Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sertifikat digital adalah sertifikat yang terikat dengan kunci publik terhadap suatu subjek (pengguna) yang dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat Digital dengan menggunakan kunci pribadi dari Otoritas Sertifikat Digital yang berisi data, kunci publik dan konfirmasi identitas pemegang kunci publik (pengguna) dan ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah Sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
5. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses terhadap aplikasi SPSE dengan menggunakan User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Penyedia Barang/Jasa.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

8. Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen yang selanjutnya disebut SPAMKODOK adalah Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk menjaga kerahasiaan, integeritas, dan keabsahan informasi /dokumen elektronik pada sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSD PSE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani, menerbitkan, dan memelihara sertifikat digital atas permintaan Pengguna SPSE untuk menjalankan pertukaran dokumen/informasi pada proses pengadaan secara elektronik sehingga memenuhi empat aspek keamanan yaitu kerahasiaan (privacy/confidentiality), otentikasi (authentication), integritas dokumen (integrity) dan anti penyangkalan (non repudiation).
10. Otoritas Pendaftaran Sertifikat Digital yang selanjutnya disebut Otoritas Pendaftaran adalah otoritas yang bertugas melakukan identifikasi dan otentikasi para pihak yang mengajukan permintaan sertifikat digital, menyetujui atau menolak permintaan pembatalan sertifikat digital (revocation request) dan menyetujui permintaan pembaruan sertifikat digital.
11. Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut SPAMKODOK-OP adalah SPAMKODOK yang digunakan oleh Otoritas Pendaftaran untuk identifikasi dan otentikasi para pihak yang mengajukan permintaan sertifikat digital, menyetujui atau menolak permintaan pembatalan sertifikat digital (revocation request) dan menyetujui permintaan pembaruan sertifikat digital
12. Verifikator adalah petugas dari Unit Registrasi dan Verifikasi LPSE.
13. Admin Pusat Pengadaan Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah petugas dari Unit Administrasi Sistem Elektronik LPSE.
14. Admin Agency adalah petugas dari Unit Registrasi dan Verifikasi LPSE atau Pegawai yang ditunjuk oleh instansi.
15. Unit Pendaftaran OSD PSE adalah unit yang berperan sebagai otoritas pendaftaran pada OSD PSE yang memiliki fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada Admin PPE, Server- server LPSE.
16. Server SPSE adalah server yang didalamnya terinstall sistem SPSE yang dikelola oleh LPSE Sistem Provider.

Tujuan Tujuan Peraturan ini adalah untuk:
a. melaksanakan Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada proses pengadaan

barang/jasa secara elektronik dalam rangka menyempurnakan dan mengembangkan sistem kerahasiaan, integritas, dan keabsahan informasi atau dokumen elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
b. meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(1) Uji coba penerapan penggunaan sertifikat digital dan SPAMKODOK diberlakukan kepada Pengguna SPSE dan Server-server SPSE pada LPSE yang telah menggunakan SPSE versi 3.6.
(2) Bagi LPSE yang telah menggunakan SPSE versi setelah 3.6. akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
(3) Ketetapan mengenai nama LPSE dan jangka waktu pelaksanaan uji coba penerapan Penggunaan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring- Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

(1) Pengguna SPSE, OSD PSE, perangkat server SPSE pada LPSE yang telah ditetapkan pada Keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 wajib memiliki sertifikat digital yang diterbitkan oleh OSD PSE setelah melalui peroses verifikasi oleh Otoritas Pendaftaran yang diperankan oleh Verifikator, Admin PPE, Admin Agency dan unit pendaftaran pada OSD PSE sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Sertifikat Digital yang telah dimiliki oleh Pengguna SPSE dan perangkat server SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk proses penandatanganan digital dan proses otentikasi, enkripsi/dekripsi informasi/dokumen elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(3) Sertifikat digital yang telah diterbitkan oleh OSD PSE tidak dapat dipergunakan selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(4) Ketentuan teknis operasional tentang Sertifikat Digital diatur lebih lanjut oleh Lembaga Sandi Negara.

(1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) melakukan identifikasi dan otentikasi para pihak yang mengajukan permintaan sertifikat digital, menyetujui atau menolak permintaan pembatalan sertifikat digital (revocation request) dan menyetujui permintaan pembaruan sertifikat digital.
(2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
a. Verifikator memiliki tugas dan fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE dan Sertifikat Digital.
b. Admin PPE memiliki tugas dan fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada Admin Agency, Verifikator, auditor untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE dan Sertifikat Digital.
c. Admin Agency memiliki tugas dan fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE dan Sertifikat Digital.
d. Unit Pendaftaran OSD PSE adalah unit yang berperan sebagai otoritas pendaftaran pada OSD PSE yang memiliki fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada Admin PPE, Server-server LPSE.

(1) SPAMKODOK dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukan bagi SPSE.
(2) Pengguna SPSE pada LPSE yang telah ditetapkan pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 mengetahui dan melaksanakan petunjuk penggunaan SPAMKODOK yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara.
(3) SPAMKODOK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. SPAMKODOK untuk digunakan oleh ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa.
b. SPAMKODOK-OP untuk dipergunakan oleh Admin PPE, Verifikator, Admin Agency.

(1) ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menggunakan SPAMKODOK sebagai pengganti APENDO dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai berikut:
a. ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa:
1. ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa setelah mendapatkan kode akses (User ID dan Password), melakukan pendaftaran Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui aplikasi SPAMKODOK.
2. Pendaftaran Sertifikat Digital yang telah dilakukan oleh ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Otoritas Pendaftaran Admin Agency untuk diberikan persetujuan oleh OSD-PSE.
3. ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengunggah (upload) file dokumen pengadaan dan perubahannya/addendum (apabila ada) pada aplikasi SPSE melalui SPAMKODOK.
4. Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan SPAMKODOK
b. Penyedia Barang/Jasa
1. Penyedia Barang/Jasa yang telah mendapatkan kode akses aplikasi SPSE melakukan pendaftaran Sertifikat Digital melalui aplikasi SPAMKODOK yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.
2. Pendaftaran Sertifikat Digital yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Otoritas Pendaftaran Verifikator dan OSD PSE untuk diberikan persetujuan.
3. Penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen penawaran dengan bentuk file yang dienkripsi dan diunggah ke aplikasi SPSE menggunakan SPAMKODOK.
4. Penggunaan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.

(2) Admin PPE, Verifikator, Admin Agency menggunakan SPAMKODOK- OP untuk melakukan registrasi dan pendaftaran sertifikat digital.

(1) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini.
(2) Paket-Paket lelang/seleksi yang sedang berjalan/dilaksanakan melalui LPSE yang telah ditetapkan pada Keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 sebelum diterapkannya Sertifikat Digital dan SPAMKODOK, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini.
(3) ULP dapat membatalkan/menggagalkan proses pemilihan dalam hal sedang berlangsungnya proses pemilihan, karena peristiwa, kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis, keadaan kahar).

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, diatur oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Lembaga Sandi Negara baik secara bersama-sama atau sendiri- sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2012 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN