati sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan yang melanggar norma kesusilaan.
12. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
13. Penerima adalah Pegawai beserta keluarga inti meliputi suami, istri dan anak-anak, yang bekerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang menerima Gratifikasi.

14. Pemberi adalah seseorang dan/atau institusi baik internal maupun eksternal Badan Narkotika Nasional yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan penerimaan dan pemberian Gratifikasi.
15. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami dan anak dari pegawai atau orang yang menjadi tanggungan pegawai.
16. Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
17. Kurs Tengah Bank INDONESIA adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli ( ) pada hari tertentu.

(1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan BNN.
(2) Peraturan Kepala Badan ini bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pemahamanPegawai tentang Gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan BNN;
d. membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan diLingkungan BNN.

Pegawai BNN terdiri atas:
a. pegawai negeri sipil;

b. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan;
c. anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang ditugaskan; dan
d. anggota Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan.

(1) Setiap Pegawai BNN wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya meliputi:
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari BNN;
e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k. untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan /perlakuan pemangku kewenangan;

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai.
(2) Setiap pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3) Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.
(4) Dalam hal UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepada atasan langsung.

Gratifikasi yang diterima oleh pegawai dikategorikan menjadi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan; dan
c. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aGratifikasi yang merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai dari pihak- pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima, terdiri dari:
a. Gratifikasi yang diterima terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
b. Gratifikasi yang diterima terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
c. Gratifikasi yang diterima terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit,monitoring, dan evaluasi;
d. Gratifikasi yang diterima terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;

e. Gratifikasi yang diterima dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. Gratifikasi yang diterima dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. Gratifikasi yang diterima sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG;
h. Gratifikasi yang diterima sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i. Gratifikasi yang diterima dari pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
j. Gratifikasi yang diterima dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
k. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
l. penerimaan uang/barang oleh Pegawaidalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima Gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
n. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai setara dengan Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan
o. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki karakteristik:
a. berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18;
b. dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah- tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
c. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:
a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai yang berlaku umum;
j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
l. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

(1) Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan sebagaimana terdapat dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
b. pemberian secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan; atau
c. berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18.
(2) Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan sebagaimana terdapat dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
b. plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; atau
d. penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima

oleh pegawaidari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

(1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank INDONESIA pada tanggal penerimaan.

(1) Penyampaian laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi oleh Pelapor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelapor menyampaikan laporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG pada unit kerja Pelapor yang bersangkutan bekerja, baik secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi oleh Pelapor;
b. pelaporan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui website resmi Badan Narkotika Nasionaldisertai bukti foto wujud Gratifikasi;
c. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengisian formulir laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi;
d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
a. identitas Pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap penerima/penolak Gratifikasi serta nama dan alamat lengkap pemberi Gratifikasi;
b. jabatan Pegawai penerima/penolak Gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi Gratifikasi;
c. tempat dan waktu penerimaan/penolakan Gratifikasi;
d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
e. nilai Gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima/ditolak;
f. hubungan antara penerima/penolak dengan pemberi Gratifikasi; dan
g. alasan pemberian Gratifikasi dan kronologi penerimaan/penolakan Gratifikasi.

(1) UPG wajib menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan Gratifikasi.
(2) UPG wajib menjaga kerahasiaan data Pelapor Gratifikasi kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(3) Setelah menerima laporan Gratifikasi, UPG melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan Gratifikasi.
(4) Apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan kepada Pelapor terkait kelengkapan data laporan.
(5) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara yang sederhana, efisien, dan efektif.
(6) Dalam hal hasil penelaahan laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinyatakan bahwa Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor termasuk dalam kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan, UPG pada unit kerja Pelapor menyampaikan

laporan penerimaan Gratifikasi tersebut kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan Gratifikasi diterima, dengan tembusan laporan kepada UPG.

(1) KPK MENETAPKAN status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
(2) UPG menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status kepemilikan Gratifikasi kepada Pelapor paling lama 14 (empat belas) hari kerja serta menyimpan bukti yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara.
(3) Penerimaan Gratifikasi yang berupa barang mudah busuk atau rusak terdiri atas bingkisan makanan dan/atau buah yang dikhawatirkan kedaluwarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, dapat langsung disalurkan oleh UPG pada unit kerja Pelapor ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya.
(4) Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh UPG pada unit kerja Pelapor kepada KPK disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan, dengan tembusan laporan kepada UPG di atasnya secara berjenjang.

(1) Kepala BNNP selaku ketua UPG tingkat wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di BNNP dan BNNK/Kota.
(2) Kepala BNNP melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG tingkat Pusat.

(1) Seluruh Pegawai wajib membuat surat pernyataan tentang penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Desember setiap tahun.
(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Kepala BNN melalui UPG.
(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama BNN.

(1) Dalam melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Tingkat Pusat terdiri atas:
Pengarah : Kepala BNN Penanggung jawab : Inspektur Utama BNN Ketua : Inspektur yang ditunjuk Sekretaris : Auditor yang ditunjuk Anggota : Auditor pada Inspektorat Utama BNN dan pajabat yang ditunjuk oleh Kepala BNN
b. Tingkat Wilayah terdiri atas:
Ketua : Kepala BNNP Sekretaris : Kabag Umum BNNP Anggota : Pejabat lain yang ditunjuk

oleh Kepala BNNP
(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.
(4) Susunan keanggotaan UPG dan sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

UPG mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari pegawai;
c. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
d. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala BNN;
f. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
i. berkoordinasi dengan UPG yang terdapat pada unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan BNN bersama KPK

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:
a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK 1 (satu) kali dalam sebulan;
b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Kepala BNN melalui Ittama BNN secara periodik;
d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
f. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di Lingkungan BNN; dan
g. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi.

(1) Terhadap Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) dan ayat (11), yang ditetapkan oleh KPK untuk dikelola BNN, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
a. untuk keperluan operasional BNN;
b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau
e. dimusnahkan.
(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan Gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPG dilengkapi dengan kewenangan formal dari Kepala BNN meliputi:
a. Surat Keputusan Pembentukan dan Susunan Organisasi Pelaksana Fungsi Pengendalian Gratifikasi; dan
b. Surat Keputusan terkait Tata Kerja Pelaksana Fungsi Pengendalian Gratifikasi.

(1) UPG berkewajiban menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian Gratifikasi secara lengkap dalam bentuk hard copy maupun soft copy, mulai dari pelaporan Gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan status Gratifikasi.
(2) UPG melaporkan kinerja pengendalian Gratifikasi kepada KPK.

(1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahtugasan/mutasi atau hambatan karir lainnya;
b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan BNN; dan/atau

d. kerahasiaan identitas.
(3) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNN melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

(1) Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi Pegawai.
(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PERKA/19/XII/2014/BNN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badanini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA