Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang terdiri atas Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, Konsulat Republik INDONESIA, atau Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA di Taipei.
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok

yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
8. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
9. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
10. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah ditentukan.
11. Penduduk adalah Warga

yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau di luar negeri.
12. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
13. Daftar Pemilih Sementara di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPSLN adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
14. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang

telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
15. Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
16. Hari adalah hari kalender.

PPLN dan KPPSLN dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. terbuka;
h. proporsional;
i. profesional;
j. akuntabel;
k. efektif;
l. efisien; dan
m. aksesibilitas.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, KPU dibantu oleh PPLN dan KPPSLN.

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi tata kerja dan pembentukan:
a. PPLN; dan
b. KPPSLN.

KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melayani 3 (tiga) metode pemungutan suara, yaitu melalui:
a. TPSLN;
b. KSK; dan
c. Pos.

(1) PPLN dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
(2) Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditujukan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta II meliputi Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Selatan dan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(3) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh KPU, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa kerja PPLN diperpanjang dan PPLN dibubarkan paling lambat 2

(dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
(3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPLN diperpanjang dan PPLN dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(1) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat INDONESIA yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
a. 3 (tiga) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih kurang dari 1.000 (seribu) Pemilih;
b. 5 (lima) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih lebih dari 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih; dan
c. 7 (tujuh) orang Anggota PPLN untuk jumlah Pemilih lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) Pemilih.
(2) Anggota PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik INDONESIA sesuai dengan wilayah kerjanya.
(3) Hak keuangan anggota PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPLN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.

(1) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. paling banyak 6 (enam) orang anggota.

(2) Ketua PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPLN.

(1) Rapat PPLN diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPLN.
(2) Setiap anggota PPLN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap anggota PPLN wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Rapat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPLN, yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2) Keputusan rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan sah, apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) orang anggota PPLN yang hadir.
(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan PPLN diambil berdasarkan suara terbanyak.

(1) KPPSLN dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara melalui TPSLN, KSK, dan Pos.
(2) KPPSLN berkedudukan di wilayah pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara luar negeri.

(1) KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
(2) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN putaran kedua, masa kerja KPPSLN diperpanjang dan KPPSLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
(3) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, masa kerja KPPSLN diperpanjang dan KPPSLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara ulang.

(1) Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
a. 3 (tiga) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih kurang dari 100 (seratus) Pemilih;
b. 5 (lima) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) Pemilih;
c. 7 (tujuh) orang anggota KPPSLN untuk TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih; dan
d. 3 (tiga) orang anggota KPPSLN untuk Pemungutan Suara dengan metode KSK dan Pos.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah KPPSLN yang dapat dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU.

(4) PPLN wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU.
(5) Hak keuangan anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

(1) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. paling banyak 6 (enam) orang anggota.
(2) Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota KPPSLN.

Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN bertugas:
a. mengumumkan DPSLN, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat INDONESIA di luar negeri, mengumumkan daftar Pemilih hasil perbaikan, serta MENETAPKAN DPTLN;
b. menyampaikan daftar Pemilih warga negara Republik INDONESIA kepada KPU;
c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos dalam wilayah kerjanya;
e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya;
f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;

g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN, KSK dan Pos di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat INDONESIA di luar negeri;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN berwenang:
a. membentuk KPPSLN;
b. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
c. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
e. MENETAPKAN Petugas Ketertiban TPSLN;
f. MENETAPKAN DPTLN;
g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu PPLN berkewajiban:
a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPSLN, DPSHPLN, dan DPTLN;

b. membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di luar negeri;
c. menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara;
d. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK dan Pos;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu LN;
f. mendata Pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik INDONESIA;
g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas Ketua PPLN meliputi:
a. memimpin kegiatan PPLN;
b. mengundang anggota PPLN untuk mengadakan rapat PPLN;
c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPSLN;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara dengan manual dan/atau elektronik;
f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPLN, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
g. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu;
dan
h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai

dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU.
(2) Apabila Ketua PPLN berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPLN atas dasar kesepakatan antar anggota.

(1) Tugas anggota PPLN meliputi:
a. membantu Ketua PPLN dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPLN sebagai bahan pertimbangan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPLN bertanggung jawab kepada Ketua PPLN.

Dalam penyelenggaraan Pemilu KPPSLN bertugas:
a. mengumumkan DPTLN di TPSLN, KSK dan di laman PPLN bagi pemilih melalui Pos;
b. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPTLN untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN, KSK dan Pos;
c. menyerahkan DPTLN kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPSLN dan KSK;
d. dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPTLN diserahkan kepada peserta Pemilu melalui PPLN paling lambat sampai dengan tahapan rekapitulasi di PPLN;
e. menyerahkan DPTLN kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN, dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, DPTLN diserahkan kepada peserta Pemilu;
f. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN dan KSK serta penghitungan suara untuk Pemilih

yang memilih melalui Pos;
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPLN;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu KPPSLN memiliki wewenang:
a. mengumumkan hasil penghitungan suara TPSLN, KSK dan Pos;
b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan PPLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu KPPSLN berkewajiban:
a. menempelkan DPTLN di TPSLN dan KSK;
b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
c. menjaga dan mengamankan keutuhan isi kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPLN;
e. menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPLN;
f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan PPLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tugas Ketua KPPSLN dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yaitu:
a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPSLN dan petugas ketertiban TPSLN;
b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPTLN;
d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN dan KSK; dan
e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu.
(2) Tugas Ketua KPPSLN dalam rapat pemungutan suara di TPSLN dan KSK yaitu:
a. memimpin kegiatan KPPSLN;
b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPSLN dan saksi yang hadir;
e. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPSLN;
f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
(3) Tugas Ketua KPPSLN dalam rapat penghitungan suara di TPSLN dan KSK yaitu:
a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPSLN, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu;
c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu LN;

d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPLN dan Panwaslu LN; dan
e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPLN dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPSLN.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPSLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui Ketua PPLN.

(1) Anggota KPPSLN bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPSLN.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPSLN bertanggung jawab kepada Ketua KPPSLN.

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN meliputi:
a. warga negara INDONESIA;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota

partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
(2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi KPPSLN tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPSLN yang bersangkutan, anggota KPPSLN dapat diambil dari wilayah/lokasi yang terdekat.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:
a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau paspor yang masih berlaku;
b. foto kopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
c. surat pernyataan yang bersangkutan:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA,

Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu, bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(1) KPU melalui Kepala Perwakilan Republik INDONESIA mengangkat dan memberhentikan anggota PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Dalam memilih calon anggota PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Republik INDONESIA melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA melakukan seleksi anggota PPLN dan Sekretariat PPLN;
b. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA mengirimkan berita faks hasil seleksi calon anggota PPLN dan calon Sekretariat PPLN kepada KPU melalui

kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri;
c. KPU MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan anggota PPLN dan Sekretariat PPLN;
d. KPU mengirimkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Kepala Perwakilan

melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri; dan
e. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA atas nama Ketua KPU melantik anggota PPLN dan Sekretariat PPLN.
(3) Dalam melakukan seleksi anggota PPLN, Kepala Perwakilan mempertimbangkan masa tinggal anggota PPLN sampai akhir tahapan Pemilu.

(1) PPLN mengangkat dan memberhentikan anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Dalam memilih calon anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. melakukan seleksi anggota KPPSLN;
b. MENETAPKAN anggota KPPSLN dan melaporkannya kepada KPU melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri;
c. MENETAPKAN keputusan tentang pengangkatan anggota KPPSLN; dan
d. Ketua PPLN melantik anggota KPPSLN.

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPLN dan KPPSLN mengucapkan sumpah/janji.
(2) Sumpah/janji anggota PPLN dan KPPSLN sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun
1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan

daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

(1) Anggota PPLN dan KPPSLN berhenti antarwaktu karena:
a. berhalangan tetap;
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
c. diberhentikan dengan tidak hormat.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
a. meninggal dunia;
b. tidak diketahui keberadaannya; atau
c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Anggota PPLN dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPLN dan KPPSLN;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas bagi anggota PPLN dan KPPSLN;
f. tidak menghadiri rapat pleno pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN yang menjadi tugas dan kewajibannya bagi anggota KPPSLN; atau
g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU untuk PPLN dan oleh PPLN untuk KPPSLN.

(1) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan dengan tahapan meliputi:
a. menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
b. meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
c. melakukan klarifikasi; dan

d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU untuk PPLN dan oleh PPLN untuk KPPSLN.
(3) Tahapan pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPPSLN dilaporkan kepada KPU oleh PPLN melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri.
(4) KPU dan/atau PPLN meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU dan/atau PPLN dapat:
a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;
b. memanggil para pihak di lokasi kejadian perkara;
c. meminta bukti pendukung; dan
d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya.
(6) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), KPU dan/atau PPLN mengambil keputusan dalam rapat pleno.
(7) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
(8) KPU dan/atau PPLN MENETAPKAN keputusan pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(1) Penggantian antarwaktu PPLN dan KPPSLN yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dilakukan oleh KPU untuk PPLN dan oleh PPLN untuk KPPSLN.

(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perwakilan Republik INDONESIA untuk PPLN dan oleh PPLN untuk KPPSLN.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLN dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil di Kantor Perwakilan Republik INDONESIA yang memenuhi persyaratan.
(2) Sekretaris PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu paling banyak 2 (dua) orang staf Sekretariat PPLN.
(3) Staf Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melakukan pembagian tugas sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Perwakilan Republik INDONESIA yang membidangi urusan keuangan.
(4) Dalam hal staf Sekretariat PPLN hanya berjumlah 1 (satu) orang, Sekretaris PPLN merangkap sebagai staf urusan teknis penyelenggaraan.
(5) Masa tugas Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa tugas PPLN.

(1) Tugas Sekretaris PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi:
a. membantu pelaksanaan tugas PPLN;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat

PPLN;
c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPLN;
dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPLN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris PPLN bertanggung jawab kepada PPLN melalui Ketua PPLN.

(1) Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu.
(2) Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPLN dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPLN, dan menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPLN.

(1) Penggantian antarwaktu Sekretariat PPLN sebelum masa tugasnya berakhir dilakukan oleh KPU.
(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) PPLN dapat memfasilitasi pemungutan dan penghitungan suara melalui KSK.
(2) Pelaksana KSK yaitu KPPSLN KSK.
(3) KPPSLN KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang KSK ditetapkan dengan pedoman teknis.

(1) TPSLN dengan jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima ratus) Pemilih dapat mengangkat petugas ketertiban TPSLN.
(2) Petugas ketertiban TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPSLN.
(3) Petugas ketertiban TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang.

(1) KPPSLN mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada PPLN.
(2) PPLN MENETAPKAN petugas ketertiban TPSLN berdasarkan usulan dari KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PPLN mengangkat petugas ketertiban TPSLN berdasarkan usulan dari KPPSLN.

Biaya untuk pelaksanaan tugas PPLN, KPPSLN, dan Petugas Ketertiban TPSLN dibebankan pada anggaran KPU dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PPLN dan KPPSLN dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima bantuan dan fasilitas dari Kepala Perwakilan Republik INDONESIA.

(1) KPU dapat meminta bantuan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri untuk penyediaan sarana dan prasarana PPLN.
(2) KPU memberikan bimbingan teknis kepada PPLN dan KPPSLN sebelum melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

(1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPLN tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat PPLN.
(2) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPSLN tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh PPLN.

KPU MENETAPKAN Keputusan KPU tentang pedoman teknis tata kerja PPLN dan KPPSLN dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan pembentukan PPLN dan KPPSLN tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:
a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 534); dan
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 705), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA