Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

1. Badan Wakaf INDONESIA yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di INDONESIA.
2. Perwakilan Badan Wakaf INDONESIA yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di INDONESIA di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

1. BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi.
2. BWI dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag.

(1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
(3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;

5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M2 (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m2 sampai dengan 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi);
7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M2 (seribu meter per segi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M2 (seribu meter per segi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.
(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
(3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.

(4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
(5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.

(1) Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI provinsi terdiri atas :
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Bendahara;
e. 2 (dua) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
f. 2 (dua) orang Divisi Pengelolaan Dan Pemberdayan Wakaf;
g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan; dan
i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
(4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang untuk Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
c. 1 (satu) orang Sekretaris;
d. 1 (satu) orang Bendahara;
e. 1 (satu) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
f. 1 (satu) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;

h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan;
i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c ex officio adalah kepala bidang/pembimbing untuk Perwakilan BWI provinsi dan kepala seksi/pembimbing untuk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota yang membidangi perwakafan.
(6) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara INDONESIA;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah;
dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
(2) Pengangkatan keangotaan Perwakilan BWI provinsi diusulkan oleh Kepala Kanwil Kemenag kepada BWI dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut :
a. surat rekomendasi dari Pemda setempat;
b. surat rekomendasi dari MUI setempat;
c. berita acara pembentukan Pewakilan BWI;
d. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
e. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;

f. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
g. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
i. data tanah wakaf produktif / non produktif.
(3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kankemenag dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut:
a. surat rekomendasi dari perwakilan BWI provinsi;
b. surat rekomendasi Dari Pemda setempat;
c. surat rekomendasi Dari MUI setempat;
d. berita acara pembentukan Pewakilan BWI;
e. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
g. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
h. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
i. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
j. data tanah wakaf produktif / non produktif.
(4) Pelantikan anggota Perwakilan BWI provinsi dilakukan oleh BWI.
(5) Pelantikan Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. meninggal dunia;
d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja Perwakilan;
e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pemberhentian dan penggantian anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perwakilan BWI yang bersangkutan kepada BWI.

(1) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BWI Provinsi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

(1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada BWI.
(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada perwakilan BWI provinsi dengan tembusan kepada BWI.
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
(4) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan khusus kepada BWI jika dipandang perlu.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
a. Pelaksanaan tugas perwakilan BWI;

b. perkembangan perwakafan;
c. data perwakafan meliputi antara lain:
1. jumlah dan luas tanah wakaf;
2. status tanah wakaf;
3. Wakaf uang;
4. Hasil pengelolaan wakaf; dan
5. Nazhir.
d. evaluasi pelaksanaan tugas.
(6) Laporan hasil pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh antara lain dari:
a. bantuan Pemerintah;
b. bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
c. imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen).

(1) Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BWI dapat menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Bantuan kepada Perwakilan BWI yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BWI.

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Wakaf INDONESIA Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf INDONESIA dan Peraturan Badan Wakaf INDONESIA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf INDONESIA Nomor 2 tahun 2008 tentang

Perwakilan Badan Wakaf INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA tahun 2010 nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.
(2) Peraturan Badan Wakaf INDONESIA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 27 Maret 2012 KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN