Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan Melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen Makanan, dan Bahan Berbahaya dan Makanan.
4. Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

10. Uji Kompetensi adalah proses uji aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan untuk menentukan kompetensi bagi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
11. Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing, sebagai berikut:
a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan; dan
b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. rekomendasi tertulis dari Pimpinan Unit Kerja;
b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan;
c. berijazah SLTA bidang farmasi dan makanan atau bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
e. memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit:
1. 2 (dua) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang farmasi dan makanan, dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Unit Kerja bahwa yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
2. 4 (empat) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang ilmu lain, dibuktikan dengan portofolio yang bersangkutan;
f. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa Penyesuaian/Inpassing;
g. tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
h. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan;
j. penilaian kinerja paling rendah bernilai baik untuk semua unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
k. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan didasarkan pada beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan.

(1) Tim Evaluasi Kinerja atau Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan c.q Sekretaris Utama berdasarkan kebutuhan pegawai.
(2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
b. fotokopi ijazah SLTA yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
c. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
d. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e. portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
f. surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
g. surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan diketahui Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini yang menyatakan:
1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing;
2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/inpassing;
3. tidak sedang menjabat/menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
4. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.
h. fotokopi penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
i. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menugaskan Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis untuk melakukan:

a. verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
b. verifikasi terhadap kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
c. Uji Kompetensi teknis.
(2) Tim Penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) PNS mengikuti Uji Kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang diduduki PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan.
(2) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. tes tertulis bagi Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang farmasi dan makanan; atau
b. penilaian dokumen Portofolio dan tes tertulis bagi Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang ilmu lain.
(3) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
(4) Calon Pengawas Farmasi dan Makanan yang tidak lulus Uji Kompetensi teknis, dapat mengikuti Uji Kompetensi teknis ulang sebanyak 1 (satu) kali.
(5) Jika Calon Pengawas Farmasi dan Makanan tidak lulus Uji Kompetensi teknis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Pengawas Farmasi dan Makanan diangkat pada jenjang jabatan di bawahnya.

Pelaksanaan Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(1) PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan MENETAPKAN Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing.
(2) PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di jenjang jabatan yang diusulkan sesuai pangkat dan golongannya, maka diangkat di jenjang jabatan setingkat lebih rendah.
(3) Penetapan Angka Kredit Kumulatif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan angka kredit tertinggi pada jenjang jabatan tersebut.
(4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Kepala Badan MENETAPKAN Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan:
a. hasil Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
b. penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA