Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan adalah perangkat unsur dan prosedur yang saling berkaitan yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang Pencarian dan Pertolongan.
3. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik.
4. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu detik atau banyaknya gelombang/ getaran listrik yang dihasilkan tiap detik dengan satuan Hertz (Hz).

5. Propagasi adalah proses perambatan gelombang Radio dari pemancar ke penerima melalui saluran transmisi.
6. Modulasi adalah proses merubah gelombang Radio dari gelombang asal dengan gelombang pembawa menjadi bentuk gelombang hasil perubahan yang mampu membawa informasi.
7. Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba, tidak mudah terpengaruh oleh derau, dan jarak jangkau pengiriman data relatif dekat.
8. Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinyu, membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dengan amplitude dan frekuensi sebagai parameter terpenting.
9. Antena adalah alat untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal Radio (elektromagnetik) sehingga dapat dikirimkan ke penerima jarak jauh.
10. Dipole adalah jenis Antena Radio yang dapat dibuat sangat sederhana dengan menggunakan dua kawat konduktor yang berfungsi sebagai dua kutub.
11. Monopole adalah sebuah Antena Radio yang berbentuk batang lurus terbuat dari konduktor yang dipasang tegak lurus pada beberapa bahan konduktif.
12. Directional adalah jenis Antena yang memiliki pola radiasi sempit dimana mempunyai sudut pemancaran yang kecil dengan daya lebih terarah, mengirim, dan menerima sinyal hanya pada satu arah,
13. Omnidirectional adalah jenis Antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya sinyal yang relatif sama di segala arahnya.
14. Solid Dish adalah jenis Antena yang memiliki pola pancaran sinyal pada satu arah dengan kerapatan daya pancar dan penerimaan sinyal yang relatif lebih kuat serta berbentuk lempengan utuh.
15. Broadband adalah jenis kanal frekuensi Radio yang mempunyai rentang frekuensi lebar dengan satuan Mega

Hertz (MHz).
16. Daya Pancar adalah kemampuan sebuah peralatan dalam mentransmisikan kekuatan kirim gelombang Radio yang dikeluarkan per satuan luas dalam bentuk kuantitas dengan satuan Watt (W).
17. Pengisi Daya adalah suatu perangkat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronik lainnya.
18. Catu Daya adalah jenis sumber daya arus listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronik lainnya.
19. Repeater adalah perangkat elektronik yang menerima gelombang Radio dan mentransmisikan kembali gelombang Radio tersebut dengan daya yang lebih tinggi, sehingga gelombang Radio tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas.
20. Radio Beacon adalah suatu peralatan yang memancarkan sinyal mara bahaya dengan frekuensi
406.0 – 406.1 Mhz yang digunakan dalam pelayaran, penerbangan atau perorangan.
21. Emergency Position Indicating Radio Beacon yang selanjutnya disingkat EPIRB adalah peralatan Radio Beacon yang memancarkan sinyal mara bahaya yang terpasang pada moda transportasi pelayaran.
22. Emergency Locator Beacon yang selanjutnya disingkat ELT adalah peralatan Radio Beacon yang memancarkan sinyal mara bahaya yang terpasang pada moda transportasi penerbangan.
23. Personal Locator Beacon yang selanjutnya disingkat PLB adalah peralatan Radio Beacon yang memancarkan sinyal mara bahaya yang digunakan untuk perorangan.
24. Radio Pencari Arah adalah Radio determinasi yang menggunakan penerimaan gelombang Radio untuk menentukan arah suatu stasiun atau objek.

25. Automatic Link Establishment yang selanjutnya disingkat ALE adalah salah satu sistem yang dikembangkan dengan tujuan menjamin keberhasilan komunikasi Radio HF dengan cara melakukan pemilihan kanal/frekuensi secara otomatis berdasarkan hasil analisis kualitas sinyal uji komunikasi sesuai dengan waktu sebenarnya.
26. Tuner Antena adalah sebuah alat untuk meningkatkan transfer daya di antara peralatan dengan menyesuaikan impedansi Radio ke kabel Antena.
27. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, ketinggian dan waktu.

(1) Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
a. peralatan;
b. perangkat;
c. jaringan;
d. peralatan pendukung; dan
e. personel.
(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alat komunikasi paling sedikit terdiri atas:
a. Radio;
b. telepon; dan
c. faksimile.
(3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. Antena;
b. repeater; dan
c. Catu Daya.
(4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
a. kabel;
b. propagasi; dan
c. satelit.

(5) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
a. Tuner Antena;
b. grounding system;
c. sistem interkoneksi;
d. rotator Antena;
e. Uninterruptible Power System (UPS);
f. generator; dan
g. panel surya.
(6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan petugas yang mengoperasikan peralatan dan perangkat komunikasi yang memiliki standar keahlian dan/atau kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keahlian dan/atau kompetensi serta jumlah personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan untuk menstandarkan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk optimalisasi pelayanan Pencarian dan Pertolongan.

Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dibagi berdasarkan:
a. fungsi;
b. propagasi; dan
c. lokasi.

(1) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
a. deteksi dini;
b. koordinasi;
c. komando dan pengendalian; dan
d. administrasi dan logistik.
(2) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan propagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
a. komunikasi terrestrial;
b. komunikasi satelit; dan
c. komunikasi protokol internet.
(2) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
a. kantor pusat;
b. kantor Pencarian dan Pertolongan;
c. pos Pencarian dan Pertolongan;
d. posko Pencarian dan Pertolongan;
e. sarana darat;
f. sarana laut; dan

g. sarana udara.
(2) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan dan perkembangan teknologi.

(1) Standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi sistem komunikasi.
(2) Pengawasan pelaksanaan standardisasi Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh deputi yang membidangi sistem komunikasi.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2017

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA