Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENILAIAN DAN PENCATATAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA PATEN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI.

2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.
3. ATB berupa Paten, yang selanjutnya disebut ATBP adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berupa paten yang dimiliki oleh LIPI.
4. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai ATBP.
5. Pencatatan adalah suatu proses kegiatan mencatat ATBP berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Nilai ATBP melalui suatu cara yang sistematis, teratur, dan terukur.
6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selanjutnya disebut iptek.
8. Pengembangan adalah kegiatan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LIPI, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Karya Tulis Ilmiah, yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
11. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CALK adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir

laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut.
12. Barang milik negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perloehan lainnya yang sah.
13. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
15. Satuan Kerja Penghasil Paten adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghasilkan invensi yang dimohonkan Paten.
16. Satuan Kerja Penilai ATBP adalah Pusat Inovasi LIPI.
17. Satuan Kerja Pengelolan Aset adalah Biro Umum LIPI.
18. Satuan Kerja Pelaksana Audit adalah Inspektorat LIPI.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penilaian dan pencatatan ATBP di lingkungan LIPI.

Peraturan ini bertujuan untuk:
a. menilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATBP di lingkungan LIPI;
b. melaksanakan tertib administrasi dan tertib asas dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan di lingkungan LIPI;
c. membangun model kebijakan tata kelola ATBP di lingkungan LIPI yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
d. memberikan kontribusi yang substansial dalam rangka pengelolaan ATBP pada lembaga penelitian dan/atau pengembangan di INDONESIA;
dan
e. mengoptimalkan pemanfaatan data penilaian aset oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di INDONESIA.

Penilaian dan pencatatan ATBP di lingkungan LIPI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. berlandaskan hukum;
b. pengakuan terhadap output selain ATBP; dan
c. tranparansi dan akuntabel;

(1) Metode Penilaian ATBP diperhitungkan dari output kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan bobot angka kredit.
(2) Output kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dan bobot angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
No.
Output Kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan Bobot Angka Kredit I KTI
a. Buku Internasional
b. Buku Nasional
c. Jurnal Internasional
d. Jurnal Nasional 40 30 40 25 II Pengembangan Iptek
a. Prototipe/Desain
b. Paten 15 5

(1) Unsur penghitungan Nilai ATBP (V) terdiri dari Nilai Output Paten (Op) dan Nilai Perolehan Paten (Pp).
(2) Penghitungan Nilai ATBP (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
V = Op + Pp

(1) Unsur penghitungan Nilai Output Paten (Op) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat terdiri dari Total Bobot Paten (Bp), Total Output Penelitian (SB), dan Nilai Pagu (N).
(2) Penghitungan Nilai Output Paten (Op) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

(1) Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat dihitung berdasarkan tahapan proses permohonan Paten.
(2) Unsur penghitungan Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
No Jenis Biaya Bobot Kredit (Rp)
1. Biaya Pendaftaran (D)
575. 000
2. Biaya Pemeriksaan Substantif (S)
2.000.000
3. Biaya Pengambilan Sertifikat (C)
200.000
(3) Penghitungan Nilai Perolehan Paten (Pp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
Pp= D+S+C
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Metode Penilaian ATBP tidak berlaku terhadap ATBP yang:
a. dihasilkan tanpa memperoleh biaya; atau
b. dihasilkan dengan biaya yang sah namun dokumen autentik tidak dapat ditemukan.

Nilai ATBP hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak serta merta menjadi harga komersial ATBP.

Satuan Kerja Penghasil Paten melalui Satuan Kerja Penilai ATBP mengajukan permohonan penilaian ATBP kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Op = Bp x N ∑B

Satuan Kerja Penghasil Paten wajib melaporkan setiap perubahan Nilai ATBP kepada Satuan Kerja Penilai ATBP.

(1) Satuan Kerja Penghasil Paten yang mengajukan permohonan Paten wajib mengisi Formulir Penilaian ATBP.
(2) Formulir Penilaian berupa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. jumlah biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan yang menghasilkan invensi yang dimohonkan Paten;
b. hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan selain invensi yang dimohonkan Paten, antara lain berupa:
1. KTI yang dipublikasikan;
2. prototipe invensi;
3. pemanfaatan invensi berupa Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan atau Perjanjian Lisensi yang menyebutkan nilai pemanfaatannya.

Formulir Penilaian ATBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Penghasil Paten disertai dengan data dukung yang autentik.

(1) Pengisian Formulir Penilaian ATBP sebagaimana dalam Pasal 13 dilakukan secara manual atau elektronik.
(2) Dalam hal pengisian Formulir Penilaian ATBP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara manual, Satuan Kerja Penghasil Paten wajib menyerahkan Formulir Penilaian ATBP kepada Satuan Kerja Penilai ATBP pada saat Permohonan Paten diajukan.
(3) Pengajuan Formulir Penilaian ATBP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan paling lama:
a. Minggu ketiga bulan Juni pada Semester I tahun anggaran berjalan; atau
b. Minggu ketiga bulan Desember pada Semester II tahun anggaran berjalan.

Tata Cara Pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Kerja Penilai ATBP berkewajiban:
a. menyediakan Formulir Penilaian ATBP format manual atau elektronik;
b. melakukan Penilaian ATBP berdasarkan Formulir Penilaian ATBP yang diserahkan oleh Satuan Kerja Penghasil Paten;
c. menerbitkan Berita Acara Nilai ATBP yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama LIPI, Kepala Satuan Kerja Penilai ATBP, dan Kepala Satuan Kerja Penghasil Paten;
d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja lain di lingkungan LIPI yang terkait dengan ATBP; dan
e. melakukan rekapitulasi biaya proses Paten untuk mendukung proses Penilaian ATBP.

Satuan Kerja Penghasil Paten berkewajiban melakukan pencatatan ATBP berdasarkan nilai yang tercantum dalam Berita Acara Nilai ATBP, pada:
a. SIMAK BMN sebagai Paten apabila ATB:
1. telah memperoleh Sertifikat Paten; atau
2. telah dimanfaatkan meskipun belum memperoleh Sertifikat Paten.
b. SIMAK BMN sebagai Hasil Kajian apabila ATB:
1. belum memperoleh Sertifikat Paten dan belum dimanfaatkan;
atau
2. permohonan Patennya ditolak atau ditarik kembali.
c. CALK sebagai Hasil Kajian apabila ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 18 huruf b.

Satuan Kerja Pengelola Aset berkewajiban:
a. melakukan rekapitulasi, pencatatan, dan pendokumentasian seluruh ATBP yang telah dinilai oleh Satuan Kerja Penilai ATBP; dan
b. memfasilitasi penyelenggaraan konsolidasi dan pemutakhiran data ATBP.

Satuan Kerja Pelaksana Audit berkewajiban melakukan penjurnalan sesuai dengan sistem pencatatan yang diatur dalam Peraturan ini.

(1) Sekretaris Utama dapat memberikan sanksi terhadap Satuan Kerja Penghasil Paten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian sanksi diatur dalam rapat pimpinan LIPI

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, ISKANDAR ZULKARNAIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY