Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama PRESIDEN.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan

rancangan UNDANG-UNDANG serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.
10. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas.
(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan UNDANG-UNDANG dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan UNDANG-UNDANG didasarkan atas:
a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
(2) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.
(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR.
(2) Prolegnas Jangka Menengah memuat:
a. gambaran umum hukum nasional;
b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR;
c. judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan serta arah pengaturan.
(3) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun.
(2) Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi:
a. rancangan UNDANG-UNDANG luncuran pembahasan tahun sebelumnya;
b. rancangan UNDANG-UNDANG yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR;

c. rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau
d. rancangan UNDANG-UNDANG usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah.
(3) Prolegnas Prioritas Tahunan memuat:
a. judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan
b. keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan serta arah pengaturan.
(4) Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan UNDANG-UNDANG dan Naskah Akademik.
(5) Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, dan DPD.
(6) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

(1) Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.

(2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

(1) Badan Legislasi melalui Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam Prolegnas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Badan Legislasi terbentuk.
(2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPD yang akan diusulkan dalam Prolegnas Jangka Menengah disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR meneruskannya kepada Badan Legislasi.
(3) Usulan dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, DPD, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diinventarisasi oleh Badan Legislasi.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR.

(1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibahas oleh Badan

Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR.
(2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

(1) Penyusunan dan pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan dan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah.
(2) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(1) Badan Legislasi melalui Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.
(2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPD yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR meneruskannya kepada Badan Legislasi.
(3) Usulan dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.
(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, DPD, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diinventarisasi oleh Badan Legislasi.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari lingkungan DPR.

(1) Rancangan Prolegnas dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR.
(2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

(1) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri.
(2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja; dan/atau
c. rapat tim perumus.

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pengantar Pimpinan Badan Legislasi;
b. sambutan Menteri;
c. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas; dan
d. pengambilan keputusan.
(2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR.
(3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah.
(4) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Legislasi dan Menteri memperhatikan:
a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;
dan
b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah sebelumnya.
(5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah.
(6) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah, rapat kerja membentuk panitia kerja.
(7) Panita kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga ditugaskan untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.
(8) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.
(9) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan dalam rapat panitia kerja.
(10) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan dalam rapat kerja.
(11) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan:

a. pembacaan daftar Prolegnas;
b. penyampaian pendapat fraksi; dan
c. penyampaian pendapat Pemerintah.
(12) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(13) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(1) Dalam Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah, Badan Legislasi dan Menteri MENETAPKAN Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.
(2) Prolegnas Prioritas tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diambil dari daftar Prolegnas Jangka Menengah dengan mempertimbangkan:
a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c;
dan
b. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau naskah akademik;
(3) Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dibahas dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(4) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) ditetapkan juga Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.

(1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi dan Menteri.
(2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. rapat kerja;
b. rapat panitia kerja; dan/atau
c. rapat tim perumus.

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. pengantar Pimpinan Badan Legislasi;
b. sambutan Menteri;
c. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas; dan
d. pengambilan keputusan.
(2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR.
(3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah.
(4) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Legislasi dan Menteri memperhatikan:
a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
b. pelaksanaan Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya; dan
c. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau naskah akademik.
(5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan rancangan UNDANG-UNDANG, Badan Legislasi dan Menteri terlebh dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan.
(6) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat kerja membentuk panitia kerja.
(7) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan.
(8) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat panitia kerja.
(9) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan dalam rapat kerja.
(10) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan:
a. pembacaan daftar Prolegnas;

b. penyampaian pendapat fraksi; dan
c. penyampaian pendapat pemerintah.
(11) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(12) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(1) Prolegnas Jangka Menengah atau Prolegnas Prioritas Tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (11) dan Pasal 24 ayat
(10) dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR, PRESIDEN, atau DPD.

(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(2) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPR dan/atau masyarakat dilakukan oleh Badan Legislasi.
(3) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh Menteri.
(4) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan Prolegnas hingga penetapan Prolegnas.
(5) Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

(6) Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) kepada Anggota, Komisi, Fraksi, dan DPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Prolegnas ditetapkan.

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan UNDANG-UNDANG tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.
(2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
e. penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

Pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dan huruf c diajukan oleh PRESIDEN kepada DPR sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e dapat diajukan oleh PRESIDEN atau DPR sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) huruf b, huruf d, dan huruf e dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi.

(1) Badan Legislasi melakukan inventarisasi terhadap UNDANG-UNDANG yang telah diuji “judicial review” oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada komisi terkait.

Dalam keadaan tertentu, DPR atau PRESIDEN dapat mengajukan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas mencakup:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

Rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diajukan oleh:
a. Anggota;
b. Komisi;
c. gabungan komisi; dan
d. Badan Legislasi.

(1) Dalam hal Anggota, Komisi, dan/atau gabungan komisi mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, usulan disampaikan kepada Badan Legislasi disertai dengan alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG dan naskah akademik.
(2) Badan Legislasi membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan mengenai adanya urgensi nasional atas rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Legislasi mengundang Menteri untuk membahas bersama usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

(1) Badan Legislasi dan Menteri membahas usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam rapat kerja.
(2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Legislasi menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi di luar Prolegnas.
(3) Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal PRESIDEN mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri meminta kepada Badan Legislasi untuk mengadakan rapat untuk membicarakan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas.
(2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Prolegnas Jangka Menengah dapat dievaluasi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan.
(3) Evaluasi dilakukan dengan kajian terhadap:
a. urgensi rancangan UNDANG-UNDANG;
b. pelaksanaan program legislasi tahunan;
c. arah pembangunan hukum yang ingin diwujudkan dari sisa waktu lima tahun Prolegnas; dan
d. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
(4) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap:
a. perubahan judul rancangan UNDANG-UNDANG;
b. dikeluarkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG dari daftar Prolegnas;
c. ditambahkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan
d. jumlah rancangan UNDANG-UNDANG dalam daftar Prolegnas.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan Prolegnas Jangka Menengah.

(1) Sebelum melakukan evaluasi, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Badan Legislasi untuk menjadi bahan evaluasi yang akan dibahas bersama Menteri.
(3) Evaluasi Prolegnas antara Badan Legislasi dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(4) Dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Prolegnas Jangka Menengah disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(5) Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,

MARZUKI ALIE

WAKIL KETUA,

PRIYO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,

PRAMONO ANUNG WIBOWO WAKIL KETUA,

ANIS MATTA WAKIL KETUA,

TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN