Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2012 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
3. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
4. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding.
5. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri.
6. Pelanggaran KEPP adalah perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
7. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
8. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
9. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP.

11. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya.
12. Pemeriksa adalah anggota Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri (Propam Polri) bidang pertanggungjawaban profesi (Wabprof) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
13. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.
14. Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah.
15. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta oleh pelanggar atau atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah.
16. Banding adalah upaya Pelanggar atau istri/suami/anak/orang tua kandung Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar untuk mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP.
17. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat Banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, atau membatalkan putusan KKEP.
18. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, tentang suatu pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
19. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pelanggaran KEPP guna kepentingan pemeriksaan.
20. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana.
21. Atasan langsung adalah pejabat Polri yang karena jabatannya membawahi langsung anggota yang dipimpinnya.

22. Kepala Satuan Pelanggar adalah kepala satuan organisasi yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasi tempat pelanggar bertugas atau organisasi tempat titip rawat bagi pelanggar yang bertugas di luar struktur organisasi Polri.
23. Pejabat Pembuat Surat Perintah adalah Kapolri/Wakapolri, atau pejabat Polri selaku atasan Akreditor Propam.
24. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.
25. Putusan Sela adalah putusan di tingkat pra pemeriksaan sidang KKEP yang memutus bantahan oleh terduga pelanggar/pendamping terhadap materi formil persangkaan yang diajukan oleh penuntut.
26. Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.
27. Rekomendasi adalah putusan sidang yang memuat sanksi administratif yang disampaikan kepada pejabat pembentuk KKEP dan/atau Komisi Banding.
28. Putusan Banding adalah putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding atas pelaksanaan sidang banding.
29. Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman.

Tujuan Peraturan ini:
a. sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
b. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan pelanggaran KEPP;
c. terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel;
d. terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan pelanggaran KEPP; dan
e. terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:
a. legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya;

c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
d. kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;
e. kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
f. keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu;
g. praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
h. transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

(1) Kapolri berwenang membentuk KKEP.
(2) Kapolri membentuk KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:
a. Perwira Tinggi (Pati) Polri; dan
b. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda.
(3) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:
a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri di luar struktur Polri, kepada:
1. Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;
2. Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri; dan
3. Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;

b. pada tingkat kewilayahan, kepada:
1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres.

(1) Susunan keanggotaan KKEP terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua; dan
c. anggota.
(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing satu orang yang merangkap sebagai anggota KKEP.

(1) Keanggotaan KKEP berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Dalam hal ada anggota KKEP berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk pengganti dari anggota cadangan.
(3) Anggota cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar.

(1) Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pati Polri, dan Kombes Pol yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda sebagai berikut:
a. Ketua :
Irwasum Polri/Pati Polri;
b. Wakil Ketua : As SDM Kapolri/Pati Polri; dan
c. Anggota :
Pati Polri.

(2) Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen Polri di tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
a. Ketua :
Kadivpropam Polri/Pati Polri;
b. Wakil Ketua : Pati Polri/Kombes Pol; dan
c. Anggota :
Pamen Polri.
(3) Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri ke bawah di tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
a. Ketua :
Karowabprof Divpropam Polri/Kombes Pol;
b. Wakil Ketua : Pamen SSDM Polri; dan
c. Anggota :
Pamen Polri.

(1) Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen Polri di tingkat Polda sebagai berikut:
a. Ketua :
Irwasda/Kombes Pol;
b. Wakil Ketua : Karo SDM Polda/Kombes Pol; dan
c. Anggota :
Pamen Polda.
(2) Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda sebagai berikut:
a. Ketua :
Kabidpropam Polda/Pamen Polda;
b. Wakil Ketua : Irbid pada Itwasda/Pamen Polda; dan
c. Anggota :
Pamen Polda.

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut:

a. Ketua :
Wakapolres/Pamen Polres;
b. Wakil Ketua :
Kabagsumda Polres/Pamen Polres; dan
c. Anggota :
Pamen/Pama Polres.

(1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:
a. pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
b. pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
c. pelanggaran Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
(2) KKEP melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk KKEP.

(1) Dalam hal KKEP melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, bawahan yang menolak perintah atasan diberikan perlindungan hukum.
(2) Mekanisme perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KKEP berwenang:
a. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
b. menghadirkan Pendamping yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar atau yang ditunjuk oleh KKEP sebagai Pendamping;

c. menghadirkan Saksi dan Ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
d. mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
e. meneliti berkas Pemeriksaan Pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
f. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan Ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;
g. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai Pendamping;
h. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
i. membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil Sidang KKEP; dan
j. mengajukan rekomendasi putusan KKEP bersifat administratif kepada pejabat pembentuk KKEP.

(1) Pejabat pembentuk KKEP berwenang:
a. meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas KKEP;
b. menerima atau menolak rekomendasi KKEP; dan
c. menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Kapolri berwenang membentuk Komisi Banding.
(2) Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Banding kepada:
a. Wakapolri, untuk tingkat Mabes Polri; dan
b. Kapolda, untuk tingkat Polda.

(1) Susunan keanggotaan Komisi Banding diangkat dari pejabat Polri, terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua; dan
c. anggota.
(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing terdiri dari satu orang sekaligus merangkap sebagai anggota.

(1) Keanggotaan Komisi Banding berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Dalam hal ada anggota Komisi Banding berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk pengganti dari anggota cadangan.
(3) Anggota cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pejabat Polri yang diangkat sebagai anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan memenuhi persyaratan antara lain:
a. berpangkat sama atau setingkat lebih tinggi dengan pangkat Pelanggar;
b. memahami dan mampu melaksanakan mekanisme sidang KKEP dan Banding; dan
c. mampu dan terampil dalam penerapan hukum terkait dengan KEPP.

(1) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pati Polri/keluarga pelanggar/ Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Wakapolri/Pati Polri;
b. Wakil Ketua : Kadivkum Polri/Pati Polri; dan
c. Anggota :
Pati Polri.

(2) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pamen Polri/keluarga pelanggar/Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Irwasum Polri/Pati Polri;
b. Wakil Ketua : Kadivkum Polri/Pati Polri; dan
c. Anggota :
Kombes Pol.
(3) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar golongan Pama Polri pada tingkat Mabes Polri/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Kadivkum Polri/Pati Polri;
b. Wakil Ketua : Kombes Pol dari SSDM Polri; dan
c. Anggota :
Kombes Pol/AKBP.
(4) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar pangkat Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Mabes Polri/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Karobankum Divkum Polri/Pamen Polri;
b. Wakil Ketua : Kombes Pol dari Divpropam Polri; dan
c. Anggota :
Kombes Pol/AKBP.

(1) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Pama Polri pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Wakapolda/Pamen Polda;
b. Wakil Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda; dan
c. Anggota :
Pamen Polda.

(2) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
a. Ketua :
Kabidkum Polda/Pamen Polda;
b. Wakil Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda; dan
c. Anggota :
Pamen Polda.

(1) Komisi Banding bertugas:
a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang Komisi Banding;
b. memeriksa dan meneliti:
1. berkas perkara;
2. surat permohonan Banding beserta memori Banding;
3. surat persangkaan dan tuntutan dari penuntut;
4. nota pembelaan dari Pendamping dan/atau Terduga Pelanggar;
5. putusan Sidang KKEP;
6. bukti-bukti lain dari hasil Sidang KKEP;
c. membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan Komisi Banding; dan
d. membuat putusan Banding.
(2) Sidang Banding dilakukan tanpa menghadirkan Pelanggar dan saksi- saksi.
(3) Komisi Banding melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding.

Komisi Banding berwenang:
a. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan Banding;
b. menguatkan atau membatalkan putusan Sidang KKEP; dan
c. membuat rekomendasi hasil sidang Komisi Banding kepada pembentuk Komisi Banding.

(1) Kapolri berwenang menunjuk Penuntut untuk sidang KKEP di tingkat Mabes Polri.
(2) Kewenangan penunjukan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kadivpropam Polri.
(3) Kapolda berwenang menunjuk Penuntut untuk Sidang KKEP di tingkat Polda.
(4) Kewenangan penunjukan Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kabidpropam Polda.
(5) Kapolres berwenang menunjuk Penuntut untuk Sidang KKEP di tingkat Polres.

Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

(1) Penuntut bertugas:
a. menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
b. membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
c. menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar/ Pendamping;
d. menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada Saksi, Ahli, Terduga Pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan Sidang;
e. membuat dan membacakan tuntutan; dan
f. mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.
(2) Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara.

Penuntut berwenang:
a. memanggil dan/atau menghadirkan Terduga Pelanggar di persidangan;
b. memanggil dan/atau menghadirkan Saksi di persidangan;
c. mengajukan permohonan dan/atau menghadirkan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya; dan
d. mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan.

(1) Dalam pelaksanaan sidang KKEP dan Komisi Banding dibantu oleh Sekretaris yang terstruktur pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
(2) Penunjukan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
(3) Kepangkatan Sekretaris disesuaikan dengan pangkat Terduga Pelanggar/ Pelanggar.

Sekretaris KKEP bertugas:
a. menyiapkan administrasi sidang;
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan yang ditandatangani Ketua atau Wakil Ketua KKEP kepada Terduga Pelanggar, dan Saksi untuk hadir dalam Sidang KKEP dengan tanda bukti penerimaan;
c. membuat surat pemberitahuan kepada Pendamping, dan surat permintaan kepada Ahli untuk hadir dalam sidang KKEP;
d. menyerahkan berkas perkara yang akan disidangkan kepada perangkat KKEP, Penuntut, dan Pendamping/Terduga Pelanggar;
e. menyiapkan tempat dan perlengkapan Sidang KKEP;
f. meneliti kelengkapan berkas perkara;
g. membuat susunan acara Sidang KKEP;
h. menghadiri dan mengikuti Sidang KKEP;
i. membacakan tata tertib Sidang KKEP;
j. mencatat dan merekam semua keterangan dan fakta yang terungkap dalam persidangan;
k. membantu KKEP menyusun berita acara Sidang KKEP;

l. membantu KKEP menyiapkan konsep putusan Sidang KKEP;
m. menyampaikan putusan Sidang KKEP kepada Terduga Pelanggar dan atasan Terduga Pelanggar;
n. membantu KKEP dalam membuat dan mengirimkan laporan hasil Sidang kepada pejabat pembentuk KKEP, atasan Pelanggar, fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi Propam dan fungsi hukum; dan
o. menyiapkan surat pengantar hasil sidang KKEP dan permohonan Banding kepada Komisi Banding, dalam hal Pelanggar mengajukan Banding.

Sekretaris komisi banding bertugas:
a. meregistrasi pengajuan permohonan Banding;
b. mengajukan permohonan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding;
c. menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding dan berkas permohonan Banding kepada Komisi Banding;
d. membantu Komisi Banding dalam pembuatan rekomendasi putusan Banding;
e. meregistrasi rekomendasi putusan Banding;
f. memproses pengajuan rekomendasi putusan Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding untuk mendapatkan keputusan;
g. meregistrasi dan meneruskan petikan keputusan pejabat pembentuk Komisi Banding atas putusan Banding, kepada Pelanggar/keluarga Pelanggar, Inspektorat pengawasan, fungsi hukum, dan fungsi Propam; dan
h. melakukan pengarsipan berkas Banding.

Tahapan penegakan KEPP meliputi:
a. Pemeriksaan Pendahuluan;
b. Sidang KKEP;
c. Sidang Komisi Banding;
d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
f. Rehabilitasi personel.

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
a. audit investigasi;
b. pemeriksaan; dan
c. pemberkasan.

(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.
(2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:
a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
b. surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
c. rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan.
(3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.
(4) Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.
(5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.
(6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.
(7) Dalam hal hasil gelar terhadap Laporan Informasi belum dibuatkan Laporan Polisi Model B, dibuat Laporan Polisi Model A.
(8) Format Laporan Informasi, Laporan Polisi Model A, dan Laporan Polisi Model B tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.
(3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.
(4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

(1) Dalam hal kesimpulan hasil gelar dinyatakan bukan merupakan pelanggaran KEPP, Akreditor mengajukan rekomendasi kepada pejabat pembuat surat perintah.
(2) Pejabat pembuat surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima kesimpulan hasil gelar, wajib memberikan jawaban menolak atau menerima rekomendasi yang diajukan Akreditor.
(3) Dalam hal Pejabat pembuat surat perintah menerima rekomendasi kesimpulan hasil gelar, maka Pejabat pembuat surat perintah menerbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan.
(4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat perintah penutupan pemeriksaan, Akreditor menerbitkan penetapan penutupan pemeriksaan.
(5) Format surat perintah penutupan pemeriksaan dan penetapan penutupan pemeriksaan tercantum dalam lampiran ”D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya.
(2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri.
(3) Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersama pengemban fungsi terkait di lingkungan Polri.

(1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.
(2) Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi, dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah.
(3) Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.
(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.

(1) Akreditor Divpropam Polri berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:
a. golongan Pati Polri;
b. berpangkat Kombes Pol yang bertugas di Mabes Polri, dan yang menjabat Wakapolda atau Irwasda; dan
c. yang bertugas pada Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
(2) Akreditor Bidpropam Polda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:
a. golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres; dan
b. yang bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri.
(3) Akreditor Sipropam Polres berwenang melakukan pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polres:
a. yang berpangkat AKP ke bawah; dan
b. yang bertugas di luar struktur Polri.

(1) Dalam hal tertentu pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan dapat dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri berdasarkan surat perintah Kapolri/Wakapolri.
(2) Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda.
(3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelanggaran KEPP:
a. mendapat perhatian publik;
b. mempunyai dampak luas;
c. menjadi atensi pimpinan Polri;
d. penanganannya berlarut-larut;
e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya;
f. melibatkan tokoh formal/informal; dan
g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuan atas.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:
a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
c. penanganan barang bukti.

(1) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan.
(2) Surat Panggilan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang, meliputi:
a. tingkat Mabes Polri:

1. Kadivpropam Polri untuk pemanggilan terhadap Pati Polri dan Kombes Pol; dan
2. Karowabprof Divpropam Polri untuk pemanggilan terhadap Pamen Polri yang berpangkat AKBP ke bawah;

b. tingkat Polda:
1. Kapolda/Wakapolda atau Irwasda untuk pemanggilan terhadap Kombes Pol; dan
2. Kabidpropam Polda untuk pemanggilan terhadap AKBP ke bawah;
c. tingkat Polres:
1. Kapolres/Wakapolres untuk pemanggilan terhadap Pama Polri; dan
2. Kasipropam untuk pemanggilan terhadap Brigadir Polri ke bawah.

(1) Surat panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada:
a. atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polri; dan
b. orang yang dipanggil, atau keluarganya, atau pejabat di lingkungan tempat tinggal/tempat kerja terhadap Saksi yang bukan anggota Polri.
(2) Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua.
(3) Dalam hal surat panggilan kedua Saksi tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, maka terhadap Saksi:
a. yang bukan anggota Polri, Pemeriksa membuat berita acara tentang ketidakhadiran dan alasannya; dan
b. dari anggota Polri, diterbitkan surat perintah membawa yang disampaikan kepada Atasan langsung untuk menghadapkan kepada Pemeriksa.
(4) Pemanggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang cukup dan wajar.

(1) Terduga Pelanggar yang tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, diterbitkan surat perintah membawa yang disampaikan kepada Atasan Langsung untuk dihadapkan kepada Pemeriksa.
(2) Dalam hal Atasan Langsung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, Saksi dan Terduga Pelanggar dibawa paksa oleh Pemeriksa.
(3) Permintaan Keterangan Ahli dilakukan dengan mengajukan surat kesediaan untuk menjadi Ahli, bukan dengan pemanggilan.

(1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Laporan Polisi;
b. dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;
c. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;
d. identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan
e. materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar.

(3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.
(4) Dalam hal yang diperiksa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan.

(1) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses pemeriksaan.
(2) Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk oleh fungsi hukum, Terduga Pelanggar wajib membuat surat pernyataan penolakan.

(1) Penanganan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
a. penerimaan dan pencatatan;
b. pembungkusan dan penyegelan;
c. penyimpanan, perawatan, dan pengamanan; dan
d. pengembalian/penyerahan/pemusnahan.
(2) Penanganan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara.

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP.

(2) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat:
a. sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan;
b. daftar isi berkas;
c. resume;
d. Laporan Polisi;
e. surat perintah;
f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli;
h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
i. surat tanda terima barang bukti;
j. berita acara penerimaan barang bukti;
k. surat panggilan Saksi;
l. surat panggilan Terduga Pelanggar;
m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;
n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;
o. surat kesediaan menjadi Ahli;
p. surat permintaan visum et repertum/laboratoris;
q. dokumen hasil pemeriksaan visum et repertum/laboratoris;
r. surat permintaan penyerahan barang bukti;
s. daftar barang bukti;
t. daftar Saksi; dan
u. daftar Terduga Pelanggar.
(3) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7 (tujuh) dan didistribusikan kepada:
a. Ketua dan anggota KKEP : 3 (tiga) berkas;
b. Penuntut : 1 (satu) berkas;
c. Terduga Pelanggar : 1 (satu) berkas;
d. fungsi hukum Polri : 1 (satu) berkas; dan
e. Sekretariat KKEP : 1 (satu) berkas.
(4) Format surat-surat yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan tercantum dalam lampiran “F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil.
(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Pembuat Surat Perintah menyatakan lengkap tidaknya berkas.
(3) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan tidak lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.

(1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
b. analisis fakta dan yuridis; dan
c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.
(2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
b. dalam pembentukan KKEP;
c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
(4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.
(5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

(1) Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.
(2) Ketua KKEP MENETAPKAN waktu dan tempat pelaksanaan Sidang.
(3) Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada:
a. Terduga Pelanggar;
b. Penuntut; dan
c. Pendamping.
(4) Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

(1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi MENETAPKAN lain.
(2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.

(3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
(4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

(1) Dalam pelaksanaan Sidang, Sekretariat KKEP menyiapkan ruangan/tempat sebagai kelengkapan persidangan meliputi:

a. ruang sidang;
b. tempat tunggu anggota Komisi;
c. tempat tunggu Terduga Pelanggar dan Pendamping; dan
d. tempat tunggu Saksi.
(2) Perlengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. meja sidang dengan alas kain berwarna hijau dengan susunan berbentuk “U”;
b. kursi sidang untuk anggota KKEP, sekretaris, Terduga Pelanggar, Pendamping, Saksi, Ahli, dan pengunjung;
c. palu sidang dan alasnya;
d. papan nama ketua/anggota KKEP, sekretaris, Penuntut dan Pendamping;
e. bendera Merah Putih berada di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi ketua KKEP; dan
f. lambang Garuda Pancasila.
(3) Denah ruang sidang sebagai berikut:
a. Ketua KKEP berada di depan bagian tengah;
b. Wakil Ketua KKEP berada di samping kanan Ketua KKEP;
c. anggota KKEP berada di sebelah kiri Ketua KKEP dan sebelah kanan Wakil Ketua KKEP;
d. Sekretaris KKEP berada di belakang Komisi KEPP;
e. Terduga Pelanggar berhadapan dengan Ketua KKEP;
f. Penuntut berada di sisi kiri Terduga Pelanggar;
g. Pendamping berada di sisi kanan Terduga Pelanggar;
h. pengunjung berada di belakang Terduga Pelanggar/Saksi; dan
i. Saksi berada dihadapan Ketua KKEP pada saat pemeriksaan Saksi.

Pakaian yang digunakan dalam Sidang KKEP:
a. perangkat KKEP memakai PDU-IV/Toga;
b. Sekretaris memakai PDH/Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
c. Penuntut memakai PDU-IV/Toga;
d. Terduga Pelanggar memakai PDH;
e. Pendamping dari anggota Polri memakai PDU-IV/Toga dan PNS Polri memakai PSL/Toga; dan
f. Saksi dari anggota Polri memakai PDH, dan saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas rapi.

Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut:
a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
b. perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
c. Ketua KKEP membuka sidang;
d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
h. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
i. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/ Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
j. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
k. Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan;
l. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi- saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
m. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
n. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
o. Penuntut membacakan tuntutan;
p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
q. Ketua KKEP membacakan Putusan.

(1) Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran.
(2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. surat/dokumen;
d. bukti elektronik;
e. petunjuk; dan
f. keterangan Terduga Pelanggar.

(1) Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar:
a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan
b. tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.
(2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:
a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau
b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.
(3) Penjatuhan sanksi dalam putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat kumulatif dan/atau alternatif dan memperhatikan tujuan penghukuman.
(4) Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan bebas dari tuntutan yang tertuang dalam putusan KKEP.
(5) Tujuan penghukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Putusan Sidang KKEP sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu dan tempat putusan;
b. identitas perangkat Sidang dan Pelanggar;
c. materi persangkaan;
d. fakta persidangan;
e. materi tuntutan/petitum;
f. materi pembelaan;
g. pertimbangan hukum; dan
h. amar putusan.

Kelengkapan, tahapan dan Putusan Sidang serta format surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KKEP paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KKEP.
(2) Pelanggar wajib melaksanakan putusan sidang bersifat etika:
a. pada saat putusan selesai dibacakan, untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan
b. setelah mendapat surat pemberitahuan dari pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
(3) Sekretariat KKEP menyerahkan salinan Putusan Sidang bersifat etika kepada:
a. Kepala Satuan Pelanggar dan pengemban fungsi Rehabilitasi untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan

b. pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol untuk penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
(4) Pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol melaksanakan putusan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kepada Pelanggar, paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.
(5) Setelah melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol segera menyerahkan kembali Pelanggar kepada kepala satuan Pelanggar paling lama 2 (dua) hari kerja.

(1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.
(2) Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan

putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.
(3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.
(4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

(1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengemban fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

(2) Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:
a. 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
b. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH.
(3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

(1) Kepala Kesatuan Pelanggar wajib menghadapkan Pelanggar kepada Kepala Kesatuan baru paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja, sejak menerima tembusan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman bersifat administratif berupa Demosi.
(2) Surat penghadapan Pelanggar ke kesatuan baru diberikan tembusan kepada fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi Propam, fungsi SDM dan fungsi hukum.

(1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
(2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
(3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
(4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.

(5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran “I” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.
(2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.
(3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

(1) Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan Sidang.
(2) Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (judex yuris).
(3) Komisi Banding MENETAPKAN keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:
a. Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding;
b. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:
1. memori banding;
2. berkas pemeriksaan pendahuluan;
3. alat bukti;
4. penerapan hukum; dan
5. putusan sidang KKEP;

c. penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
d. pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

(1) Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa:
a. menolak permohonan banding; atau
b. menerima permohonan banding.
(2) Menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. menguatkan Putusan Sidang KKEP; atau
b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP.
(3) Menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b berupa:
a. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau
b. pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP.

(1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan.
(2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

Penetapan administrasi penjatuhan hukuman Sidang Komisi Banding terhadap Pelanggar KEPP sama dengan proses penetapan administrasi penjatuhan sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

(1) Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.
(2) Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama:

a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap penjatuhan sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
b. 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
c. 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
dan
d. menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

(3) Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengemban fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, dan fungsi hukum.
(4) Format Laporan hasil pengawasan dan penilaian tercantum dalam lampiran ”J” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi.
(2) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi.

(3) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi.
(4) Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh:
a. Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri;
b. Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda; dan
c. Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.
(5) Format keputusan tentang Rehabilitasi tercantum dalam lampiran ”K” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Dalam hal KKEP dan Komisi Banding memutus bebas, maka pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya putusan sidang.

(1) Salinan keputusan tentang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 paling lama 5 (lima) hari kerja dikirimkan kepada:
a. pelanggar; dan
b. pengemban fungsi Paminal, untuk penghapusan catatan pelanggaran personel.
(2) Pengemban fungsi Paminal memberitahukan penghapusan catatan pelanggaran personel kepada anggota yang bersangkutan melalui atasannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima salinan keputusan tentang Rehabilitasi.

(1) Terduga pelanggar berhak:
a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
b. menunjuk Pendamping;
c. mengajukan Saksi yang meringankan;
d. menerima salinan surat persangkaan;

e. mengajukan eksepsi/bantahan;
f. menerima salinan tuntutan;
g. mengajukan pembelaan;
h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;
i. mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan
j. menerima salinan putusan Sidang Banding.
(2) Terduga pelanggar wajib:
a. memenuhi panggilan pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP;
b. menghadiri sidang KKEP;
c. mentaati tata tertib sidang KKEP;
d. berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP; dan
e. memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pendamping Terduga Pelanggar berhak:
a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
b. mendampingi Terduga Pelanggar pada saat pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;
c. menerima jadwal pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dan Sidang KKEP;
d. mengajukan pertanyaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh penuntut dalam Sidang KKEP;
e. mengajukan Saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP;
f. mengajukan pembelaan dalam Sidang KKEP;
g. mengajukan keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan;
h. menerima salinan putusan Sidang KKEP;
i. mengajukan Banding;
j. menerima salinan putusan Sidang Banding; dan
k. menerima hak atas jasa profesi.

(2) Pendamping Terduga Pelanggar wajib:
a. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar atau surat perintah dari atasannya;
b. memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar;
c. menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP;
d. membela hak-hak Terduga Pelanggar; dan
e. menyusun dan menyampaikan memori Banding.

Pendamping Terduga Pelanggar adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Ilmu Kepolisian;
b. memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam Sidang KKEP;
c. tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman;
d. memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar; dan/atau
e. memiliki surat perintah dari atasan Pendamping.

Ketentuan yang berkaitan dengan acara pemeriksaan KKEP yang telah ada sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No.
Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN