Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut:
a. warga negara INDONESIA;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
(3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
(3a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memeroleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi

persyaratan.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

c. surat pernyataan yang bersangkutan:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini; dan
d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

3. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

4. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(2), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
b. menerima pendaftaran calon PPS;
c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37A huruf a.
(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf b.
(2) Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.

(1) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D ayat (2), mengikuti seleksi tertulis.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.

(3) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat.
(4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
(5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), di tempat yang mudah diakses.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat
(6).
(2) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rekam jejak calon anggota PPS;
b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37F ayat (1).
(2) Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
(2) Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 59A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

7. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 59A dan Pasal 60, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 59B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembentukan PPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah sampai masa kerja anggota PPS berakhir.

#### Pasal II
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA