Peraturan Badan Nomor 3-plps-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 4/PLPS/2006 TENTANG PENYELESAIAN BANK GAGAL YANG TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK

(1) Pemenuhan tingkat solvabilitas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penambahan modal untuk:

a. memenuhi ketentuan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh LPP;
b. mengantisipasi potensi kerugian:
1) yang berasal dari neraca on-balance sheet maupun off- balance sheet yang dikategorikan bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah;
2) yang berasal dari tuntutan ganti rugi finansial dari pihak lain; dan 3) lainnya yang tidak/belum tercatat pada neraca bank, baik on-balance sheet maupun off-balance sheet.
(2) Tambahan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dalam hal potensi kerugian tersebut belum diperhitungkan dalam rasio KPMM yang ditetapkan oleh LPP.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemenuhan tingkat likuiditas dalam perhitungan perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penambahan dana untuk:
a. pemenuhan kecukupan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Umum atau Cash Ratio (CR) bagi Bank Perkreditan Rakyat;
b. pemenuhan kewajiban bank kepada pihak lain diluar pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada pihak terkait, baik yang tercatat pada neraca on-balance sheet maupun off-balance sheet untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
c. biaya operasional bank berupa biaya tenaga kerja dan biaya operasional bank lainnya (overhead cost) untuk jangka waktu minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank;
d. biaya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga antara lain biaya audit oleh Akuntan Publik, Penilai, dan Konsultan Hukum; dan
e. biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyelamatan.
(2) Pemenuhan tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan dana masuk minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal selama 1 (satu) tahun sejak bank menjadi

Bank Gagal dengan memperhatikan kondisi bank, yang meliputi:
a. penerimaan angsuran atau pelunasan kredit;
b. penghimpunan simpanan nasabah;
c. pinjaman antarbank; dan
d. penerimaan lainnya.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemenuhan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memperhitungkan pula penambahan modal untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi usaha bank sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) diatas rasio KPMM yang ditetapkan oleh LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
(1) Perkiraan biaya akan dibayarkan, terdiri dari :
a. pembayaran simpanan yang dijamin;
b. biaya talangan untuk gaji terhutang dan pesangon pegawai;
c. biaya yang berkaitan dengan pembayaran simpanan nasabah antara lain biaya rekonsiliasi dan verifikasi, konsultan hukum, dan fee kepada bank pembayar; dan
d. potensi biaya terkait adanya tuntutan ganti rugi finansial berkaitan dengan simpanan nasabah.
(2) Perkiraan biaya yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan dan pencairan aset bank yang dicabut izin usahanya.
(3) Penilaian perkiraan penerimaan aset bank berupa tagihan kepada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, serta aktiva tetap dan inventaris dilakukan dengan memperhatikan:
a. kualitas serta jenis aset, dokumen kepemilikan dan pengikatan agunan; dan/atau
b. data historis tingkat pengembalian (recovery rate) pencairan aset Bank Dalam Likuidasi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 LPS MENETAPKAN untuk menyelamatkan Bank Gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
b. Bank masih memiliki prospek usaha yang baik, antara lain apabila:
1) bank memiliki lokasi strategis, jaringan kantor luas, dan/atau infrastruktur yang memadai;
2) bank memiliki produk yang unggul;
3) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank masih baik;
4) kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bank masih dalam batas kewajaran;
5) bank telah melakukan upaya-upaya perbaikan atau penyehatan, misalnya melakukan restrukturisasi dan/atau penghapusbukuan kredit; dan 6) bank memiliki pegawai yang mempunyai integritas dan kompetensi yang memadai.
c. Terdapat pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS;
3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan yang dilakukan LPS tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank INDONESIA dan agunan yang diserahkan;
2) data keuangan nasabah debitur;
3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang dibutuhkan LPS terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank.
6. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

LPS dapat menunjuk instansi pemerintah di bidang pengawasan atau audit, Kantor Akuntan Publik, atau pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan due diligence dan/atau perhitungan biaya menyelamatkan maupun biaya tidak menyelamatkan.

#### Pasal II
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

C. HERU BUDIARGO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN