Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan PNS Polri.
3. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
4. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darma bhakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5. Medali adalah tanda jasa berbentuk segi lima.
6. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
7. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
8. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.
9. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah pejabat Polri yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kapolri atau Kapolda dalam pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda kehormatan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Polri.

10. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara INDONESIA.
11. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara asing.
12. Tidak Pernah Cacat adalah tidak meninggalkan tugas dan kewajiban pokok Kepolisian.

Tujuan dari Peraturan ini:
a. sebagai pedoman dalam pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA;
b. terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan Polri dalam pengusulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA; dan
c. terpenuhinya hak Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA untuk mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atas jasa dan prestasi luar biasa bagi kemajuan dan pengembangan Polri secara selektif.

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:
a. legalitas, yaitu proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. objektivitas, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni tidak memihak selektif dan akuntabel;
c. akuntabel, yaitu proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus dapat dipertanggungjawabkan;
d. keadilan, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI, dan WNA;
e. kehati-hatian, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilakukan dengan cermat, tepat dan teliti dengan memperhatikan kriteria persyaratan yang ditetapkan;
f. keterbukaan, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol oleh pihak internal dan eksternal;

g. kesetaraan, yaitu bahwa hak pengusulan diberikan dengan perlakuan yang sama dan sederajat kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA berdasarkan jasa dan prestasi luar biasa yang diberikan bagi kemajuan dan pengembangan Polri; dan
h. timbal balik, yaitu bahwa proses pengusulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dapat diberikan sebagai ungkapan yang setimpal atau sebagai balas jasa menyangkut pemberian, penghormatan dan penghargaan dengan kementerian/lembaga/badan/organisasi dari dalam/luar negeri.

(1) Tanda Jasa diberikan dalam bentuk Medali.
(2) Tanda Jasa terdiri atas:
a. Medali kepeloporan;
b. Medali kejayaan; dan
c. Medali perdamaian.
(3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Kapolri kepada Dewan gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA melalui Kementerian yang terkait bidang Jasanya.
(4) Usulan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan setelah ada pertimbangan atau rekomendasi dari Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri bagi yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(1) Tanda Kehormatan berupa:
a. Bintang;
b. Satyalancana; dan
c. Samkaryanugraha.
(2) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

(3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. perseorangan, untuk Tanda Kehormatan Bintang dan Satyalancana; dan
b. kesatuan di lingkungan Polri, untuk Tanda Kehormatan Samkaryanugraha.

(1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Bintang sipil; dan
b. Bintang militer.
(2) Tanda Kehormatan Bintang sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. Bintang Republik INDONESIA;
b. Bintang Mahaputera;
c. Bintang Jasa;
d. Bintang Kemanusiaan;
e. Bintang Penegak Demokrasi;
f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan
g. Bintang Bhayangkara.
(3) Tanda Kehormatan Bintang militer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari:
a. Bintang Gerilya;
b. Bintang Sakti;
c. Bintang Dharma;
d. Bintang Yudha Dharma;
e. Bintang Kartika Eka Pakci;
f. Bintang Jalasena; dan
g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dan ayat (3) diusulkan oleh Kapolri kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA melalui kementerian terkait bidang jasanya.

(2) Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri dari:
a. Bintang Bhayangkara Utama;
b. Bintang Bhayangkara Pratama;dan
c. Bintang Bhayangkara Nararya.

Bintang Bhayangkara Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan:
a. kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN;
b. secara fungsional karena kemampuannya kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan;
c. secara selektif kepada Menteri dan pejabat setingkat Menteri; dan
d. secara selektif kepada kepala negara atau kepala pemerintahan, kepala kepolisian/panglima/kepala staf angkatan bersenjata negara lain karena hubungan timbal balik.

Bintang Bhayangkara Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan:
a. secara fungsional kepada Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kabaharkam Polri, Kabaintelkam Polri, dan Kalemdikpol;
b. kepada pejabat Polri yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. telah memiliki bintang Bhayangkara Nararya;
2. telah memangku jabatan struktural yang dipersyaratkan pangkat bintang dua selama 1 (satu) tahun;
3. untuk jabatan-jabatan di luar struktur Polri secara selektif ditentukan oleh Kapolri; dan
4. prioritas pengajuan usul perolehan berdasarkan pada tingkat/hierarki organisasi.

Bintang Bhayangkara Nararya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Anggota Polri:

a. atas dasar prestasi yang tidak terikat masa bakti; dan
b. yang memiliki masa kerja dalam dinas Polri selama 24 (dua puluh empat) tahun secara terus menerus tanpa cacat, dan telah mendapatkan Satyalancana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun.

(1) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, untuk Anggota Polri terdiri dari:
a. Satyalancana Pengabdian 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun dan 32 (tiga puluh dua) tahun;
b. Satyalancana Bhakti Pendidikan;
c. Satyalancana Jana utama;
d. Satyalancana Ksatria Bhayangkara;
e. Satyalancana Karya Bhakti;
f. Satyalancana Operasi Kepolisian;
g. Satyalancana Bhakti Buana;
h. Satyalancana Bhakti Nusa;
i. Satyalancana Bhakti Purna;dan
j. Satyalancana Dharma Nusa.
(2) Tanda Kehormatan Satyalancana untuk PNS Polri berupa Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun dan Satyalancana Dharma Nusa.
(3) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf j dapat diusulkan untuk WNI.
(4) Tanda Kehormatan Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dapat diusulkan untuk WNA.
(5) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Dewan gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

(1) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa Samkaryanugraha Nugraha Sakanti diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri.

(2) Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Dewan gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

Bentuk dan jenis Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Persyaratan umum penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai berikut:
a. WNI atau seseorang yang berjuang dan atau bertugas di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
d. berkelakuan baik;
e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

(1) Syarat khusus penerima Medali Kepeloporan sebagai berikut:
a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain;
b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.

(2) Syarat khusus penerima Medali Kejayaan yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, budaya, agama, dan/atau bidang lain.
(3) Syarat khusus penerima Medali Perdamaian yaitu berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan perdamaian, diplomasi, persahabatan, dan persaudaraan.

Syarat khusus penerima Bintang Republik INDONESIA sebagai berikut:
a. berjasa sangat luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara;
b. pengabdian dan pengorbanannya di berbagai bidang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Syarat khusus penerima Bintang Mahaputera sebagai berikut:
a. berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara;
b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Syarat khusus penerima Bintang Jasa sebagai berikut:
a. berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara;
b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara;dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Syarat khusus penerima Bintang Kemanusiaan sebagai berikut:
a. berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai- nilai perikemanusiaan dan perikeadilan bangsa dan negara;
b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, pelayanan publik, dan kemanusiaan berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Syarat khusus penerima Bintang Penegak Demokrasi sebagai berikut:
a. berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional;
b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang demokrasi, politik, dan legislasi berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Syarat khusus penerima Bintang Budaya Parama Dharma sebagai berikut:
a. berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan dan membina kebudayaan bangsa dan negara;
b. pengabdian dan pengorbanannya di bidang kebudayaan, baik kesenian, nilai-nilai tradisional, dan kearifan lokal bermanfaat bagi bangsa dan negara; dan/atau
c. darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.

Syarat Khusus penerima Bintang Bhayangkara sebagai berikut:
a. Anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan Polri;
b. tidak pernah cacat selama bertugas di Polri; atau
c. WNI bukan Anggota Polri yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Polri.

Syarat khusus penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian yaitu Anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok secara terus menerus selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua empat)

tahun dan 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukan etika profesi, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi Anggota Polri yang lain.

Syarat khusus penerima Satyalancana Bhakti Pendidikan sebagai berikut:
a. Anggota Polri yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan kepolisian yang bertugas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun tidak terus menerus;
b. Anggota Polri yang ditugaskan untuk menjadi tenaga pendidik di luar lembaga pendidikan Polri paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus menerus; atau
c. WNI bukan Anggota Polri dan WNA yang karena keahliannya menjadi tenaga pendidik dan/atau kerjasama di bidang ilmu kepolisian paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus atau 2 (dua) tahun tidak terus menerus.

Syarat khusus penerima Satyalancana Jana Utama sebagai berikut:
a. Anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan) tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan etika profesi dan kinerja yg baik serta berdampak bagi kemajuan institusi Polri; atau
b. WNI bukan Anggota Polri yang aktif turut serta membantu Polri di segala bidang dalam menjalankan fungsi kepolisian yang berdampak bagi kemajuan institusi Polri.

Syarat khusus penerima Satyalancana Ksatria Bhayangkara yaitu Anggota Polri yang berjasa dalam melaksanakan tugas kepolisian di bidang operasional atau bidang pembinaan dan memenuhi syarat-syarat profesionalisme serta etika profesi yang berdampak terhadap kemajuan institusi Polri.

Syarat khusus penerima Satyalancana Karya Bhakti sebagai berikut:
a. Anggota Polri yang aktif turut serta dalam kegiatan yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang yang berdampak pada kemajuan dan pembangunan institusi Polri; atau
b. WNI bukan Anggota Polri dan WNA yang aktif turut serta dalam membantu tugas-tugas Polri di segala bidang yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang untuk kemajuan dan pembangunan Polri.

Syarat khusus penerima Satyalancana Operasi Kepolisian sebagai berikut:
a. Anggota Polri yang telah melaksanakan tugas pengungkapan kasus menonjol yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendapat perhatian dunia internasional; atau
b. gugur, tewas, dan/atau cacat permanen dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian.

Syarat khusus penerima Satyalancana Bhakti Bhuana yaitu Anggota Polri yang telah melaksanakan tugas kepolisian internasional di luar negeri dengan menunjukkan disiplin dan tanggung jawab, dengan ketentuan:
a. paling singkat 2 (dua) bulan terus menerus atau 6 (enam) bulan secara tidak terus menerus dalam penugasan misi perdamaian;
b. paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang melaksanakan penugasan misi kepolisian; atau
c. gugur/meninggal dunia dalam penugasan misi perdamaian dan misi kepolisian di luar negeri bukan karena akibat tindakan sendiri.

Syarat khusus penerima Satyalancana Bhakti Nusa yaitu Anggota Polri yang melaksanakan tugas pokok di perbatasan dan/atau daerah terpencil wilayah negara kesatuan Republik INDONESIA dengan ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus dengan menunjukan etika profesi; atau
b. 2 (dua) tahun secara tidak terus menerus dengan menunjukan etika profesi.

Syarat khusus penerima Satyalancana Bhakti Purna yaitu Anggota Polri yang telah mendarmabaktikan diri, dengan ketentuan:
a. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 32 (tiga puluh dua) tahun; atau
b. telah melaksanakan tugas secara terus menerus paling singkat 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukkan etika profesi.

Syarat khusus penerima Satyalancana Dharma Nusa yaitu Anggota Polri dan PNS Polri yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah gejolak dalam wilayah negara kesatuan Republik INDONESIA dengan ketentuan:

a. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari terus menerus;
b. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; dan
c. gugur/tewas akibat penugasannya.

Syarat khusus penerima Satyalancana Karya Satya yaitu PNS Polri yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan:
a. dalam masa bekerja terus menerus, PNS Polri yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak pernah cuti di luar tanggungan negara;
b. perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; dan
c. perhitungan masa kerja dihitung sejak Calon PNS Polri diangkat menjadi PNS Polri.

Syarat khusus Satyalancana Samkaryanugraha Nugraha Sakanti, diberikan kepada kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara.

Syarat administrasi pengajuan Bintang Bhayangkara sebagai berikut:
a. surat usulan dari Kasatker/Kasatwil;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi Kep/Skep pengangkatan pertama;
d. fotokopi Kep/Skep jabatan terakhir;

e. fotokopi Kep/Skep Pangkat terakhir;
f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari:
1. Divpropam Polri bagi yang berpangkat:
a) Perwira Menengah (Pamen) Polri ke atas; dan b) Perwira Pertama (Pama) Polri, Brigadir Polri di lingkungan Satker Mabes Polri;
2. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda bagi yang berpangkat Pama Polri, dan Brigadir Polri di kewilayahan;
g. fotokopi Keputusan PRESIDEN Satyalancana Pengabdian 24 (dua puluh empat) tahun atau Keputusan Kapolri Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.

(1) Syarat administrasi pengajuan Satyalancana sebagai berikut:
a. surat usulan dari Kasatker/Kasatwil;
b. daftar riwayat hidup;
c. fotokopi Kep/Skep jabatan terakhir;
d. fotokopi Kep/Skep Pangkat terakhir;
e. fotokopi Kep/Skep pengangkatan pertama;
f. SKHP dari:
1. Divpropam Polri bagi yang berpangkat:
a) Pamen Polri ke atas; dan b) Pama Polri, Brigadir Polri dan PNS Polri di lingkungan Satker Mabes Polri;
2. Bidpropam Polda bagi yang berpangkat Pama Polri, dan Brigadir Polri dan PNS Polri di kewilayahan.
(2) Untuk pengusulan Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana Bhakti Buana, Satyalancana Bhakti Nusa dan Satyalancana Dharma Nusa melampirkan Kep/Skep/Sprin penugasan yang bersangkutan.
(3) Untuk pengusulan Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti dan Satyalancana Operasi Kepolisian melampirkan surat keterangan dari Kasatker/Kasatwil pengusul tentang narasi pelaksanaan tugas/keberhasilan tugas.

Syarat administrasi pengajuan Satyalancana Samkaryanugraha Nugraha Sakanti sebagai berikut:

a. surat usulan dari kepala kesatuan; dan
b. surat keterangan dari Kasatker/Kasatwil pengusul tentang narasi pelaksanaan tugas/keberhasilan tugas kepolisian yang disahkan oleh Kapolri.

Susunan Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tingkat Mabes Polri terdiri dari:
a. Ketua : As SDM Kapolri;
b. Wakil ketua : Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpers) SSDM Polri;
c. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Hak Biro Perawatan Personel (Kabagyanhak Rowatpers) SSDM Polri; dan
d. Anggota : 1. 3 (tiga) orang Pamen SSDM Polri;
2. 1 (satu) orang Pamen Itwasum Polri;
3. 1 (satu) orang Pamen Lemdikpol;
4. 1 (satu) orang Pamen Sops Polri;
5. 1 (satu) orang Pamen Divkum Polri;
6. 1 (satu) orang Pamen Divpropam Polri; dan
7. 1 (satu) orang Pamen Satker Pengusul.

Susunan Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tingkat Polda sebagai berikut:
a. Ketua : Wakapolda;
b. Wakil : Irwasda;
c. Sekretaris : Karo SDM; dan
d. Anggota : 1. 2 (dua) orang Pamen Biro SDM Polda;
2. 1 (satu) orang Pamen Itwasda Polda;
3. 1 (satu) orang Pamen Roops Polda;
4. 1 (satu) orang Pamen Bidpropam Polda;
5. 1 (satu) orang Pamen Bidkum Polda; dan
6. 1 (satu) orang Pamen Satker Pengusul.

Kewenangan pengangkatan Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan oleh:
a. Kapolri untuk pengangkatan Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri;
b. Kapolda untuk pengangkatan Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polda.

Tugas dan kewajiban Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tingkat Mabes Polri:
a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
b. melaksanakan sidang pengusulan pemberian dan pengusulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
c. menentukan dapat atau tidaknya seseorang/kesatuan untuk diusulkan mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
d. memberikan rekomendasi hasil pelaksanaan sidang kepada Kapolri.

Tugas dan kewajiban Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tingkat Polda:
a. meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
b. melaksanakan sidang pengusulan pemberian dan pengusulan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
c. menentukan dapat atau tidaknya seseorang/kesatuan untuk diusulkan mendapatkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
d. memberikan rekomendasi hasil pelaksanaan sidang kepada Kapolda.

Biaya pelaksanaan tugas Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Polri.

Tata cara pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tingkat Mabes Polri:

a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri mengusulkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada As SDM Kapolri selaku Ketua Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Juli Tahun Anggaran Berjalan (TAB);
b. As SDM Kapolri melaksanakan verifikasi dan penelitian kelengkapan administrasi berkas pengajuan dari Satker;
c. As SDM Kapolri mengajukan daftar personel yang memenuhi syarat kepada Kadivpropam Polri untuk dimintakan penelitian sebagai bahan rapat/sidang Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri;
d. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri menyelenggarakan sidang;
e. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri membuat berita acara hasil sidang dan membuat rekomendasi kepada Kapolri;
f. Kapolri mengajukan surat usulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Juli TAB; dan
g. Kapolri mengajukan surat usulan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS Polri kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 29 November TAB.

Tata cara pengajuan usul Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pada tingkat Polda:
a. Kasatker/Kasatwil mengusulkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Karo SDM Polda;
b. Karo SDM Polda melaksanakan penelitian kelengkapan berkas administrasi dari Satker/Satwil pengusul;
c. Karo SDM Polda mengajukan daftar personel yang memenuhi syarat kepada Kabidpropam Polda untuk dimintakan penelitian personel sebagai bahan rapat/sidang Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polda;
d. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polda menyelenggarakan sidang;
e. Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polda membuat berita acara hasil sidang dan membuat rekomendasi kepada Kapolda;
f. Kapolda mengajukan surat usulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri selaku ketua Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 1 Juli TAB; dan

g. Kapolda mengajukan surat usulan pemberian Satyalancana Karya Satya bagi PNS Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri selaku ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal 29 November TAB.

(1) Bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diusulkan oleh pimpinan kementerian/ lembaga/badan kepada Kapolri.
(2) Usulan pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diterima Kapolri diteruskan kepada As SDM Kapolri selaku ketua Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk dilaksanakan verifikasi, penelitian, dan sidang.

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Satyalancana dipakai pada:
a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya; dan
b. Pakaian Dinas Harian (PDH).

Tanda Jasa Medali dipakai dengan cara dikalungkan sejajar dengan Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma di bawah Bintang Republik INDONESIA dan Bintang Maha Putera.

Susunan pemakaian Tanda Kehormatan Bintang dan Satyalancana:
a. Tanda Kehormatan Bintang yang berbentuk pita slempang, dipakai dengan cara dislempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga letak Bintang tepat di pinggang sebelah kiri;
b. Tanda Kehormatan Bintang yang berbentuk pita kalung, dipakai dengan cara dikalungkan sehingga letak Bintang tepat di tengah dada pada PDU-I dan PDU-II;
c. Tanda Kehormatan Bintang dan Satyalancana yang berbentuk pita gantung, dipakai dengan cara digantungkan di dada sebelah kiri atas saku PDU-I; dan
d. pada pemakaian sehari-hari, Tanda Kehormatan Bintang dan Satyalancana dipakai dengan cara ditempelkan di dada sebelah kiri atas saku PDU-III, PDU-IV, dan PDH dalam bentuk pita.

(1) Susunan pemakaian Tanda Kehormatan dari kanan ke kiri, sebagai berikut:
a. Bintang Republik INDONESIA;
b. Bintang Maha Putera;
c. Bintang Jasa;
d. Bintang Kemanusiaan;
e. Bintang Penegak Demokrasi;
f. Bintang Budaya Parama Dharma;
g. Bintang Bhayangkara Utama;
h. Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Jala Sena Utama dan Swa Bhuwana Paksa Utama;
i. Bintang Bhayangkara Pratama;
j. Bintang Bhayangkara Nararya;
k. Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun;
l. Satyalancana Bhakti Pendidikan;
m. Satyalancana Jana Utama;
n. Satyalancana Ksatria Bhayangkara;
o. Satyalancana Karya Bhakti;
p. Satyalancana Operasi Kepolisian;
q. Satyalancana Bhakti Buana;
r. Satyalancana Bhakti Nusa;
s. Satyalancana Bhakti Purna; dan
t. Satyalancana Dharma Nusa.
(2) Susunan pemakaian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dapat diusulkan untuk dicabut dengan ketentuan:
a. penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ada usul pencabutan dari perseorangan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau kelompok masyarakat; dan
c. telah dibahas, diverifikasi, dan diteliti oleh Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri, dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

(1) Kapolri berhak mengusulkan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disertai alasan pencabutan dan bukti yang menguatkan.
(2) Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Polri.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di jakarta pada tanggal 1 Februari 2012 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN