Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2009 tentang MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

3. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Pra Bencana adalah suatu keadaan belum terjadi bencana akan tetapi memungkinkan untuk terjadinya potensi bencana.
5. Pasca Bencana adalah mulai dinyatakan berakhirnya keadaan Tanggap Darurat dan dimulainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal.
6. Keadaan Darurat adalah keadaan sukar/sulit yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera.
7. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi sampai dengan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal.
9. Kontinjensi adalah keadaan dalam kehidupan atau tata kehidupan masyarakat yang oleh suatu sebab tertentu kehidupan tersebut sangat mungkin menjadi sumber penyebab kerawanan, krisis, sehingga perlu senantiasa diwaspadai/ diantisipasi secara dini dengan pilihan alternatif yang diambil sesegera mungkin secara efektif dan efisien.
10. Pangkalan Aju adalah tempat dan atau lokasi yang terdekat dengan penanggulangan bencana dan atau bencana dimana sumber daya dapat disimpan untuk sementara waktu sambil menunggu penggunaan dan penugasan.
11. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna

memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.
12. DVI adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline.

Tujuan dari peraturan ini untuk terselenggaranya bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana di tempat terjadinya bencana yang sesuai dengan prinsip manajemen kepolisian.

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:
a. cepat dan tepat, yaitu dalam melaksanakan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran;
b. humanis, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa memperlakukan dengan penuh simpatik, ramah tamah, sopan santun, dan tanpa pamrih dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. objektif, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana senantiasa tidak memihak/membedakan asal usul dan latar belakang korban bencana;
d. transparan, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana dilaksanakan secara bersih dan terbuka; dan
e. akuntabel, yaitu dalam memberikan bantuan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban bencana, dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal, baik kepada Pimpinan Polri maupun kepada masyarakat.

(1) KPL merupakan sistem organisasi modular yang dibentuk untuk menanggulangi bencana.
(2) KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada:
a. penanggulangan bencana yang tidak direncanakan, antara lain:
1. kecelakaan lantas berat;
2. situasi penyanderaan;
3. penanggulangan bencana bom;
4. pesawat jatuh;
5. kapal tenggelam atau tabrakan;
6. kebocoran limbah berbahaya;
7. Polisi terlibat tembak menembak;
8. kerusuhan;
9. kebakaran dan ledakan; dan
10. wabah penyakit;
b. kejadian yang direncanakan, antara lain:
1. kunjungan pejabat;
2. kegiatan olahraga/konser yang besar; dan
3. konferensi yang bersifat nasional/internasional;
c. keadaan darurat yang besar yang mengakibatkan beberapa penanggulangan bencana/peristiwa, antara lain:
1. gempa bumi;
2. letusan gunung berapi;
3. tanah longsor;
4. banjir; dan
5. angin puting beliung.

Karakteristik yang dimiliki oleh KPL meliputi:
a. terminologi penggunaan istilah-istilah antara lain jabatan, fasilitas, sumber daya harus seragam, sehingga terbentuk pemahaman yang sama;
b. organisasi bersifat modular (bongkar pasang), hanya terhadap unit-unit yang dibutuhkan dapat diaktifkan dalam KPL;
c. sistem komando terpadu dimana instansi yang terlibat, bekerja sama sebagai satu tim untuk membuat sasaran dan strategi bersama;
d. rencana kegiatan dibuat untuk mencapai target operasi;
e. rentang kendali dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat ditangani dengan prinsip satu atasan mengendalikan 3 sampai dengan 7 bawahan atau satu atasan mengendalikan 5 (lima) bawahan;
f. fasilitas penanggulangan bencana sudah ditetapkan sebelumnya meliputi pangkalan aju, Pos KPL, pangkalan penanggulangan bencana, heli spot, dan heli pad;
g. manajemen sumber daya dilaksanakan secara komprehensif dengan mengetahui jumlah, lokasi, dan status (tersedia, ditugaskan atau tidak dapat digunakan) dari sumber daya yang dimiliki;
h. komunikasi yang terintegrasi dengan memiliki kemampuan berkomunikasi antar/intra instansi; dan
i. komando wilayah dapat dibentuk, apabila KPL yang berada lebih dari satu sesuai dengan tingkat kesatuan kewilayahan dengan tujuan untuk mengelola penggunaan sumber daya yang terbatas dan memastikan tercapainya target operasi masing-masing KPL.

(1) Dalam hal penanggulangan bencana, KPL dapat dibentuk oleh kepolisian, sebelum ada KPL yang dibentuk oleh BNPB/BPBD.

(2) KPL yang dibentuk oleh kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada KPL yang dibentuk oleh BNPB/BPBD.
(3) Setelah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Polri:
a. tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan di bawah koordinasi KPL yang dibentuk oleh BNPB/BPBD; dan
b. menugaskan perwakilannya dalam struktur organisasi KPL.

(1) Struktur organisasi KPL terdiri dari:
a. kepala KPL;
b. staf KPL;
c. bagian operasional;
d. bagian perencanaan;
e. bagian logistik; dan
f. bagian keuangan dan administrasi.
(2) Struktur organisasi KPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Kepala KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mendirikan pos KPL;
b. menilai situasi darurat yang terus berubah;
c. menugaskan staf yang diperlukan;
d. MENETAPKAN pilihan bagian-bagian dari sistem KPL untuk dioperasionalkan;
e. mengendalikan operasional bagian-bagian dari sistem KPL;

f. memberikan pengarahan atau briefing awal dan memulai proses perencanaan berdasarkan analisis fakta yang ditemukan;
g. menyetujui semua rencana antara lain rencana kegiatan, rencana kebutuhan sumber daya, rencana press release, dan rencana demobilisasi; dan
h. memastikan koordinasi tindakan dan kegiatan para staf.
(2) Kepala KPL dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatker masing-masing kesatuan.

(1) Staf KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
a. Deputi KPL;
b. petugas informasi publik/humas;
c. juru tulis penanggulangan bencana;
d. petugas pengamanan keselamatan;
e. petugas penghubung;
f. petugas intel; dan
g. perwakilan instansi.
(2) Deputi KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. membantu kepala KPL sesuai pengarahan; dan
b. mengganti dan/atau mewakili tugas Kepala KPL dalam hal berhalangan.
(3) Petugas informasi publik/humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mendirikan pusat informasi yang terpisah dari segala aktivitas lainnya;
b. mengatur ruang kerja, meteriil, dan penempatan staf;
c. menyiapkan rangkuman informasi awal dan memelihara arsip semua rangkuman berikutnya;
d. mendapatkan persetujuan kepala KPL untuk press release;

e. mengumumkan berita-berita yang sudah disetujui ke pers dan memasang di pos KPL;
f. mengatur pertemuan antar personel KPL dengan pers;
g. menyediakan pelayanan pendampingan pers dan VIP;
h. memperhatikan batasan-batasan penyampaian berita yang ditetapkan oleh kepala KPL; dan
i. membuat catatan harian unit humas.
(4) Juru tulis keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. memelihara dan secara berkala membagikan laporan situasi;
b. mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dari bagian-bagian lain untuk dimasukkan ke dalam catatan harian pos KPL;
c. menyampaikan informasi yang bersifat berita ke petugas humas; dan
d. memastikan semua pesan yang telah disampaikan dengan semestinya.
(5) Petugas pengamanan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. memonitor dan menilai situasi yang berbahaya dan tidak aman;
b. mengembangkan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan para personel; dan
c. menghentikan semua kegiatan yang tidak aman pada penanggulangan bencana yang dianggap berada di luar lingkup rencana kegiatan darurat.
(6) Petugas penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. mendapatkan pengarahan dari kepala KPL;
b. menyediakan contact person bagi perwakilan instansi atau bantuan bersama yang membantu;
c. mengidentifikasi perwakilan instansi dari setiap instansi termasuk penghubung komunikasi dan lokasi mereka;

d. menanggapi permintaan personel penanggulangan bencana untuk kontak antar organisasi;
e. memonitor operasi penanggulangan bencana untuk mengidentifikasi apa yang berpotensi menjadi masalah antar organisasi;
f. menyediakan informasi dan menjalin hubungan dengan penghubung instansi pemerintah lainnya; dan
g. membuat catatan harian unit.
(7) Petugas intel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan intel sehubungan dengan pencegahan, pendeteksian dan operasi pengantisipasian;
b. mengelola kegiatan pengamanan operasi;
c. melindungi informasi yang sensitif, mencakup informasi rahasia, informasi penegakan hukum, dan informasi untuk kalangan terbatas;
d. mengumpulkan dan menganalisa intel yang masuk dari segala sumber; dan
e. menentukan intel yang masuk apakah bisa diterapkan atau tidak, disesuaikan dengan tingkat kepentingannya dan kehandalannya.
(8) Perwakilan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. memastikan bahwa semua sumber daya instansi telah check-in;
b. mendapatkan pengarahan situasi dari petugas penghubung;
c. mendirikan tempat kerja dan memberitahu personel instansi bahwa posisi perwakilan instansi telah diisi;
d. menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan sebagaimana diminta;
e. memberi masukan sehubungan penggunaan sumber daya instansi.

(1) Bagian operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima pengarahan/briefing dari Kepala KPL;
b. memberi pengarahan dan pengendalian atas kegiatan operasional yang tengah berlangsung sesuai dengan rencana kegiatan penanggulangan bencana;
c. melakukan kegiatan pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
d. melakukan supervisi;
e. mengkoordinasikan kegiatan bagian operasi dengan semua staf bagian lainnya;
f. memberikan masukan kepada Kepala KPL berkaitan dengan lokasi kegiatan pendukung, sumber daya, dan perkembangan situasi taktis;
g. memastikan laporan ke bagian logistik bahwa jumlah sumber daya, persediaan makanan, persediaan barang, dan tempat tinggal, sudah mencukupi sesuai kebutuhan;
dan
h. membuat catatan harian unit.
(2) Bagian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (Kabagops).
(3) Kepala Bagian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(1) Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima pengarahan/briefing dari Kepala KPL;
b. mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
c. menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh;

d. menentukan rencana kebutuhan semua sumber daya yang dibutuhkan;
e. memetakan lokasi bencana;
f. menyusun rencana kegiatan;
g. membuat perkiraan cepat (kirpat) terhadap perubahan- perubahan signifikan yang terjadi atas status penanggulangan bencana; dan
h. membuat catatan harian unit.
(2) Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren).
(3) Kabagren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(1) Bagian logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima pengarahan/briefing dari Kepala KPL;
b. merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan logistik serta melakukan supervisi terhadap personel yang ditugaskan;
c. mengusulkan lokasi pangkalan aju kepada Kepala KPL;
d. mengangkat personel sebagai anggota bagian logistik sesuai kebutuhan;
e. mengantisipasi dan merencanakan bantuan logistik yang diperlukan;
f. mendatakan dan menjalin kerja sama dengan potensi sumber daya yang ada;
g. menyediakan, memelihara, dan mengendalikan sumber daya yang berupa peralatan, fasilitas tertentu, dan jasa komersil;
h. mengkoordinasikan dan memproses permintaan penambahan sumber daya;
i. mempersiapkan rencana kegiatan penanganan penanggulangan bencana;

j. memastikan bahwa permintaan peralatan komunikasi penanganan penanggulangan bencana terpenuhi; dan
k. mengusulkan pelepasan sumber daya selaras dengan rencana demobilisasi.
(2) Bagian logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian logistik (Kabaglog).
(3) Kabaglog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

(1) Bagian administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menerima pengarahan atau briefing dari kepala KPL;
b. memberikan masukan semua perencanaan keuangan dan analisis biaya;
c. memastikan persediaan dan kebutuhan bagian administrasi/keuangan;
d. memastikan catatan waktu kerja personel dikirimkan ke kesatuan asal sesuai dengan perjanjian atau kebijakan;
e. mendukung semua rencana kegiatan demobilisasi/ penarikan kembali;
f. memastikan penyiapan semua dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam penanggulangan bencana; dan
g. membuat catatan harian unit.
(2) Bagian administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan (Kabagminku).
(3) Kabagminku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala KPL.

Manajemen penanggulangan bencana berpedoman pada prinsip manajemen secara umum yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.

Penggolongan penanggulangan bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:
a. pra bencana;
b. tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, kegiatan perencanaan:
a. penyiapan rencana pelatihan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan KPL; dan
b. sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b kegiatan perencanaan:
a. strategi penanggulangan bencana;
b. pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana;
c. pengerahan semua sumber daya yang ada;
d. penyiapan tempat evakuasi/pengungsian; dan
e. penyiapan tenaga, alat peralatan medis dan obat-obatan.

Tanggap Darurat merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana dengan menyusun rencana kegiatan yang meliputi:
a. menganalisis situasi dan kondisi bencana dengan cepat dan tepat;
b. MENETAPKAN sasaran penanggulangan bencana dan tim evakuasi dengan mengutamakan keselamatan jiwa personel respon tanggap darurat, masyarakat korban bencana dan masyarakat sekitar;
c. menentukan taktik yang digunakan dan sumber daya yang dibutuhkan;
d. melakukan rapat koordinasi dengan unsur instansi terkait;
e. menyiapkan rencana pergeseran sumber daya; dan
f. menyiapkan pos KPL dan pangkalan aju.

Pasca Bencana merupakan berakhirnya keadaan Tanggap Darurat dengan menyusun rencana kegiatan yang meliputi:
a. menyiapkan pemeliharaan dan pemulihan keamanan dan ketertiban;

b. menyusun dan menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. menentukan demobilisasi sumber daya yang tidak diperlukan;
dan
d. menyusun antisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan.

Pengorganisasian Pra Bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
a. membentuk susunan panitia dan rencana pelatihan dalam penanggulangan bencana; dan
b. melakukan mobilisasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

(1) Pembentukan susunan panitia dan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan cara:
a. membuat surat perintah pelaksanaan pelatihan penanggulangan bencana yang menunjuk pelaksana dan peserta, sesuai tataran kewenangan yang dilakukan oleh:
1. Kapolres, Kapoltabes, dan Kapolwil/Tabes pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota;
2. Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi; dan
3. Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB;
b. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan antara lain meliputi materi baik yang bersifat internal maupun yang terkait dengan struktur organisasi KPL gabungan, metode latihan (tutorial dan simulasi), peralatan, dan alins/alongin;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka persiapan penyusunan pelatihan; dan

d. merencanakan kebutuhan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan.
(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk oleh masing-masing Kasatker sesuai dengan tataran kewenangan.

(1) Pengorganisasian kegiatan mobilisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:
a. Kapolres, Kapoltabes, dan Kapolwil/Tabes pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota;
b. Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi; dan
c. Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB.
(2) Mobilisasi masyarakat yang berada di daerah potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. memberikan peringatan dini;
b. menentukan jalur dan tempat penampungan sementara yang aman untuk mobilisasi masyarakat;
c. menyediakan sarana dan prasarana pembentukan pos KPL.

(1) Pengorganisasian tanggap darurat dilaksanakan dengan membentuk dan mengaktifkan KPL disesuaikan dengan besar kecilnya bencana dan dampak yang terjadi.
(2) Pengorganisasian tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kasatker sebagai berikut:
a. Kapolres, Kapoltabes, dan Kapolwil/Tabes pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota;
b. Kapolda pada pelaksana tingkat provinsi; dan
c. Kapolri pada pelaksana tingkat pusat dan BNPB.

(3) Kepala KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petugas senior pertama yang tiba di TKP, selanjutnya ditunjuk pejabat Polri oleh Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. Kasat/Kabag Samapta Polres, Poltabes, dan Polwil/Tabes pada tingkat Kabupaten/Kota;
b. Dirsamapta Polda pada tingkat provinsi; dan
c. Dirsamapta Polri pada tingkat pusat dan BNPB.

(1) Pasca Bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
a. evaluasi pelaksanaan tugas KPL Tanggap Darurat;
b. membubarkan KPL yang telah dibentuk terhadap penanganan penanggulangan bencana alam;
c. memelihara dan memulihkan keamanan dan ketertiban;
d. membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
e. demobilisasi sumber daya yang telah digunakan ke satuan asal; dan
f. mengantisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan.
(2) Pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengorganisasiannya menggunakan struktur organisasi KPL.

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana meliputi:
a. pelatihan penanggulangan bencana;

b. sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana;
c. pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana;
d. pengerahan semua sumber daya yang akan digunakan;
e. mengadakan tempat penampungan untuk evakuasi/ pengungsian korban bencana; dan
f. menyediakan tenaga, alat peralatan medis, dan obat-obatan.

Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Polri bekerja sama dengan instansi lain melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan penyuluhan melalui strategi Polmas kepada masyarakat yang berpotensi korban bencana;
b. penyebarluasan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan tempat penampungan yang aman untuk evakuasi/pengungsian korban bencana.

(1) Tanggap Darurat merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana dengan pelaksanaan kegiatan:
a. mengoperasionalkan pos KPL dalam kegiatan penanggulangan bencana;
b. mengamankan lokasi bencana dan lokasi pengungsian/penampungan;
c. mengatur arus lalu lintas di lokasi bencana dan pengungsian/penampungan;
d. mengevakuasi korban bencana melalui transportasi darat, udara, dan air;

e. mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengidentifikasi korban bencana;
f. memberikan pelayanan pengobatan dan kesehatan lapangan;
g. menyediakan dapur lapangan untuk korban bencana;
h. menyalurkan bantuan kepada korban bencana;
i. melakukan pergeseran sumber daya yang dibutuhkan;
j. melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait; dan
k. meminta bantuan back-up dari kesatuan tingkat atas, kesatuan Polri terdekat, dan instansi terkait.
(2) Apabila pada saat terjadi bencana ditemukan adanya tindakan kejahatan/kriminalitas pada kegiatan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksana tanggap darurat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi yang ada sesuai bidang tugas dalam bentuk satuan tugas, tim, dan unit-unit.
(4) Fungsi-fungsi kepolisian yang terlibat dalam tanggap darurat antara lain fungsi Samapta, Intelijen, Reskrim, Labfor, Identifikasi, Lalu-lintas, Polair, Poludara, Propam, Dokkes, Humas, Binamitra, Telematika, Logistik, Satwa, dan Brimob.
(5) Penempatan fungsi-fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Kepala KPL sesuai struktur organisasi KPL yang dibutuhkan.

Operasionalisasi pos KPL dalam kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
a. Kepala KPL yang telah ditunjuk oleh Kasatker dengan surat perintah, segera mengaktifkan dan mengisi jabatan pada bagian dari struktur organisasi KPL sesuai dengan kebutuhan;
b. Kepala KPL memberikan arahan pada pejabat yang duduk pada bagian dari struktur organisasi KPL mengenai antara

lain target, kekuatan sumber daya yang dibutuhkan, cara bertindak, dan pengawasan pengendalian;
c. para kepala bagian dari struktur organisasi KPL melaksanakan arahan sesuai dengan target operasi penanggulangan bencana;
d. melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pos KPL; dan
e. membuat tabulasi kegiatan KPL.

Mengamankan lokasi bencana dan lokasi pengungsian/penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
a. penugasan kepada anggota Polri untuk melakukan tugas penjagaan dan pengamanan di lokasi bencana dan penampungan;
b. membawa dan menggunakan peralatan yang diperlukan untuk tugas pengamanan lokasi yang disesuaikan dengan jenis bencana;
c. menjauhkan massa dari daerah berbahaya dan mengamankan arus lalu lintas yang digunakan oleh petugas yang melakukan pertolongan/evakuasi korban bencana;
d. melarang orang/kendaraan yang tidak berkepentingan untuk memasuki lokasi bencana;
e. apabila dipandang perlu petugas dapat memasang garis polisi;
f. mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap orang yang memanfaatkan kesempatan berbuat kejahatan di lokasi bencana;
g. melakukan perekaman kegiatan bantuan dan pertolongan menggunakan video kamera dan audio visual baik bersifat umum maupun khusus/menonjol; dan
h. melakukan pendataan terhadap identitas dan jumlah korban bencana.

Mengatur arus lalu lintas di lokasi bencana dan pengungsian/penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
a. memprioritaskan kendaraan yang mengangkut para korban bencana, petugas, dan distribusi bantuan;
b. menentukan jalan keluar masuk kendaraan ke lokasi bencana dan penampungan yang cepat dan aman; dan
c. menentukan jalur alternatif yang aman untuk pendistribusian bantuan korban bencana.

Mengevakuasi korban bencana melalui transportasi darat, udara, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
a. mengevakuasi korban bencana menuju lokasi penampungan sementara yang aman;
b. membantu memberikan pertolongan pertama kepada korban manusia, terutama yang masih hidup sesuai dengan petunjuk tim kesehatan lapangan;
c. menyerahkan korban manusia kepada petugas kesehatan lapangan untuk mendapatkan pertolongan pertama;
d. melakukan koordinasi dengan unsur pendukung dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan evakuasi;
e. melakukan evakuasi korban manusia, yang dalam keadaan kritis dan perlu mendapatkan pertolongan lanjutan segera; dan
f. dalam pelaksanaan tugas tetap memperhatikan etika dan moral.

Mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengidentifikasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a. melakukan pencarian korban manusia di lokasi bencana terutama yang masih hidup;

b. melaksanakan evakuasi korban manusia yang masih hidup dari lokasi bencana dan menyerahkan kepada petugas/tim evakuasi atau instansi terkait lainnya;
c. mengumpulkan dan mengidentifikasi jenazah bila ditemukan korban meninggal dunia di tempat yang ditentukan dengan menggunakan alat peralatan yang ada dan dapat menggunakan DVI serta menyerahkannya kepada petugas/tim evakuasi;
d. mengutamakan keselamatan jiwa walaupun terpaksa harus merusak barang/benda lain yang menghalangi pelaksanaan tugas;
e. dalam rangka menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban manusia dapat menggunakan kendaraan dinas Polri;
dan
f. penanggung jawab lapangan melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kepala KPL secara berjenjang.

(1) Dalam rangka melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan standardisasi peralatan dan perlengkapan.
(2) Dalam hal kesatuan belum memiliki peralatan dan perlengkapan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan peralatan yang ada di kesatuannya masing-masing atau peralatan yang ada pada satuan samping dan instansi terkait.
(3) Standardisasi peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Memberikan pelayanan, pengobatan, dan kesehatan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dilaksanakan sebagai berikut:
a. mendirikan pos pelayanan, pengobatan, dan kesehatan di tempat yang telah ditentukan;
b. menyiapkan kendaraan, peralatan, dan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan;

c. memprioritaskan pertolongan kepada korban manusia yang masih hidup/kondisi kritis; dan
d. memberikan rujukan ke rumah sakit, bagi korban manusia yang tidak bisa ditangani di pos kesehatan lapangan.

Menyediakan dapur lapangan untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g dengan kegiatan sebagai berikut:
a. mendirikan dapur lapangan di lokasi penampungan bencana;
b. menyiapkan bahan makanan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
c. menunjuk personel yang mengelola dapur lapangan dengan surat perintah; dan
d. menyediakan makanan, mengatur, dan mengamankan pendistribusian makanan.

Menyalurkan bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h dilaksanakan sebagai berikut:
a. mendata korban bencana yang berhak menerima bantuan secara akurat;
b. mengawal pendistribusian bantuan dengan aman sampai ke tempat tujuan; dan
c. membuat administrasi pembukuan terhadap penyaluran bantuan sebagai pertanggungjawaban.

Melakukan pergeseran sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i dilakukan sebagai berikut:
a. penugasan personel ke lokasi bencana/penampungan disesuaikan dengan bidang keahlian, tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi KPL;
b. mengirimkan peralatan dan perlengkapan ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan; dan

c. mengalihkan sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain yang membutuhkan sesuai skala prioritas dan kegunaan.

Melakukan koordinasi dengan unsur instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j dilaksanakan sebagai berikut:
a. melakukan diskusi untuk mempertajam analisis dan evaluasi terhadap setiap kegiatan;
b. MENETAPKAN rencana kegiatan dan tindak lanjut kegiatan; dan
c. pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi KPL.

Permintaan bantuan (back-up) oleh Kepala KPL kepada kesatuan Polri terdekat dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k dilaksanakan apabila terdapat keterbatasan dan kendala:
a. kekuatan personel;
b. sarana dan prasarana;
c. geografis yang sulit dijangkau; dan
d. infrastruktur.

Permintaan bantuan (back-up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Kepala KPL dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala KPL meminta bantuan mengajukan permohonan dengan mencantumkan:
1. jumlah dan jenis sumber daya bantuan yang diminta;
2. tugas-tugas spesifik untuk penugasan tertentu;
3. peralatan yang diperlukan;
4. jalur komunikasi yang dapat digunakan;
5. identitas petugas penghubung untuk memfasilitasi koordinasi; dan
6. mempersiapkan peta wilayah setempat.

b. kesatuan yang memberikan bantuan, setelah menerima permohonan melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. memberikan bantuan personel sesuai permintaan dengan dilengkapi peralatan perorangan yang memadai;
2. memberikan bantuan peralatan yang diperlukan;
3. menugaskan seorang supervisor untuk menjaga keutuhan unit bantuannya; dan
4. menunjuk petugas penghubung.
c. dalam hal penugasan personel yang di BKO-kan ke struktur organisasi KPL, dukungan logistik seperti makanan, akomodasi, jangka waktu istirahat dan perawatan peralatan yang diperlukan menjadi tanggung jawab Kepala KPL.
d. dalam hal satuan yang terkena bencana, apabila unsur KPL yang seharusnya berperan tidak mampu, satuan satu tingkat di atasnya menunjuk pejabat untuk bertindak sebagai Kepala KPL.

Setelah kegiatan Tanggap Darurat selesai dilaksanakan, KPL melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. pemeliharaan dan pemulihan keamanan dan ketertiban;
b. rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. demobilisasi sumber daya yang tidak diperlukan; dan
d. antisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan.

(1) Kegiatan Pra Bencana mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Kasatker sesuai tingkat kesatuan masing- masing.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
a. menerima laporan akhir kegiatan Pra Bencana dari Kepala KPL;
b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Pra Bencana; dan
c. inspeksi mendadak secara langsung pada pelaksanaan kegiatan pra bencana.

(1) Kegiatan Tanggap Darurat mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Kasatker sesuai tingkat kesatuan masing- masing.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
a. menerima laporan:
1. secara berkala (harian, mingguan, dan bulanan) kegiatan tanggap darurat dari Kepala KPL;
2. khusus mengenai hal-hal yang menonjol; dan
3. akhir penugasan;
b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat; dan
c. Inspeksi mendadak secara langsung ke lokasi pada pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.

(1) Kegiatan pasca bencana mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan pengawasan dan

pengendalian oleh Kasatker sesuai tingkat kesatuan masing- masing.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
a. menerima laporan akhir kegiatan pasca bencana dari Kepala KPL;
b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan pasca bencana; dan
c. inspeksi mendadak secara langsung pada pelaksanaan kegiatan pasca bencana.

(1) Dalam hal kasatker menerima laporan perkembangan eskalasi dari Kepala KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 2, wajib melaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas.
(2) Pengemban fungsi pengawasan umum pada Polri dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan KPL.

(1) Dalam rangka mengakhiri kegiatan penanggulangan bencana, dilakukan konsolidasi oleh Kepala KPL untuk evaluasi dan pengecekan:
a. kekuatan personel;
b. kesehatan personel; dan
c. perlengkapan/peralatan.
(2) Setelah selesai melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, satuan tugas kembali ke markas kesatuan masing- masing.

(1) Penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Polri dalam kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, menggunakan anggaran kontinjensi Polri baik

yang berada pada Mabes Polri dan/atau satuan kewilayahan disesuaikan dengan skala dan lokasi bencana.
(2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan gabungan penanggulangan bencana pada kegiatan pra bencana, menggunakan anggaran yang ada pada masing-masing instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau BNPB/BPBD.
(3) Penanggulangan bencana yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional/daerah, menggunakan anggaran yang ada pada BNPB/BPBD.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

1. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PENGENDALIAN LAPANGAN

2. STANDARDISASI . . . .
BAGAN ORGANISASI KOMANDO PENGENDALIAN LAPANGAN Kepala Wakil Petugas Penghubung/Lison Perwakilan Instansi Petugas Intel Sekretaris / Juru Tulis Petugas Humas Petugas Pengamanan Keselamatan Bag. Operasi Bag. Perencanaan Bag. Logistik Bag. Keuangan Petugas Dispatcher Cabang Klpk/Divisi Satgas Bergerak Klpk Misi Udara Unit Sumber Daya Unit Sumber Daya Unit Situasi Unit Dokume ntasi Cabang Pendukung Cabang Pelayan Cabang Personel Unit Medis Unit Makanan Unit Personel Unit Bantuan Bersama Unit Perse diaan Unit Pendukung Darat Unit Pengamanan /Security Unit Pangkalan Aju

2. STANDARDISASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

A.
Perlengkapan Satuan :

1) Rantis Resque 4 x 4 (sesuai spektek) 2) Public Addres multi voice

: 1 unit 3) Warning light model Blitz (strobo)

: 1 unit

4) Alat komunikasi (Bracket, Handy Talkie, Kabel, Antena dan central radio dan power supply) :

a) HT dual band

: 6 unit b) Central radio dual band

: 1 unit c) Bracket

: 1 unit d) Kabel dan antena

: 1 unit e) Power supply

: 1 unit f) Radio tape

: 1 unit

5) Portable generator kapasitas

: 1 unit 6) Extending Ladder

: 1 unit 7) Flood Light System 8) Winch

: 2 set 9) Samapta Kit

: 1 set

10) Special Jack

: 1 unit 11) Integrated Jack Stand / out ringger

: 1 unit

B.
Perlengkapan Perorangan :

1) Pakaian PDL Samapta 2) Sabuk besar Samapta 3) Baret/topi lapangan (sesuai kegiatan) 4) Jas Hujan

C.
Perlengkapan Rescue :

1) Alat Pendobrak

: 1 unit 2) Linggis Bercula 3

: 1 unit 3) Kampak

: 1 unit 4) Lampu sorot tangan

: 2 unit 5) Mesin pengebor beton

: 1 set 6) Mata Bor beton

: 1 set

7) Gergaji mesin

: 1 set

8) Tandu . . . . .

8) Tandu

: 3 set 9) Pemotong kabel

: 2 set

10) Alat rescue hidraulik

: 1 set 11) Tabung bantu pernafasan + Trolly

: 1 set 12) Masker oksigen

: 6 set 13) Pakaian tahan api, helm dan sepatu safety (kekuatan 2 ton) : 6 set 14) Pengangkat dengan udara

: 1 unit 15) Kabel rol meter 30 m

: 1 set 16) Pemadam powder + Trolly

: 1 unit 17) Pengganjal ban

: 1 set 18) Tali tambang Nilon

: 1 rol 19) Tali snapling + Carabinary + Harnes

: 2 unit 20) Spike

: 1 set 21) Perahu karet + dayung 4 bh

: 1 set 22) Kompresor

: 1 set 23) Tenda

: 1 set 24) Masker

: 3 set 25) Baju pelampung

: 3 set 26) Sarung tangan karet

: 3 set 27) Pompa air

: 1 unit 28) Sekop

: 3 set 29) Megaphone

: 3 unit 30) Medical Kit Standard SAR

: 1 set 31) Kantong mayat

: 6 unit 32) Peralatan selam

: 2 set

terdiri dari :

a) Wetsuit;
b) Booties;
c) Fin;
d) Mask;
e) Snorkel;
f) Gloves;
g) Regulator;
h) Octopus;
i) Pressure Gauge 2 in 1;
j) Single back pack;
k) Tang 80 CF;
l) Knife;
m) Weight Belt;
n) Weight;
o) Senter;

p) Bag . . . . .

p) Bag; dan q) Tali lempar rescue panjang 100 m.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI