Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri.
3. Jabatan Struktural adalah jabatan yang terdapat dalam Struktur Organisasi secara formal yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan.

4. Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang sifatnya spesialistis ditinjau dari fungsi atau keahlian di bidang tertentu yang tidak memimpin suatu unit kerja, cenderung bekerja secara mandiri, lebih berperan sebagai pendukung ahli dari jabatan struktural di dalam organisasi.
6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG.
7. Atase Polri yang selanjutnya disingkat Atpol adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan diplomatik negara Republik INDONESIA.
8. Staf Teknis Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada perwakilan konsuler negara Republik INDONESIA.
9. Senior Liaison Officer yang selanjutnya disingkat SLO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor pusat kepolisian sesama negara anggota organisasi internasional.
10. Liaison Officer yang selanjutnya disingkat LO adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada kantor/organisasi internasional dan regional atau pada kementerian/lembaga/badan/komisi.
11. Staf pada Atpol atau Staf Teknis adalah Anggota Polri yang bertugas mendukung kelancaran tugas Atpol dan/atau Staf Teknis Polri.
12. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Prinsip-prinsip Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri meliputi:
a. legalitas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri berdasarkan surat perintah penugasan dari organisasi Polri;
b. selektif prioritas, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan secara selektif berdasarkan skala prioritas;
c. objektif, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan;

d. profesional, yaitu penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan
e. kerja sama, yaitu proses penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri melalui koordinasi antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/ komisi atau organisasi internasional yang memerlukan.

Tujuan dari peraturan ini:
a. terselenggaranya tertib administrasi dalam penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri;
b. terwujudnya kepastian hukum atas status Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri; dan
c. terlaksananya tugas Polri secara optimal dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada kementerian/lembaga/badan/komisi, perwakilan diplomatik/konsuler, atau pemeliharaan perdamaian dunia pada organisasi internasional.

Jenis penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi Polri meliputi:
a. penugasan di dalam negeri; dan
b. penugasan di luar negeri.

Penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
b. kementerian/lembaga/badan/komisi;
c. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di INDONESIA;
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
e. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada:
a. kantor/organisasi internasional;
b. kantor perwakilan diplomatik Republik INDONESIA di luar negeri;
c. kantor kepolisian negara lain di luar negeri; dan
d. negara tertentu sesuai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ASEAN.

(1) Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri meliputi:
a. jabatan struktural; dan
b. jabatan fungsional.
(2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jabatan pada:
a. kementerian/lembaga/badan/komisi;
b. organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di INDONESIA;
c. BUMN atau BUMD; dan
d. instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.
(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Rumpun Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. LO;
c. staf ahli/staf khusus;
d. konsultan/staf pengamanan;
e. ajudan; dan
f. personel pengamanan dan pengawalan pejabat negara.

(1) Penugasan sebagai ajudan atau personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan huruf f diberikan kepada:

a. Pejabat Negara Republik INDONESIA (RI);
b. pejabat negara asing yang berkedudukan di INDONESIA;
c. mantan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN RI;
d. suami atau istri PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN RI;
e. kepala badan/lembaga/komisi;
f. calon PRESIDEN dan calon Wakil PRESIDEN RI; atau
g. pejabat lainnya atas persetujuan Kapolri.
(2) Pejabat Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN RI;
b. Ketua/Wakil Ketua MPR;
c. Ketua/Wakil Ketua DPR dan DPD;
d. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;
e. Hakim Agung;
f. Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
g. Ketua/Wakil Ketua Komisi Yudisial;
h. Ketua/Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
i. Menteri atau pejabat setingkat Menteri;
j. Gubernur/Wakil Gubenur; dan
k. Bupati atau Walikota.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak:
a. 2 (dua) personel untuk setiap pejabat, bagi penugasan sebagai ajudan; dan
b. 6 (enam) personel untuk setiap pejabat, bagi penugasan sebagai personel pengamanan dan pengawalan.
(4) Penugasan sebagai ajudan dan/atau pengamanan/pengawalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di luar negeri meliputi:
a. jabatan struktural;
b. jabatan fungsional;
c. staf ahli atau staf khusus;

d. staf pada Atpol, staf pada staf teknis Polri, staf pada SLO atau pada LO Polri;
e. staf non diplomatik; dan
f. anggota kontingen pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dan ASEAN.

(1) Masa penugasan Anggota Polri di dalam negeri dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali atas persetujuan Kapolri.
(2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikesampingkan dalam hal untuk kepentingan organisasi Polri atau pembinaan karier.
(3) Kapolri dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan perpanjangan kepada Kapolda untuk penugasan di tingkat Polda.

(1) Khusus penugasan sebagai ajudan, pengamanan, dan pengawalan Pejabat Negara serta suami/istri PRESIDEN/Wakil PRESIDEN RI paling lama 1 (satu) periode masa jabatan.
(2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa jabatan atas persetujuan Kapolri.

(1) Masa penugasan Anggota Polri di luar negeri pada satu negara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
(2) Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Masa penugasan pada organisasi internasional atau PBB dilaksanakan sesuai dengan masa penugasan yang ditetapkan oleh Organisasi internasional atau PBB, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) periode masa penugasan atas persetujuan Kapolri.

Persyaratan Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri meliputi:
a. umum;
b. khusus; dan
c. administrasi.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. lulus seleksi meliputi pemeriksaan administrasi, psikologi, kesehatan, dan melalui sidang Dewan Pertimbangan Karier;
e. memenuhi standar penilaian kinerja dan mendapat persetujuan dari pimpinannya; dan
f. lulus tes assessment untuk penugasan pada kementerian/lembaga tertentu.

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
a. memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan yang akan diemban; dan
b. memenuhi persyaratan jabatan, pangkat, dan pendidikan.
(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
a. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Kombes Pol, minimal pangkat AKBP dan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III A 1 paling singkat 6 bulan, dan lulus pendidikan Sespimen/sederajat;

b. Anggota Polri yang akan menduduki jabatan Brigjen Pol, minimal pangkat Kombes Pol pernah/sedang menduduki jabatan eselon II B 1 paling singkat 6 bulan, dan lulus pendidikan Sespimti/Lemhanas/ sederajat; dan
c. khusus penugasan di luar negeri wajib memiliki kompetensi bahasa Inggris dengan nilai TOEFL paling rendah 400.
(3) Khusus penugasan pasukan misi pemeliharaan perdamaian, kompetensi bahasa Inggris ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dengan memperhatikan standar kebutuhan Organisasi Internasional.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
a. surat permintaan dari pimpinan organisasi calon pengguna kepada Kapolri;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi surat keputusan/keputusan pangkat terakhir;
d. fotokopi surat keputusan/keputusan jabatan terakhir;
e. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
g. hasil penilaian kinerja;
h. surat persetujuan Kasatwil/Kasatker;
i. surat pernyataan kesediaan penugasan dan pengakhiran pada jabatan di luar organisasi Polri; dan
j. fotokopi sertifikat TOEFL (khusus penugasan di luar negeri).

(1) Golongan kepangkatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam negeri untuk menduduki Jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan eselon jabatan pada instansi pengguna.
(2) Golongan kepangkatan untuk penugasan sebagai ajudan sebagai berikut:
a. pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) untuk ajudan PRESIDEN/Wakil PRESIDEN RI;
b. pangkat Komisaris Polisi (Kompol) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk ajudan calon PRESIDEN/Wakil PRESIDEN RI;

c. pangkat Inspektur Polisi atau Ajun Komisaris Polisi (AKP) untuk ajudan Pejabat Negara selain PRESIDEN/Wakil PRESIDEN RI, pejabat negara asing yang berkedudukan di INDONESIA, mantan PRESIDEN/Wakil

RI, suami/istri PRESIDEN/Wakil PRESIDEN RI, dan kepala badan/lembaga/komisi; dan
d. pangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) sampai dengan Brigadir Polisi Kepala (Bripka) untuk ajudan Bupati dan Walikota.
(3) Untuk penugasan sebagai personel pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara, anggota Polri dengan golongan pangkat Brigadir Polisi dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

(1) Golongan kepangkatan dalam penugasan Anggota Polri di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari kementerian luar negeri, dan organisasi internasional.
(2) Khusus penugasan jabatan Staf pada Atpol/SLO/LO Polri dan Staf pada Staf Teknis Polri, golongan kepangkatan ditetapkan sebagai berikut:
a. pangkat Inspektur Polisi sampai dengan AKP untuk jabatan Staf pada Atpol/SLO; dan
b. pangkat Briptu sampai dengan Bripka untuk jabatan Staf pada Staf Teknis/LO.

Tata Cara penugasan Anggota Polri di dalam negeri sebagai berikut:
a. tingkat Mabes Polri:
1. Kapolri setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada As SDM Kapolri untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
2. As SDM Kapolri menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
3. Kapolri atau As SDM Kapolri mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna;

4. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolri atau As SDM Kapolri menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna; dan
5. khusus pengangkatan dalam jabatan eselon I, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan setelah ada penetapan dari Tim Penilai Akhir (TPA);
b. tingkat Polda/Polres:
1. Kapolda setelah menerima permohonan dari pimpinan organisasi calon pengguna, meneruskan kepada Kepala Biro (Karo) SDM Polda untuk menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan;
2. Kapolda mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna; dan
3. apabila organisasi pengguna menyetujui Anggota Polri yang ditugaskan, Kapolda menerbitkan keputusan, surat perintah penugasan dan menghadapkan yang bersangkutan kepada organisasi pengguna.

Tata cara penugasan Anggota Polri di luar negeri sebagai berikut:
a. berdasarkan permintaan organisasi pengguna:
1. Kapolri atau As SDM Kapolri menyiapkan Anggota Polri yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan organisasi pengguna;
2. As SDM Kapolri menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;
3. Kapolri mengajukan Anggota Polri terpilih yang diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada organisasi pengguna melalui Menteri Luar Negeri atau organisasi internasional yang memerlukan; dan
4. setelah organisasi pengguna menyetujui, Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan serta menghadapkan Anggota Polri kepada organisasi pengguna melalui Menteri Luar Negeri atau organisasi internasional yang memerlukan;
b. untuk pengisian jabatan pada organisasi perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri:
1. As SDM Kapolri menyiapkan calon melalui seleksi atau uji kompetensi dan diputuskan dalam sidang Dewan Pertimbangan Karier;

2. Kapolri mengajukan Anggota Polri hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier kepada Menteri Luar Negeri; dan
3. Kapolri menerbitkan keputusan dan surat perintah penugasan serta menghadapkan yang bersangkutan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan penugasan pada organisasi perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.

(1) Pembinaan karier bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna.
(2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengangkatan dalam jabatan;
b. kenaikan pangkat;
c. pendidikan pembentukan perwira;
d. pendidikan pengembangan; dan
e. pengakhiran penugasan.

(1) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri ditetapkan dengan keputusan pimpinan organisasi pengguna.
(2) Pengangkatan dalam jabatan pada organisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat promosi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan organisasi pengguna setelah mendapat persetujuan dari Kapolri.

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
(2) Alih jabatan yang bersifat promosi bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri untuk penugasan dalam negeri tanpa persetujuan Kapolri, tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat.

(3) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri di dalam negeri yang tidak ada kesetaraan eselon jabatan di lingkungan Polri tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat.
(4) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri di luar negeri tidak dapat diusulkan kenaikan pangkat kecuali yang memenuhi persyaratan.

(1) Tabel Kesetaraan Eselon, Kepangkatan, dan Ruang Golongan/Gaji Polri dengan di Luar Struktur Organisasi Polri tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Tabel Kesetaraan Pendidikan Pengembangan Polri dengan Pendidikan dan Pelatihan di Luar Struktur Organisasi Polri tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3) Pengisian Jabatan dan Kepangkatan Dalam Penugasan di Luar Struktur Organisasi Polri tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pendidikan pembentukan perwira dan pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat diikuti oleh Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur Polri melalui seleksi masuk pendidikan atas persetujuan pimpinan organisasi pengguna dan Kapolri.
(2) Pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK);
b. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma);
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen);
d. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti);
e. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI; dan
f. pendidikan pengembangan di luar Polri yang disetarakan.

Pengakhiran penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar organisasi Polri didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
a. telah berakhir masa jabatan/penugasan;

b. pertimbangan pimpinan Polri;
c. pengembalian oleh organisasi pengguna;
d. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana;
e. sakit yang mengakibatkan berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan;
f. atas permintaan sendiri;
g. pensiun; atau
h. meninggal dunia.

(1) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Administrasi kepegawaian berupa gaji, berkas personel, kartu kesehatan dan perlengkapan perorangan bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, dilaksanakan oleh:
a. Bareskrim Polri, untuk penugasan di bidang penyidikan pada KPK, BNN, PPATK, dan BNP2TKI;
b. Baintelkam Polri, untuk penugasan pada BIN;
c. Baharkam Polri, untuk penugasan pada Bakorkamla;
d. Divhubinter Polri, untuk penugasan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e;
e. Densus 88 AT Polri, untuk penugasan pada BNPT;
f. SSDM Polri, untuk penugasan di dalam negeri selain penugasan pada huruf a sampai dengan huruf e; dan
g. Direktorat/Satuan Intelkam atau satuan kerja asal, untuk penugasan pada instansi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri wajib:
a. memegang teguh rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tetap menjaga harkat dan martabat Polri serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya;
b. mengikuti kegiatan pembinaan dan perawatan personel yang diselenggarakan oleh:

1. Mabes Polri untuk penugasan pada instansi pusat dan luar negeri;
2. Biro SDM Polda untuk penugasan di kewilayahan; dan
3. satuan pembina fungsi sesuai jenis dan jabatan dalam penugasan;
c. membuat laporan penugasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasan kepada pembina fungsi teknis satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan
d. menyampaikan laporan analisis secara berkala atau insidentil kepada Kapolri khusus yang ditugaskan secara perorangan ke luar negeri atau sebagai kepala kontingen/misi PBB secara beregu.

(1) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah penugasan Anggota Polri di dalam negeri oleh:
a. Kapolri, untuk pangkat Pati Polri, dan Pamen Polri Eselon III A1;
b. As SDM Kapolri, untuk pangkat Pamen Polri Eselon III A2 ke bawah pada penugasan di kementerian/lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat; dan
c. Kapolda, untuk pangkat Pama Polri dan Brigadir pada penugasan di instansi sipil tingkat daerah.
(2) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah penugasan Anggota Polri di luar negeri oleh Kapolri, proses administrasi oleh As SDM Kapolri.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Paraf:
1. Karobinkar SSDM Polri : .......
2. As SDM Kapolri : .......
3. Kadivkum Polri : .......
4. Kasetum Polri : .......
5. Wakapolri : .......